Hina Banser, Ahmad Dhani resmi tersangka

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Jatim) resmi menetapkan musisi Ahmad Dhani jadi tersangka kasus pencemaran nama baik karena menghina Banser.

Musisi Ahmad Dhani Prasetyo menyampaikan orasi saat acara deklarasi 2019 Prabowo Presiden di Bandar Lampung, Lampung, Jumat (7/9). Ribuan masyarakat Bandar Lampung yang tergabung dalam Presidium Daerah Gerakan Nasional Prabowo Presiden (GNPP) datang dan membacakan deklarasi mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019, serta mengubah #2019 GantiPresiden menjadi #2019PrabowoPresiden. ANTARA FOTO/Ardiansyah/aww/18.

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Jatim) resmi menetapkan musisi Ahmad Dhani sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terkait video viral di media sosial yang menyebut “Banser Idiot”.

Penetapan Ahmad Dhani sebagai tersangka didasari dengan pemeriksaan sejumlah saksi ahli yang didatangi ke Mapolda Jatim.

“Setelah memeriksa saksi-saksi ahli, seperti ahli bahasa, ahli pidana, kami merangkum, menyimpulkan dan masuk pada pemanggilan yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis, (18/10).

Kendati telah ditetapkan tersangka, Ahmad Dhani memilih mangkir dalam pemeriksaan perdananya tersebut. Absennya suami penyanyi Mulan Jameela itu disampaikan sendiri oleh pengacaranya.

“Hari ini dengan alasan tidak diketahui, yang bersangkutan ingin menunda. Kami sayangkan Dhani tidak ada di Polda Jatim dengan alasan yang disampaikan pengacaranya itu,” ujar Kombes Pol Frans Barung Mangera.

Namun, Polda Jatim bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan Ahmad Dhani pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan perdana sebagai tersangka.

“Kami akan lakukan pemanggilan lagi dengan status yang sama sesuai dengan yang sudah ditetapkan undang-undang kepada penyedik dan penyelidik,” ujar Humas Polda Jatim tersebut.

Meskipun Ahmad Dhani tidak datang pemeriksaan penyidikan, Polda Jatim belum berniat melakukan pencekalan. Hal tersebut karena Barung menilai Ahmad Dhani cukup kooperatif penuhi panggilan penyidik.

“Ditunda sampai kapan, mau di mana, dengan apa, tidak dijelaskan, sehingga kami masih memanggil untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya,” kata Frans Barung.

Kasus ini terjadi karena adanya pelaporan dari Banser yang keberatan atas ucapan “Banser idiot” dari Ahmad Dhani dalam video berdurasi tidak lebih dari 3 menit.

Alhasil, barisan pemuda organisasi Islam Nahdlatul Ulama itu geram dan melaporkan Ahmad Dhani ke Polda Jawa Timur karena lokasi video viral itu terjadi di salah satu kota di Jawa Timur.

Atas perbuatannya, ayah dari Al, El dan Dul terancam pelanggaran  Pasal 28 Ayat (2) Jo 45A ayat (2) dan atau 27 Ayat (3) serta Pasal 45 ayat (3) Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. (Ant)*/alinea.id

***

Banser Pembakar Bendera Tauhid Hanya Divonis 10 Hari Bui dan Denda 2000 Rupiah, Dimana Keadilan?

Posted on 6 November 2018 – by Nahimunkar.com

Betapa mengenaskan, setelah aksi protes dari seluruh Negeri meminta keadilan akan Bendera Tauhid yang di bakar banser pada tanggal 22/10 lalu, hanya di beri sanksi yang malah hanya di beri hari libur saja.

Ingatkah aksi di Malang, ada ibu-ibu di maki, massa aksi bela tauhid di pukuli, bahkan ustadnya yang sedang dimimbar ikut kena pukul, entah oknum jenis apa atau kelompok darah apa. mereka datang membabi buta, anjing gila, mengamuk, mengumpat seperti mereka tak berpakaian.

Sungguh tidak adil pemerintah saat ini, hanya memberi sanksi ringan pada yang membakar bendera tauhid. Bukan hanya tidak adiltapi tersangka yang di tetapkan hanya 2, sedangkan didalam video yang beredar luas, jelas menampilkan 12 orang anggota berseragam hijau dan bertuliskan Banser.

hal ini sangat mencedarai ummat saat ini, mereka pembakar hanya di vonis 10 hari penjara plus denda 2 ribu rupiah, ketimpangan hukum terjadi saat ini sungguh hanya berpihak pada peliharaan rezim dan para orang-orang atas.

hal ini lebih murah dari parkir motor di Malioboro(pasar malam yang sedang berlangsung di alun-alun jogja), bahkan tukang parkir sekaten di pasar malam alun-alun keraton jogja pasti marah bila hanya di beri 2000. Sebatas inikah keadilan yang di tampilkan pemerintah?[MO/gr]

www.mediaoposisi.com/ November 05, 2018

***

Polri Didesak agar Pembakar Bendera Tauhid Ditetapkan sebagai Tersangka Penodaan Agama, Banser NU Pernah Usung Bendera Tauhid Juga

by Nahimunkar.com, 30 Oktober 2018

Banser NU/ GP Ansor Usung Bendera Tauhid 2017, Bakar Bendera Tauhid 2018/ foto Maia

Banser NU/ GP Ansor bakar bendera Tauhid di Hari Santri Nasional 3, Senin 22 Oktober 2018 di Garut Jawa Barat.

