CEO Lippo Group James Riady (tengah)

VIVA – Buntut penangkapan sejumlah anak buahnya, kediaman CEO Lippo Group, James Riady digeledah. Tak hanya itu, kantor Lippo dan Meikarta, proyek raksasa hunian besutan Lippo, pula lebih dahulu ditelisik penyidik.

Lantas, bagaimana nasib pembangunan mega properti dengan klaim terbesar itu kini?

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 18 Oktober 2018, menggeledah rumah taipan, pemilik Lippo Group James Riady. Tak hanya tempat tinggalnya, apartemen mewah konglomerat Indonesia yang terpandang di usaha properti itu yang berlokasi di Apartemen Trivium Terrace, juga ikut “dijamah”.

KPK lebih jauh mau mencari bukti-bukti yang bisa memperjelas kasus korupsi yang sudah menjerat Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi.

Disebutkan, secara estafet dalam dua hari semalam hingga Kamis pagi, KPK sudah menggeledah hingga 10 tempat, yaitu tempat tinggal para tersangka, kantor terkait, kemudian rumah James Riyadi. Lokasi penggeledahan di Bekasi dan Tangerang.

“Penyidik melanjutkan kegiatan tersebut di rumah James Riady dan Apartemen Trivium Terrace,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah sebagaimana diberitakan VIVA.

Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah dokumen, catatan keuangan, dan barang bukti elektronik seperti komputer.

Sehari sebelumnya, KPK menggeledah ruangan kerja para pejabat Lippo Group yang berada di Gedung Matahari 2, Jalan Boulevard Palm Raya, Kelapa Dua, Tangerang pada Rabu 17 Oktober 2018. Lokasi yang menjadi fokus penggeledahan, yakni berada di lantai 22.

Di penggeledahan tersebut, Febri menyatakan bahwa sejumlah dokumen juga sudah diamankan lembaga antirasuah.

Jejak penangkapan dan penetapan sembilan tersangka mengait suap perizinan proyek Meikarta ini diawali pada Minggu lalu, 14 Oktober 2018. Saat itu, KPK menciduk 10 orang dalam kurun waktu dalam dua hari di dua lokasi berbeda yakni di Bekasi, Jawa Barat dan Surabaya.

Hasilnya, sembilan orang ditetapkan tersangka sementara salah satunya belum dipastikan statusnya. Yang menjadi gongnya, ternyata Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin turut menjadi pesakitan.

Ditangkap pada Senin 15 Oktober 2018, Neneng menjadi tersangka akibat diduga menerima suap dari pejabat Lipp,o yang tak lain adalah Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro. Setali tiga uang dengan Neneng, Billy juga menjadi tersangka.

Diduga, Neneng dan sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi menerima uang pelicin yang disebut fee sebesar Rp13 miliar. Meski disebutkan yang baru terealisasi adalah sekitar Rp7 miliar.

Sementara itu, dari pihak yang diduga menyuap, yakni Billy Sindoro dan para bawahannya antara lain pegawai Lippo Group, Henry Jasmen, serta dua orang konsultan Lippo Group, yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Proyek prestisius

Meikarta, setahun terakhir nama proyek ini santer terdengar. Tak hanya dibesut via berbagai media, para pesohor juga sengaja digandeng mempromosikannya. Bagaimana tidak, kompleks hunian yang diklaim prestisius ini juga menyasar hingga kalangan menengah.

Beberapa bulan pada awal peluncurannya, stand Meikarta  ada di mana-mana, termasuk di stasiun-stasiun Jabodetabek, dan mal-mal di wilayah ini.

Kota terpadu berskala internasional tersebut dikembangkan oleh Lippo Group, pengembang mentereng yang sudah cukup malang melintang dengan proyek properti di Indonesia. Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dibangun dengan nilai investasi hingga ratusan triliun rupiah. Kala itu, kompleks hunian ini disebut akan bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Lebih detail, Meikarta merupakan proyek yang dikelola PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), yang merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), sekaligus cucu usaha PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).

Agustus 2017 silam, sebagaimana dilansir laman VIVA, Presiden Meikarta, Ketut Budi Wijaya menyatakan bahwa proyek mereka itu mendapatkan animo deras dari masyarakat. Bahkan, saat itu disebut sudah terjual lebih dari 100 ribu unit apartemen kurang dari setahun.

Meikarta tak hanya perumahan, namun semacam kota mandiri, wilayah baru yang menawarkan berbagai fasilitas dan infrastruktur menarik.

Dia menyebutkan, tak ada lagi persoalan soal lahan Meikarta. Sementara itu, untuk pembangunan dilakukan secara bertahap. Konsumen oleh karenanya dijanjikan mendapat kepastian.

“Kalau persoalan lahan itu sudah sejak 1990 selesai. Jadi, tidak ada masalah. Tetapi, kami membangun secara bertahap,” kata Ketut Budi Wijaya.

Sayangnya, setelah proyek Meikarta kini tersandung kasus korupsi, muncul pertanyaan publik soal nasib hunian yang sudah menampung banyak uang muka dari para konsumen itu.

Ditanyakan perihal penyidikan korupsi lingkup korporasi, Febri Diansyah menyebutkan bahwa KPK masih mengusut kasus ini masih dalam lingkup perorangan.

“Bahwa, kemudian pihak-pihak yang mengeluarkan izin, apakah Pemkab saat ini ataupun pihak-pihak lain yang punya kewenangan atau otoritas dalam penerbitan izin itu, melakukanreview kembali itu silakan pada kewenangan masing-masing saja. Yang pasti, KPK saat ini fokus pada penanganan kasus suapnya terlebih dahulu,” kata Febri Diansyah.

KPK menyatakan, penyidikan kasus ini agak berbeda dengan penyidikan kasus korupsi mega proyek Hambalang, yang akhirnya tak berjalan akibat terjerat kejahatan suap.

Febri menekankan bahwa Hambalang dibangun dengan APBN dan bukan proyek swasta. Sementara itu, Meikarta merupakan proyek swasta, sehingga pihaknya tak bisa andil dalam hal keberlanjutan pembangunan properti tersebut.

KPK hingga saat ini masih fokus dalam melacak jejak korupsi suap yang melibatkan pemerintah daerah dan swasta.Karena itu, tidak akan memasuki wilayah keperdataan proyek Meikarta.

Sumber: viva.co.id

(nahimunkar.org)

(Dibaca 372 kali, 1 untuk hari ini)