Jokowi cium tangan Megawati (IST)


Presiden Jokowi terlihat takut kepada Megawati dengan mengatakan inpres tentang Surat Keterangan Lunas (SK) di era Presiden Jokowi untuk BLBI tidak masalah.

“Padahal kesalahan dan korupsi bisa berawal dari kebijakan dan Inpres SKL era Megawati itu nyata-nyata melanggar aturan,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Kamis (27/4).

Kata Muslim, sebagai petugas partai, Jokowi harus tunduk kepada Megawati sebagai Ketua Umum walaupun kebijakannya merugikan rakyat.

“Lihat kasus Dahlan Iskan yang tidak merugikan negara justru divonis 2 tahun penjara. Ini sebuah ketidakadilan bagi rakyat Indonesia,” papar Muslim.

Muslim mengatakan, penegakan hukum di Indonesia makin rusak di era Presiden Jokowi. “Harusnya pembersihan korupsi berasal dari lingkungan Jokowi dan Istana namun nampaknya berhenti,” jelas Muslim.

Ia mengatakan, kasus suap pajak yang melibatkan adik ipar Jokowi tidak jelas dalam penegakan hukumnya. “Awalnya semngat tetapi sampai sekarang, adik ipar Jokowi tidak diperiksa,” pungkas muslim.

Jokowi mendukung Surat Keterangan Lunas (SKL) yang keluar dari Instruksi Presiden Megawati

“Bedakan mana kebijakan dan mana pelaksanaan. Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan Instruksi Presiden adalah kebijakan, bukan pelaksanaan,” ujar Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Inacraft, Jakarta Convention Center, Rabu (26/4).

http://suaranasional.com

***

Inpres Megawati soal BLBI Dipersoalkan, Jokowi pun Pasang Badan

Jakarta— Keberanian KPK untuk membuka kembali kasus BLBI memancing banyak reaksi, tak terkecuali dari Presiden Jokowi.

Setelah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin A. Tumenggung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di era Presiden Megawati Soekarnoputri, KPK mulai mempersoalkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002  yang dikeluarkan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri  terkait SKL tersebut.

Inpres tersebut diketahui berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menilai, penerbitan Inpres oleh Megawati bisa saja diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi jika dalam penerbitannya ada sesuatu yang melanggar Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kebijakan bisa saja terindikasi tindak pidana korupsi apabila dalam proses berjalannya kebijakan itu ada sesuatu manfaat, yang diperoleh untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain,” ujar Basaria.

Menanggapi pernyataan KPK itu, Jokowi pun bereaksi. Ia langsung pasang badan dan membela Megawati dengan menegaskan bahwa Inpres adalah kebijakan, bukan pelaksanaan.

“Bedakan mana kebijakan dan mana pelaksanaan. Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan Instruksi Presiden adalah kebijakan, bukan pelaksanaan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di Inacraft, Jakarta Convention Center, Rabu, 26 April 2017.

Jokowi menambahkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Megawati kala itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Jadi, tidak bisa langsung dikaitkan dengan dugaan korupsi yang ada.

“Lebih detailnya, tanyakan ke KPK lagi,” tandasnya.

Penulis Ahmad Fathoni/ rilis.id

(nahimunkar.com)