Advokat Muslim Indonesia menuntut dan mendesak kepada POLRI untuk melakukan penyidikan secara profesional, proporsional, transparan, egaliter, imparsial dan akuntable, serta agar segera menetapkan pelaku pembakaran bendera tauhid sebagai Tersangka berdasarkan ketentuan pasal 156a tentang penistaan  terhadap agama. Polri harus terbebas dari intervensi dari pihak manapun dalam menangani perkara, berpegang teguh pada kaidah dan asas-asas hukum pidana serta mekanisme dan prosedur hukum sebagaimana telah diatur didalam KUHAP.

***

Foto-foto menunjukkan bahwa Banser NU/ GP Ansor membawa bendera ormasnya disertai bendera Tauhid bertulisan Laa ilaaha Illallah ketika berdemo di Kedutaan Amerika di Jakarta, mengutuk Amerika dan Israel dalam kasus ambil alih Yerussalem. Demo Banser itu dilakukan di Jakarta, 8 Desember 2017.

Anehnya, ketika Banser NU/ GP Ansor membakar bendera Tauhid di acara Hari Santri Nasional di garut Jawa Barat, 22 Oktober 2018, mereka dan para pembelanya ngotot, yang dibakar itu bendera HTI. Padahal tidak ada lambang HTI, hanya bertuliskan Laa ilaaha illallaah Muhammadur Rasulullaah, sebagaimana bendera yang Banser usung waktu demo ke kedutaan Amerika 2017 tersebut.

Oleh karena itu Advokat Muslim Indonesia menuntut dan mendesak kepada POLRI untuk melakukan penyidikan secara profesional, proporsional, transparan, egaliter, imparsial dan akuntable, serta agar segera menetapkan pelaku pembakaran bendera tauhid sebagai Tersangka berdasarkan ketentuan pasal 156a tentang penistaan  terhadap agama.

Pakar hukum pidana memperingatkan, Harus berhati-hati bila di bendera itu ada tulisan kalimat ‘tauhidnya’, tandas Pakar Hukum Pidana Prof DR Mudzakkir.

Dikatakannya, kalimat tauhid itu adalah kalimat yang ‘netral dan suci’. Kalimat ini berlaku umum karena diyakni semua umat Islam sebagai bagian asasi ajaran agamanya. Maka apa pun adanya, keberadaan kalimat tauhid itu harus dihormati karena dilindungi aturan norma hukum. Konsekuensinya bila ada pihak yang membakar, merobek, hingga merusaknya, maka dapat punya arti sebagai tindakan penghinaan terhadap sebuah ajaran agama. Demikian pernyataan pakar pidana itu yang dikutip republikaonline.

(nahimunkar.org)

***

Video: Maki Prabowo ‘Asu’, Bupati Boyolali Seno Dilaporkan ke Bareskrim

Posted on 6 November 2018 – by Nahimunkar.com

Bupati Boyolali Seno Samodro (foto: istimewa)

Contoh buruk ditunjukkan Bupati Boyolali, Jawa Tengah, Seno Samodro kepada warganya. Dia memaki calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dengan mengucapkan kata ‘asu’ yang dalam bahasa Jawa berarti anjing.

Akibatnya, Seno dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait polemik ‘tampang Boyolali’. Seno dilaporkan karena memaki Prabowo Subianto.

Seno dilaporkan oleh seorang warga bernama Ahmad Iskandar. Pelaporan itu didampingi Tim Advokat Pendukung Prabowo.

“Hari ini kita melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan Seno Samodro dalam hal ini mengatakan Pak Prabowo Subianto, menghina Pak Prabowo Subianto menyamakannya dengan ucapan hewan, ucapan as*, yang dalam bahasa Jawa artinya itu an**ng,” kata juru bicara Tim Advokat Pendukung Prabowo, Hendarsam Marantoko di Bareskrim, gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1437/XI/2018/Bareskrim tertanggal hari ini.

Seno dituduh melakukan tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana Pasal 156 KUHP juncto Pasal 15 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946.

“Jadi ini yang kita gunakan Pasal 156 KUHP, menyebarkan kebencian di depan umum. Jadi itu juncto Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, juncto-nya itu menyebabkan keonaran di masyarakat. Jadi artinya dengan perkataan yang menyamakan Pak Prabowo dengan hewan, ini kan penghinaan yang begitu berat,” ujar Hendarsam Marantoko, advokat asal Lampung itu.

