ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu menggelar konfererensi pers mengenai pemilu di Malaysia dan Australia, Selasa 16 April 2019.*/MUHAMMAD ASHARI


JAKARTA, (PR).-Badan Pengawas Pemilu menilai Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia, tidak melaksanakan tugas secara objektif, transparan, dan profesional terkait adanya kasus pencoblosan surat suara. Bawaslu merekomendasikan Pemilu di Kuala Lumpur diulang.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan rekomendasi tersebut dalam konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa 16 April 2019. Bawaslu juga merekomendasikan supaya dua anggota PPLN Kuala Lumpur yakni Khrisna KU Hannan dan Djajduk Natsir diganti.

“Bawaslu menemukan bahwa surat suara yang sah telah dicoblos oleh bukan pemilih di Selangor, Malaysia. Sebagian surat suara yang telah masuk ke PPLN Kuala Lumpur, Malaysia, diyakini tidak sesuai dengan azas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” katanya.

Mengenai penggantian kedua anggota PPLN,  kata Rahmat Bagja, hal itu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan. Sebagaimana diketahui, salah seorang dari dua anggota PPLN yang direkomendasikan untuk diganti, Krishna KU Hannan, merupakan wakil duta besar Indonesia untuk Malaysia.

Rahmat Bagja menjelaskan, Bawaslu menemukan bahwa pemungutan suara Pemilu 2019 melalui metode pos di wilayah Kuala Lumpur tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu.

Hal itu menyebabkan penemuan surat suara Pemilu yang sah diduga tercoblos oleh bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43.000 Kajang dan di Bandar Baru Wangi, Selangor, Malaysia.

Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu telah memerintahkan PPLN Kuala Lumpur, melalui Komisi Penyelenggara Pemilu, untuk melakukan pemilihan ulang bagi pemilih di Kuala Lumpur melalui metode pos. Adapun jumlah pemilih terdaftar melalui metode itu sebanyak 319.293 orang.

Pemilu susulan di Sydney

Pada kesempatan yang sama, Bawaslu memberikan rekomendasi untuk diadakannya pemilu susulan di Sydney, Australia. Rekomendasi itu diberikan atas dasar temuan adanya pemilih sah yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena TPS ditutup PPLN Sydney pukul 18.00 waktu setempat.

Anggota Bawaslu Fritz Siregar mengatakan, saat TPS ditutup, masih terdapat antrean pemilih. Mereka yang masih mengantre tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Bawaslu menilai hal tersebut tidak sesuai prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. Selain itu, peristiwa tersebut tidak sesuai dengan azas umum dan adil dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Bawaslu memerintahkan PPLN Sydney, melalui KPU, untuk melakukan pemilu susulan di TPS bagi pemilih yang sudah mendaftarkan diri, tapi belum dapat menggunakan hak pilihnya karena TPS yang ditutup oleh PPLN,” katanya.

Ia mengatakan, pemilu susulan itu dilakukan bagi pemilih di Sydney yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun dalam DPK. Dengan catatan, ketiga jenis pemilih tersebut pada saat kejadian telah mengantre tetapi tidak sempat mencoblos karena TPS tutup.***

Sumber : pikiran-rakyat.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 338 kali, 1 untuk hari ini)