Jakarta – Fadli Zon ikut berikan pembelaan kepada Buni Yani yang divonis 18 bulan penjara karena melanggar Pasal 32 ayat 1 UU ITE.

Saat ditemui di Senayan hari ini, dirinya menuturkan bahwa “Kalau kita tempatkan dalam konteks Pilkada DKI, kemudian saudara Ahok sudah dinyatakan penista agama dan sudah menjalani hukuman, berarti apa yang disampaikan di konten video Pemprov DKI itu sudah terbukti adanya. Logikanya seharusnya saudara Buni Yani adalah pihak yang benar,”

“Saya kira bagi mereka yang punya otak dan akal sehat, ini tidak ada masalah di situ. Yang memperkarakan ini saya kira mereka yang tidak bisa melihat secara jernih duduk soal sesungguhnya atau memang memiliki intensi-intensi politik,” kata Fadli.

“Saya kira sejak awal rezim ini salah karena mencampur adukan hukum dan politik, politik dan hukum. Jaksa dari parpol, Menkum HAM dari parpol, Menko Polhukam dari parpol. Jadi ada subordinasi politik dan bisa ada conflict of interest,” tutur politikus Gerindra itu.

Ia pun mendoakan agar Buni Yani tetap tegar. Fadli yakin kebenaran akan berpihak kepada Buni Yani.

“Saya yakin ini jelas situasi yang tidak adil. Tetapi apa boleh buat, hukum kita sementara ini menyatakan seperti ini. Tentu masih ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Misal PK sambil mencari novum. Saya yakin pada saatnya kebenaran akan terungkap dan keadilan didapatkan bagi saudara Buni Yani,” kata Fadli. (Ikhsan Djuhandar)

Sumber: harianindo.com

***

Fadli Zon: Setelah Ahmad Dhani Kini Buni Yani, Apa Ini?

Waketum Gerindra Fadli Zon memberikan dukungannya untuk Buni Yani. (Foto: Pradita Utama)

Mubahalah Buni Yani

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaitkan penahanan Ahmad Dhani dengan eksekusi yang akan dihadapi Buni Yani. Fadli meminta tidak adanya politisasi penegakan hukum di Indonesia.

Hal ini disampaikan Fadli saat memberikan dukungan untuk Buni, yang mempersoalkan tidak adanya perintah penahanan dalam salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang diterimanya. Fadli mengimbau Kejaksaan tidak buru-buru mengeksekusi Buni.

“Jadi ini kan sumir, karena itu saya kira sah sebetulnya apa yang disampaikan pengacara untuk meminta fatwa dari MA, dan menurut saya keputusan itu non eksutable. Jadi janganlah pihak Jaksa Agung, apalagi ini kan Jaksa Agung politik, kita tahu dari NasDem kan. Jadi jangan terburu-buru, grasa-grusu. Buni Yani ini juga kan Jurkam Prabowo-Sandi, jadi Ahmad Dhani yang ditahan, kemudian sekarang Buni Yani, nanti ada lagi Danhil Azhar dipanggil-panggil. Apa ini? Jangan dijadikan hukum sebagai alat politik,” ujar Fadli di Masjid Al-Barkah, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).

Fadli menilai wajar apabila Buni meminta fatwa MA untuk memperjelas putusan kasasinya itu. Fadli memastikan, Buni tidak akan lari dari kasusnya.

“Lho ini permintaan mereka, saya kira wajar. Tunggu aja permintaan dari MA. Buni Yani tidak akan ke mana-mana. Saya kira juga itu permintaan yang sangat wajar, dan tidak ada keputusan harus dieksekusi di situ,” kata Fadli.

Buni Yani turut hadir di Masjid Al-Barkah, Tebet. (Foto: Pradita Utama)

Fadli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan, Buni berencana ke DPR hari ini. Fadli menerima aduan Buni, yang divonis 18 bulan penjara karena melanggar Pasal 32 ayat 1 UU ITE.

“Tadi ada rencana ke DPR, mengadu ini secara resmi. Kalau mau mengadu secara resmi nanti saya terima, biar ada berkasnya,” jelas Fadli. (dkp/fjp)

Sumber: news.detik.com / Farih Maulana Sidik

(nahimunkar.org)

(Dibaca 197 kali, 1 untuk hari ini)