Ilustrasi/http://nyerah.com


Bangsa Indonesia dalam Status Darurat Kekerasan Akibat Miras, Mendagri Malah Mau Cabut Perda Anti Miras

“Cobalah hitung, berapa biaya yang harus di-cover APBN untuk dampak minuman keras? Berapa pula kerugian yang harus ditanggung keluarga-keluarga yang menjadi korban dampak minuman keras? Tolong jawab semua itu. Di mana jargon revolusi mental? Apakah hanya ‘lip service’?”

Sangat tidak beralasan jika demi kepentingan investasi justru kepentingan masyarakat umum yaitu mencegah bahaya buruk dan jatuhnya korban jiwa akibat Miras justru diabaikan.

Apabila alasan yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi, semestinya Mendagri menyadari dan bersikap arif dengan menunggu selesainya pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang saat ini masih dibahas di DPR.

“Apapun alasanya, (pencabutan peraturan daerah (Perda) tentang pelarangan minuman keras) momentumnya tidak tepat, karena saat ini bangsa Indonesia dalam status darurat kekerasan. Dari berbagai analisis dan empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara miras dengan kejahatan,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid dalam pesan singkatnya kepada Okezone, di Jakarta, Sabtu (21/5/2016) malam.

Inilah beritanya.

***

DPR Kritik Mendagri Terkait Pencabutan Perda Miras

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengkritisi kabar pencabutan peraturan daerah (Perda) tentang pelarangan minuman keras (miras) yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Menurutnya, apapun alasan yang diungkapkan Mendagri terkait pencabutan tersebut sama sekali tidak tepat yang dalam hal ini Indonesia tengah mengalami status darurat kekerasan yang dipicu oleh minuman beralkohol.

“Apapun alasanya momentumnya tidak tepat, karena saat ini bangsa Indonesia dalam status darurat kekerasan dari berbagai analisis dan empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara miras dengan kejahatan,” ujar Sodik dalam pesan singkatnya kepada Okezone, di Jakarta, Sabtu (21/5/2016) malam.

Untuk itu, Sodik menjelaskan, Perda tersebut akan segera dibahas dan diputuskan agar mempunyai dasar hukum karena sudah jelas beberapa kejahatan dan kekerasan dipicu dari minuman beralkohol.

“Dalam situasi kondisi darurat seperti ini dan ketika payung hukum yang terpadu tentang minuman alkohol dan miras masih dibahas di DPR belum disetujui Mendagri sudah mencabut Perda Miras,” tandasnya.

(Ari)/news.okezone.com – Minggu, 22 Mei 2016

***

Miras Sumber Kejahatan, NU Protes Mendagri

SURABAYA – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya memprotes Mendagri terkait dengan pencabutan Perda Minuman Keras yang dinilai bertentangan dengan Permendag, padahal hal itu justru menyalahi Pancasila dan kebijakan revolusi mental.

“Itu juga menyalahi ajaran agama bahwa minuman keras merupakan sumber asal dari segala bentuk kejahatan, seperti pembunuhan, kejahatan seksual, kecelakaan, dan narkoba,” kata Ketua Tanfiziah PCNU Kota Surabaya Dr. Achmad Muhibbin Zuhri, M.Ag. di Surabaya, Sabtu (21/5/2016).

Ia menilai pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Pelarangan Minuman Keras oleh Mendagri dengan argumentasi menyesuaikan dengan Permendag itu membuktikan bahwa pemerintah kehilangan sensitivitas terhadap persoalan moral-sosial.

“Itu (pencabutan) seolah pemerintah menutup mata terhadap fakta-fakta empirik bahwa minuman keras menjadi sumber berbagai kejahatan dan kerusakan, seperti kasus pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, kecelakaan, dan kejahatan lain yang nyata-nyata terjadi akibat pelakunya dalam pengaruh minuman keras,” katanya.

Dalam Islam, khamr (minuman memabukkan) disebut “Ummul Khaba’ith”. “Jadi, alasan utama bahwa perda tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras, justru mencederai sistem hukum negara.

“Harusnya, justru Permendag-lah yang dicabut karena jelas bertentangan dengan berbagai undang-undang, setidaknya Undang-Undang Kesehatan, UU Pangan, dan UU Perlindungan Konsumen. Belum lagi, kalau ditarik ke atas, dengan Pancasila, sila pertama, karena Permendag mengabaikan nilai-nilai moral dari agama apa pun di Indonesia,” katanya.

Bahkan, Keputusan MA terhadap “judicial review” Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pun sepertinya diabaikan begitu saja. “Ada apa pemerintah ini? Bukankah pemerintah tugasnya melindungi warga, atau pemerintah telah menjadi agen kapitalis minuman keras?” katanya.

Jika dikaitkan dengan pariwisata pun, menurut dia, pemerintah pusat bisa menengok Pemkab Banyuwangi yang bisa mengembangkan pariwisata tanpa menabrak hal-hal yang bersifat religi dan moralitas.

Untuk itu, NU Surabaya mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan dalam hal pelarangan minuman keras? Jika pemerintah beralasan perlu pendapatan negara dari cukai minuman keras, tentu tidak sepadan dengan keluarga korban.

“Cobalah hitung, berapa biaya yang harus di-cover APBN untuk dampak minuman keras? Berapa pula kerugian yang harus ditanggung keluarga-keluarga yang menjadi korban dampak minuman keras? Tolong jawab semua itu. Di mana jargon revolusi mental? Apakah hanya ‘lip service’?” katanya.

Dalam kaitan itu, pihaknya berharap PWNU Jawa Timur menyampaikan keberatan itu kepada Gubernur Jawa Timur, lalu diteruskan ke PBNU untuk disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

(ful)/news.okezone.com – Sabtu, 21 Mei 2016

***

PKS Sentil Mendagri Soal Miras

 YOGYAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyentil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal minuman keras. Menurutnya, langkah Mendagri terkait pencabutan Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras (miras) terkesan ambigu.