Hendarsam menilai ucapan Seno sangat tidak beradab dan tidak senonoh. Pihaknya membawa rekaman video, capture video, juga dokumen dari pemberitaan sebagai bukti dalam pelaporannya.

“Jadi kita melihat apa pun alasannya, menyamakan capres yang sedang berkontestasi dengan partai terlapor, ini sangat tidak pantas dan tidak etis. Kan sudah menyampaikan demokrasi sejuk, demokrasi damai, program yang selama ini kita sepakat bersama,” kata dia, dilansir detikcom.

Hendarsam Marantoko (paling kiri/ist)

Hendarsam mengatakan tidak ada instruksi dari Prabowo terkait laporan ini. Pihaknya tidak terima atas ucapan yang dipersoalkan itu.

“Oh nggak ada, Pak Prabowo itu orangnya negarawan. Cuma kami nggak terima saja (Prabowo) dibegitukan. Kalau satu dibiarkan, nanti yang lain akan ikut-ikutan,” ucapnya.

Sementara itu, Ahmad Iskandar mengaku tidak terima atas makian Seno. Sebab, menurutnya, saling menjelekkan akan membuat orang tidak tenang.

“Saya tidak rela, saya tidak terima seperti ini. Soalnya, kalau kita saling menjelekkan di depan orang-orang, di depan masyarakat umum, itu akan membuat orang tidak tenang,” pungkasnya. (*)

Sumber: lampungonline.co.id

***

Dituding Hina dan Ajak Tak Pilih Prabowo, Bupati Boyolali Dilaporkan ke Bawaslu

Hanfi Fajri (dua dari kanan) selaku Kuasa Hukum Advokat Pendukung Prabowo dan selaku pelapor, Yudha Rohman Renfaan (dua dari kiri) usai melaporkan Bupati Boyolali di Bawaslu RI.

JAKARTA –  Bupati Boyolali Seno Samodro dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI oleh Advokat Pendukung Prabowo karena diduga melakukan pelanggaran Pemilu, Senin (5/11/2018).

Hanfi Fajri selaku Kuasa Hukum Advokat Pendukung Prabowo, menjelaskan dugaan pelanggaran yang dilakukan Seno yakni bersikap tidak neteral karena melakukan pengerahan massa ke Gedung Balai Sidang Mahesa, Boyolali, Jawa Tengah, saat acara kegiatan forum Boyolali Bermartabat pada 4 November 2018 dan menyerukan agar tidak memilih Prabowo dalam Pilpres 2019 mendatang.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Seno juga diduga mengeluarkan statemen provokatif yang mencederai kampanye damai dengan mengatakan kata-kata tidak pantas yang ditujukan kepada Prabowo.

“Maka patut diduga apa yang dilakukan Bupati Boyolali yang merupakan pejabat negara telah melakukan tindakan dengan mengajak masyarakat Boyolali untuk tidak memilih Pak Prabowo Subianto dan menghina dengan nada provokatif sehingga pernyataan itu merugikan capres nomor urut 02 yaitu Prabowo-Sandi,” kata Hanif di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Bupati Boyolali dalam menyampaikan pidatonya ‘Pak Prabowo Asu’ dihadapan masyarakat Boyolali dalam acara kegiatan Boyolali Bermartabat,” lanjut dia.

Bupati Boyolali kuat diduga melanggar pasal 282 juncto pasal 306 juncto pasal 547 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

“Sedangkan di undang-undang aparatur sipil negara (ASN) dari setiap kepala daerah itu masuk kategori pejabat negara. Maka bisa dikategorikan dia terpenuhi unsur pasal 282 yang telah kami kaji,” ungkap dia.

Sebagai pejabat pemerintah pernyataan Seno, lanjut Hanfi, jelas sebuah keberpihakan yang merugikan kubu pasangan capres cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan menguntungkan pasangan capres cawapres Joko Widodo (Jokowi)-KH. Ma’ruf Amin.

“Maka dari itu kami berharap kepada pengelenggara pemilu untuk bisa memproses karena ini sangat menguntungkan paslon nomor 01 dan ini menyudutkan pak Prabowo. Pejabat harus netral,” ujar Hanfi.

Dalam laporannya, Advokat Pendukung Prabowo menyertakan bukti capture pemberitaan media online nasional dan penggalan video saat Bupati Boyolali menyampaikan ujaran kebenciaan. Laporan mereka diterima dengan teregistrasi dalam nomor 13/LP/PP/RI/00.00/XI/2018, sebagai pelapor yakni Yudha Rohman Renfaan.

Mereka juga akan melaporkan Seno Samodro ke Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian yang menyudutkan Prabowo Subianto. (Yendhi/win)

Sumber: poskotanews.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.245 kali, 1 untuk hari ini)