KIBLAT.NET, Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia mengecam keras aksi brutal polisi saat mengamankan demonstrasi mahasiswa. Menurut mereka, tindakan represif polisi hingga menyebabkan korban merupakan pelanggaran keras terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“Tindakan represif polisi dalam aksi merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi. Tewasnya salah satu rekan di Makassar ketika aksi penolakan kenaikan BBM merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia,” kata Ketua BEM UI Moehamad Ivan Riansa kepada Republika, Selasa (2/12).

Tak hanya itu, Ivan menganggap kekerasan terhadap massa aksi yang berlindung di mushola di Riau pun tak lepas dari kebrutalan polisi.

“Kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Brigade UI, Pandu Budaya UI, dan FAM UI mengecam keras tindakan represif polisi dan ketidakpedulian Presiden Jokowi terhadap dampak kenaikan harga BBM di masyarakat serta pelanggaran HAM berat yang terjadi pada rezim Jokowi,” katanya.

Ivan juga merasa kecewa terhadap Satuan Polisi Republik Indonesia beserta Presiden Jokowi dan merasa berduka cita terhadap penegakkan HAM di negeri ini yang begitu disepelekan. “Kami juga kecewa dan duka kami tujukan terhadap pembunuhan serta penganiayaan yang terjadi di Makassar,” jelasnya.

Ivan mengatakan, bahwa mahasiswa UI menuntut agar pemerintah dan aparat hukum mengadili dan menghukum mati pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi di Makassar.

Selain itu, mereka juga menuntut untuk menyeret dan mengadili Kapolri Jenderal Sutarman serta Presiden Jokowi selaku pihak yang bertanggungjawab atas terbunuhnya rekan kami di Makassar. “Dan kami juga meminta agat presiden Jokowi menurunkan harga BBM dan gantung para mafia Migas,” katanya.

Sebelumnya aksi brutal Polisi ni juga mendapat kecaman jkeras berbagai pihak, MUI menganggap apa yang dilakukan aparat kepolisian telah melecehkan agama dan merupakan penistaan agama.

“Itu arogansi. Kita mengecam apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dianggap melecehkan agama, apalagi di dalam rumah ibadah menggunakan sepatu. Harusnya menghormati rumah ibadah, presiden saja masuk masjid buka sepatu,” demikian diungkapkan Ketua MUI Provinsi Riau, Prof Dr H Mahdini MA saat dikonfirmasi melalui selularnya, Rabu (26/11)

Mahdini juga minta agar aparat minta maaf secara terbuka kepada khalayak. ” Kita juga sangat menyayangkan sikap arogansi aparat kepolisian yang berujung kepada penistaan terhadap Agama Islam,” jelas Mahdini.

Menurut Mahdini, pihaknya akan menyurati kepolisian daerah Riau untuk mempertanyakan hal tersebut. Sebab, maksi penertiban terhadap mahasiswa tersebut tentunya di bawah satu komando. Maka pihak MUI akan mempertanyakan langsung kepada Polda Riau ataupun Polresta Pekanbaru.

“Sepatu tak layak masuk ke rumah ibadah, aparat harus minta maaf kepada umat Islam secara terbuka. Kita mengecam hal ini jangan sampai terulang lagi,” pintanya

Seharusnya, sebut Mahdini, polisi membuka sepatu sebelum masuk ke dalam mushalla memanggil satu persatu mahasiswa untuk berbincang di luar mushalla. Namun, karena sikap arogan membabi buta, polisi menyerang mahasiswa hingga ke dalam mushalla tanpa membuka sepatu.

“Tidak mungkinlah rumah ibadah diinjak-injak dengan sepatu, saya tidak menduga dia agama lain, mungkin dia agama Islam, maka dia dosa besar. Dia tak memahami makna rumah ibadah. Maka disamping tobat, kita minta dia sampaikan maaf kepada khalayak, sampaikan secara terbuka,” desaknya.

Sumber: Republika, Riau Editor

Penulis: Qathrunnada

(nahimunkar.com)

(Dibaca 305 kali, 1 untuk hari ini)