Bahkan dengan lebih nada keras, Hidayat menyebut kebijakan pemerintah soal miras sangat tidak jelas.

“Di satu sisi pemerintah menyatakan tidak melegalkan miras, namun Mendagri malah mengambil kebijakan mencabut Perda Miras di daerah-daerah dengan alasan menghambat investasi. Mana yang benar?” kata Hidayat kepadaTeropongSenayan, Jakarta, Sabtu (21/5/2016)

Hidayat menyebutkan, Mendagri Tjahjo Kumolo pernah memberikan dukungan terhadap Perda Miras yang dikeluarkan di Papua. Alasannya karena persoalan miras di Papua sudah demikian kronis dan menyebabkan terjadinya banyak tidak kekerasan.

“Kalau di Papua dibolehkan adanya Perda itu kenapa di daerah lain tidak boleh. Pengaruh buruk miras tidak hanya terjadi di Papua. Tetapi juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia,” lanjutnya.

Kasus kekerasan terhadap anak, perkosaan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya terjadi karena pelakunya dalam pengaruh miras. Kasus Yuyun di Bengkulu misalnya. Para pelaku melakukan kejahatan itu setelah pesta miras.

Hidayat berharap Mendagri memikirkan kembali kebijakan pencabutan Perda Miras tersebut. Indonesia memang membutuhkan investasi asing untuk menggerakkan pembangunan di daerah-daerah. Namun pemerintah tidak perlu jualan bebas miras untuk menarik investor.

“Pemerintah perlu kreatif menjual potensi yang dimiliki Indonesia untuk menarik investor asing. Menjual kemudahan mengakses miras bukan cara yang kreatif,” tandasnya.

Miras, jelas dia, merupakan ibu dari segala kejahatan. Orang yang dalam pengaruh miras dapat melakukan apa saja tanpa  menyadari akibat kejahatannya itu.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan baik buruk pencabutan Perda Mira itu untuk kebaikan generasi muda ke depan,” pungkasnya. (iy)*/Mandra Pradipta (teropongsenayan.com) – Sabtu, 21 Mei 2016

***

Bantahan Telak PPP untuk Mendagri

JAKARTA, LintasParlemen.com – Anggota Komisi II sekaligus Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) DPR RI Arwani Thomafi angkat suara terkait upaya Mendagri saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah Perda yang dianggap bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan akan membatalkannya.

Di antara kebijakan itu adalah Perda Miras. Karena itu, Waketum DPP PPP ini meminta Mendagri memperhatikan beberapa poin. Yaitu sebagai berikut:

  1. Alasan suatu Perda dapat dibatalkan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah KARENA bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Artinya dalam kasus Perda Miras justru dasar Pemda melakukan pelarangan adalah demi kepentingan umum, yaitu akibat buruk dari konsumsi Miras yang menimbulkan korban jiwa dan perilaku kriminalitas seperti perkosaan dan kejahatan lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar kesusilaan.

Semestinya Mendagri mempertimbangkan bahwa dasar Pemda melarang Miras sangat kuat sesuai dengan konteks sosiologis di daerah.

  1. Sangat tidak beralasan jika demi kepentingan investasi justru kepentingan masyarakat umum yaitu mencegah bahaya buruk dan jatuhnya korban jiwa akibat Miras justru diabaikan.
  2. Apabila alasan yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi, semestinya Mendagri menyadari dan bersikap arif dengan menunggu selesainya pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang saat ini masih dibahas di DPR.
  3. Secara nyata dalam hal Daerah menerbitkan Perda Miras adalah demi melindungi masyarakatnya seperti yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Papua dan Pemda Manikwari serta Pemda lainnya.

Artinya Perda tersebut merupakan kebutuhan hukum yang lahir dari aspirasi masyarakat, sehingga apabila Mendagri membatalkan berarti melawan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pemikiran di atas dan demi melindungi masyarakat. Maka diminta agar Mendagri tidak semena-mena dalam membatalkan atau melakukan penyelerasan Perda Miras.

Tunggu hasil pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang saat ini tengah dibahas di Pansus DPR-RI.

Saat ini Pansus RUU LMB memasuki Pembahasan ditingkat Panitia Kerja (Panja). Ada tiga pandangan yang berkembang di Pansus selama ini, ;

Pertama, pendapat yang mendorong RUU ini memiliki semangat untuk melakukan pelarangan minuman beralkohol tanpa pengecualian alias melarang total.

Kedua, mereka yang mendorong agar RUU ini berisi larangan minuman beralkohol namun dengan pengecualian.

Fakta bahwa ada kelompok tertentu yang masih bersahabat dengan alkohol diakomodasi dengan kata pengecualian.

Misalnya ritual keagamaan dan kepentingan Pariwisata secara terbatas. Kelompok yang kedua ini seperti yang ada dalam draft RUU usulan DPR.

Yang ketiga, adalah kelompok yang mendorong membolehkan minuman berakohol namun dengan pengecualian. Minol tidak perlu dilarang hanya perlu dilakukan pengendalian atau pengaturan saja.

Pemikiran ini paradoks dengan kelompok yang kedua yaitu melarang dengan pengecualian, kelompok ini sebaliknya, membolehkan dengan pengecualian.

Arwani Thomafi

Ketua Pansus

RUU Larangan Minuman Beralkohol

Waketum DPP PPP

Anggota Komisi II/Baleg

Fraksi PPP DPR

Dapil Jateng III (Rembang, Pati, Blora dan Grobogan).*/lintasparlemen.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 4.109 kali, 1 untuk hari ini)