Betapa mengenaskan, setelah aksi protes dari seluruh Negeri meminta keadilan akan Bendera Tauhid yang di bakar banser pada tanggal 22/10 lalu, hanya di beri sanksi yang malah hanya di beri hari libur saja.

Ingatkah aksi di Malang, ada ibu-ibu di maki, massa aksi bela tauhid di pukuli, bahkan ustadnya yang sedang dimimbar ikut kena pukul, entah oknum jenis apa atau kelompok darah apa. mereka datang membabi buta, anjing gila, mengamuk, mengumpat seperti mereka tak berpakaian.

Sungguh tidak adil pemerintah saat ini, hanya memberi sanksi ringan pada yang membakar bendera tauhid. Bukan hanya tidak adiltapi tersangka yang di tetapkan hanya 2, sedangkan didalam video yang beredar luas, jelas menampilkan 12 orang anggota berseragam hijau dan bertuliskan Banser.

hal ini sangat mencedarai ummat saat ini, mereka pembakar hanya di vonis 10 hari penjara plus denda 2 ribu rupiah, ketimpangan hukum terjadi saat ini sungguh hanya berpihak pada peliharaan rezim dan para orang-orang atas.

hal ini lebih murah dari parkir motor di Malioboro(pasar malam yang sedang berlangsung di alun-alun jogja), bahkan tukang parkir sekaten di pasar malam alun-alun keraton jogja pasti marah bila hanya di beri 2000. Sebatas inikah keadilan yang di tampilkan pemerintah?[MO/gr]

www.mediaoposisi.com/ November 05, 2018

***

Polri Didesak agar Pembakar Bendera Tauhid Ditetapkan sebagai Tersangka Penodaan Agama, Banser NU Pernah Usung Bendera Tauhid Juga

by Nahimunkar.com, 30 Oktober 2018

Banser NU/ GP Ansor Usung Bendera Tauhid 2017, Bakar Bendera Tauhid 2018/ foto Maia

Banser NU/ GP Ansor bakar bendera Tauhid di Hari Santri Nasional 3, Senin 22 Oktober 2018 di Garut Jawa Barat.

Advokat Muslim Indonesia menuntut dan mendesak kepada POLRI untuk melakukan penyidikan secara profesional, proporsional, transparan, egaliter, imparsial dan akuntable, serta agar segera menetapkan pelaku pembakaran bendera tauhid sebagai Tersangka berdasarkan ketentuan pasal 156a tentang penistaan  terhadap agama. Polri harus terbebas dari intervensi dari pihak manapun dalam menangani perkara, berpegang teguh pada kaidah dan asas-asas hukum pidana serta mekanisme dan prosedur hukum sebagaimana telah diatur didalam KUHAP.

***

Foto-foto menunjukkan bahwa Banser NU/ GP Ansor membawa bendera ormasnya disertai bendera Tauhid bertulisan Laa ilaaha Illallah ketika berdemo di Kedutaan Amerika di Jakarta, mengutuk Amerika dan Israel dalam kasus ambil alih Yerussalem. Demo Banser itu dilakukan di Jakarta, 8 Desember 2017.

Anehnya, ketika Banser NU/ GP Ansor membakar bendera Tauhid di acara Hari Santri Nasional di garut Jawa Barat, 22 Oktober 2018, mereka dan para pembelanya ngotot, yang dibakar itu bendera HTI. Padahal tidak ada lambang HTI, hanya bertuliskan Laa ilaaha illallaah Muhammadur Rasulullaah, sebagaimana bendera yang Banser usung waktu demo ke kedutaan Amerika 2017 tersebut.

Oleh karena itu Advokat Muslim Indonesia menuntut dan mendesak kepada POLRI untuk melakukan penyidikan secara profesional, proporsional, transparan, egaliter, imparsial dan akuntable, serta agar segera menetapkan pelaku pembakaran bendera tauhid sebagai Tersangka berdasarkan ketentuan pasal 156a tentang penistaan  terhadap agama.

Pakar hukum pidana memperingatkan, Harus berhati-hati bila di bendera itu ada tulisan kalimat ‘tauhidnya’, tandas Pakar Hukum Pidana Prof DR Mudzakkir.

Dikatakannya, kalimat tauhid itu adalah kalimat yang ‘netral dan suci’. Kalimat ini berlaku umum karena diyakni semua umat Islam sebagai bagian asasi ajaran agamanya. Maka apa pun adanya, keberadaan kalimat tauhid itu harus dihormati karena dilindungi aturan norma hukum. Konsekuensinya bila ada pihak yang membakar, merobek, hingga merusaknya, maka dapat punya arti sebagai tindakan penghinaan terhadap sebuah ajaran agama. Demikian pernyataan pakar pidana itu yang dikutip republikaonline.

(nahimunkar.org)

(Dibaca 634 kali, 1 untuk hari ini)