BEM Unnes: Ma’ruf King of Silent, Puan Queen of Ghosting

  • BEM Unnes juga mengkritik Jokowi. Bahkan mereka menyebut Jokowi tidak becus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.
  • “Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi,” tulis BEM Unnes.

     

BEM Unnes (Universitas Negeri Semarang) ikut mengkritik pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Sebelumnya, kritik terhadap pemerintah sudah lebih dulu disampaikan oleh BEM UI dan BEM UGM.

BEM UI menyebut Jokowi king of lip service sedangkan BEM UGM menyebut Jokowi Presiden Orde ‘Paling’ Baru.

Namun kini, BEM Unnes tidak hanya mengkritik Jokowi tapi juga Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

 

Dalam postingan di akun Instagram @bemkmunnes pada Selasa (6/7) malam, mereka menyebut Ma’ruf Amin sebagai ‘King of Silent. Sedangkan Puan disebut ‘The Queen of Ghosting’.

Bukan tanpa alasan BEM Unnes menyampaikan kritik secara digital ini kepada pemerintah Jokowi-Ma’ruf dan Puan Maharani.

Dalam keterangannya, BEM Unnes menilai seharusnya Ma’ruf Amin ikut membantu Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19. Sebab, penularan COVID-19 kini tidak terkendali di mana kasus harian mencapai 20 ribu dalam sepekan terakhir.

“Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden,” tulis keterangan BEM Unnes.

“Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya di masa pandemi,” tambah mereka.

BEM Unnes menjelaskan, secara umum masyarakat menilai selama ini Ma’ruf Amin terlihat absen dan diam.

Bahkan ketika Ma’ruf beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.

“Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halal-nya BPJS dan hukum fardu kifayah melaksanakan vaksinasi COVID-19,” tutur BEM Unnes.

BEM Unnes: Ma’ruf King of Silent, Puan Queen of Ghosting (1)

Sementara itu, untuk kritik terhadap Puan, BEM Unnes menjelaskan, sebagai Ketua DPR RI, Puan memiliki peran vital dalam pengesahan produk legislasi.

Akan tetapi, beberapa kali DPR dinilai telah mengesahkan kebijakan yang merugikan rakyat seperti RUU KPK hingga UU Omnibus Law.

“Puan Maharani merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya,” jelas BEM Unnes.

BEM Unnes: Ma’ruf King of Silent, Puan Queen of Ghosting (2)

Lebih lanjut, BEM Unnes juga mengkritik Jokowi. Bahkan mereka menyebut Jokowi tidak becus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.

“Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi,” tulis BEM Unnes.

“Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukkan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal,” tutup pernyataan BEM Unnes.

Konten ini diproduksi oleh kumparan

BEM Unnes: Ma’ruf King of Silent, Puan Queen of Ghosting, 6 Juli 2021 23:15

***

Dijuluki King of Silent, Jubir Ma’ruf Amin: Buat apa nanggapi yang begitu!


Dokumen istimewa

 

JAKARTA, – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) memberi julukan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai ‘King of Silent’.

BEM Unnes menilai, Ma’ruf seharusnya mengisi kekosongan peran yang tak bisa dijalankan oleh Presiden Joko Widodo saat masa pandemi. Hal sebaliknya, mereka menilai orang nomor dua di Indonesia itu tak mampu mengisi peranan tersebut dengan maksimal.

Tak terima dengan julukan itu, Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi menegaskan bahwa orang nomor dua di Indonesia itu selama ini terus bekerja menangani pandemi dan urusan pemerintahan lain tanpa perlu diumumkan ke masyarakat luas.

“Buat apa nanggapi yang begitu. Enggak perlu ditanggapi. Orang bekerja enggak harus diumumkan. Jadi Kiai Ma’ruf terus bekerja, ada rapat, ada koordinasi. Jalan terus,” katanya, Rabu, 7 Juli 2021.

Masduki menyatakan, koordinasi Wapres dengan Presiden Joko Widodo dan para menteri kabinet selama ini berjalan baik. Ia menegaskan Wapres ikut serta dalam pelbagai rapat dan perencanaan pemerintah mengenai penanganan pandemi.

“Dan itu perkara dimuat dan tidak dimuat di media) itu urusan lain. Yang penting kerja aja. Buat kita kerja aja,” kata dia. Masduki menambahkan, bahwa Wapres selama ini tak memiliki kewenangan mengeksekusi kebijakan. Menurutnya, kewenangan itu berada di tingkat Kementerian/lembaga negara.

Tugas Wapres, sambungnya, hanya melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait berbagai rencana kebijakan. Wapres juga melakukan koordinasi hingga melaksanakan tugas kenegaraan yang dilimpahkan Presiden. “Itu semua sudah dikerjakan dengan baik oleh Wapres,” kata dia

REQnews,
Rabu, 07 Juli 2021 – 17:01 WIB


(nahimunkar.org)

(Dibaca 161 kali, 1 untuk hari ini)