• Majalah Tempo menulis: :“Indonesia tampaknya bukan tempat yang tepat untuk menegakkan hukum yang berlatar belakang syariah.”
  • Kebijakan Tempo anti Perda Syariah dan Undang-Undang yang Islami ini sebenarnya sudah lama dan nampak terang benderang pada Tempo edisi 4 September 2011, dengan menampilkan judul liputan khusus: Perda Syariah Untuk Apa.
  •  Kebijakan redaksinya nampak dalam kolom opininya yang menyatakan :“Indonesia tampaknya bukan tempat yang tepat untuk menegakkan hukum yang berlatar belakang syariah.”

Ketidak relaan Tempo itu tampaknya sejenis pula dengan ketidak relaan orang-orang yang disifati Allah Ta’ala ini:

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (١٢٠)

120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (QS Al-Baqarah: 120).

Bila ketidak relaan itu bermuatan memusuhi Islam, maka jalurnya pun telah ditegaskan Allah Ta’ala:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

 82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. (QS Al-Maaidah/ 5: 82).

Bila tulisan itu dimaksudkan untuk menghujat syariat Islam, maka Allah telah menyifati:

 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (٣٢)

32. Dan tidak ada yang mengingkari ayat- ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. (QS Luqman/31: 32)

 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الْكَافِرُونَ (٤٧)

Dan Tiadalah yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang kafir. (QS Al-‘ankabut/ 29: 47).

Bila tulisan itu dimaksudkan merupakan kritik tajam bahwa syariat Islam diterapkan itu mencelakai, maka Allah Ta’ala telah berfirman:

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (٢) إِلا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (٣)تَنْزِيلا مِمَّنْ خَلَقَ الأرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلا (٤)

2. Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah;

3. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),

4. Yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. (QS Thaha: 2-4).

Bila tulisan Tempo itu dimaksudkan bahwa syariat Islam itu tidak layak diterapkan dan seharusnya diganti yang lain, maka ancaman Allah ta’ala pun tegas:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)

115. Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu[348] dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS An-Nisaa’/ 4: 115).

[348] Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan.

Bila maksudnya untuk menyakitu Ummat islam, maka Allah ta’ala telah mengingatkan dengan member khabar:

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ (١٨٦)

186. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. (QS Ali Imran: 186).

Cukuplah jelaslah firman Allah Ta’ala itu bagi orang yang masih menggunakan pikirannya.

  • Majalah Tempo dalam pemberitaannya pernah membela Dr Nasr Hamid Abu Zaid yang belakangan divonis murtad oleh Mahkamah Agung Mesir karena menganggap Al-Qur’an adalah muntaj tsaqafi (produk budaya).

Inilah ulasan singkatnya.

Shahin dan vonis murtad atas Nashr Hamid Abu Zayd

Upaya Shahin untuk menegaskan murtadnya Nashr Hamid Abu Zayd hingga benar-benar Nashr yang menganggap al-Qur’an adalah munatj tsaqafi (produk budaya) divonis murtad oleh Mahkamah Agung Mesir 1996 telah menjadi kenyataan sejarah. Nashr Hamid Abu Zayd kemudian justru lari ke Belanda dan diangkat sebagai guru besar Ulumul Qur’an (di antara muridnya ada yang dosen IAIN kini UIN Jogjakarta).

Abdus Shabur Shahin kini telah wafat pada hari Ahad (26/9 2010). Sedang Nashr Hamid Abu zayd pun telah mati, Senin pagi (5/ Juli 2010) di Cairo akibat terkena virus aneh, setelah pulang dari Indonesia karena ditolak kehadirannya di Indonesia oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) Riau, dan Jawa Timur.

Untuk melihat seberapa pergulatan awal dan formal antara Abdus Shabur Shahin dan tokoh sesat Nashr Hamid Abu zaid, berikut kami kutipkan tulisan Ustadz Hartono Ahmad Jaiz tahun 1993 sebagai berikut:

Ulama Mesir Tegar Menghadapi Kelompok Intelektual Sekular

Tegarnya  ulama Mesir dalam menghadapi aneka usaha  kelompok intelektual  sekular  pantas  ditiru. Kasus  terakhir,  gagalnya ilmuwan  sekular  Dr  Nashr Hamid  Abu  Zaid  untuk  meningkatkan statusnya  menjadi  profesor di Universitas Cairo  adalah  bukti ketegaran ulama Mesir dalam menghadapi sekularisasi.

Daud Rasyid MA, alumni Fakultas Darul Ulum jurusan  Syari’ah Universitas Cairo,   mengemukakan   kasus   ramainya    masalah sekularisasi di Mesir itu kepada penulis, 18/8 1993.

Yang  jadi pertanyaan, lanjut Daud Rasyid, kenapa  hangatnya pempopuleran sekularisasi itu waktunya bersamaan antara di  Mesir dan Indonesia. Sifatnya pun sama, sekularisasi itu didukung  oleh media  massa  tertentu. Dan tokohnya saling kenal.  Bahkan  tokoh sekular Mesir, Hassan Hanafi, disebut-sebut oleh tokoh  Indonesia seperti Nurcholis Madjid sering saling berjumpa dalam seminar  di

Eropa,  ungkap Daud. Penggerak sekularisasi itu adalah  pengikut-pengikut  Thaha Husein dan Ali Abdul Raziq yang  dikucilkan  oleh para ulama Mesir namun di Indonesia disanjung.

Pertanyaan  kedua, lanjutnya,  kenapa  lontaran  sekularisasi  itu  justru   sengaja dilontarkan saat muslimin di berbagai tempat sedang dibantai oleh non  Muslim seperti di Bosnia, Palestina, Somalia,  Kashmir,  dan Myanmar.

Kasus  terakhir  tersebut  (gagalnya Dr  Abu  Zaid,  asisten profesor pada jurusan Bahasa Arab, dalam meraih profesor), lanjut Daud  Rasyid, justru diputar balikkan faktanya di Indonesia  oleh majalah  berita di Jakarta pekan lalu, dengan  menyebut pemimpin pengujinya orang fundamentalis.

Sudah  dikenal,  ungkap Daud Rasyid, panitia  ilmiyah  tetap untuk  menyeleksi peningkatan status menjadi profesor/  al-ustadz terdiri dari 13 ustadz dari berbagai universitas selain Al-Azhar. Kemudian  3 orang dari anggota itu ditugasi untuk meneliti  karya ilmiyah  anggota  badan  pengajar  yang  mengajukan  diri   untuk meningkatkan status.

Karya  “ilmiyah”  Dr  Nashr Hamid Abu Zaid  ini  bukan  saja tertolak  dari  segi ilmiyah, tetapi justru  dari  faktor  aqidah pula. Panitia Ilmiyah Tetap Peningkatan Status di Universitas itu memutuskan  gagalnya  Dr  Nashr Abu  Zaid  dalam  meraih  profesor setelah  3 anggotanya memeriksa karya ilmiyah Nashr. 3  pemeriksa itu:  Dr  Abdus Shobur Shahin profesor pada Fakultas  Darul  Ulum tempat  Daud  Rasyid  belajar, Dr  Mahmud  Makki  profesor  pada Fakultas  Adab,  dan Dr Auni Abdur Rauf profesor  pada  Fakultas Bahasa-bahasa  (Alsun).  Laporan  pemeriksa  pertama   menyatakan negatif, sementara laporan dua lainnya menganggap laik Dr  Nashr. Lantas  panitia mengesahkan laporan Dr Abdus Shobur  Shahin  yang menemukan   hal-hal  negatif  dalam  karya  Abu  Zaid  itu,   dan ditandatangani  oleh  profesor-profesor  anggota  lajnah:  Syauqi Dhoif,  Ahmad  Haikal,  Ramadhan Abut  Tawwab,  Nabilah  Ibrahim, Mahmud  Hijari, Abdus Salam Abdul Aziz, Auni Abdur  Rauf,  Mahmud Dzahni, Abdus Shobur Shahin; dan tak mau bertandatangan Dr  Sayid Hamid  Siyag.  Kemudian  Dewan  Universitas  (Majlis  Al-Jami’ah) sepakat atas  laporan  Dr  Abdus  Shobur  Shahin  dan   menolak peningkatan status Dr Nashr Hamid Abu Zaid.

Merendahkan Al-Quran

Dr  Abu  Zaid  itu, menurut  laporan  Majalah  Palestin  Al-Muslimah Juli 1993, berpendapat bahwa al-Quran itu legende  dan hasil  budaya manusia, sedang Syafi’i adalah  mulfiq  muta’asshibpencampur  aduk  madzhab  yang fanatis,  serta  sahabat bukanlah orang-orang pilihan.

Dr  Abdus Shobur dalam laporannya menyebutkan, karya Dr  Abu Zaid  itu  sangat  merendahkan Al-Quran  dan  Sunnah  Rasul  shallallahu ‘alaihi wa sallam, menghina sahabat dan Imam Syafi’i rahimahullah, dan mengemukakan kesalahan- kesalahan  besar tentang dzat Ketuhanan, serta pemikiran  sekular dan   marxisme  berdasarkan  teori  meterialisme  yang   tertolak kebenarannya.

Majalah  itu  melaporkan,  keputusan  gagalnya  dosen  untuk meraih  profesor seperti itu sudah biasa. Namun, dalam kasus  Abu Zaid  yang  sekular itu, begitu Universitas  memutuskan  gagalnya sang  tokoh, serentak sontak penulis-penulis sekular  dan  marxis ramai-ramai mengecam Dr Abdus Shobur Abu Shahin sebagai ekstrimis dan  teroris  pemikiran. sedang Universitasnya  dianggap  sebagaipembantai  kebebasan  mimbar ilmiyah dan  pembersihan  pemikiran. Kecaman-kecaman itu kemudian ditujukan kepada aliran Islam.

Kecaman  dari golongan kiri dan sekular itulah  yang  disampaikan pula  di  Indonesia  oleh sebuah majalah  mingguan (maksudnya Majalah Tempo, red NM),  ungkap  Daud Rasyid.  “Padahal  seharusnya justru ketegasan para  ulama  Mesir dalam  menolak usaha sekularisasi itulah yang perlu dihargai  dan ditiru oleh ulama Indonesia,” keluh Daud Rasyid yang saat itu sedang menyiapkan buku ”Pembaruan” Islam dan Orientalisme dalam Sorotan, menanggapi pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid. Jakarta, Rabu 18/8 1993M, 30 Shafar 1414H

(Dikutip dari buku Hartono Ahmad Jaiz, Bila Hak Muslimin Dirampas, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1994).

  • Majalah Tempo dalam berita-beritanya juga bersemangat dalam membela Salman Rushdie penulis novel Ayat-ayat Setan yang isinya menghina Islam, diterbitkan tahun 1988. Ummat Islam sedunia mengutuk Salman Rushdie namun Majalah Tempo justru membelanya. Hingga terjadi polemic dengan Majalah Panji Masyarakat warisan Buya Hamka, ketua umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang pertama (sejak berdirinya MUI 1975). Rupanya saking geramnya terhadap Tempo, maka Majalah Panji Masyarakat menulis dengan judul Goenter Mahoun. Apakah yang dimaksud Goenter Mahon itu suatu tohokan terhadap Goenawan Mohamad pemimpin Tempo atau makna sebenarnya apa, orang yang paling tahu tentang itu adalah Ridwan Saidi. Penulis di Panji Masyarakat dengan judul Goenter Mahoun itu bernama kun-yah Abu Jihan, pengisi tetap di majalah Islam tengah bulanan itu. Apa arti Mahoun, ini ada keterangan: Mahoun, nama merendahkan untuk Muhammad, ditransfer di Skotlandia dengan iblis, yang disebut Old Mahoun. Definisi diambil dari The Encyclopædia Nuttall, diedit oleh Pendeta James Wood (1907). (Mahoun, a contemptuous name for Mahomet, transferred in Scotland to the devil, who was called Old Mahoun.Definition taken from The Nuttall Encyclopædia, edited by the Reverend James Wood (1907))

Sampai kini Majalah Tempo tampaknya begitu-begitu juga.

Inilah sorotan tentang bencinya Majalah Tempo terhadap ditegakkannya syariat Islam.

***

Majalah Tempo Media yang Gigih Memojokkan Penegakan Syariat Islam

JAKARTA (VoA-Islam) – Untuk menyegarkan kembali ingatan, artikel Tempo tentang ‘Surat Terakhir Dari Putri” menyakitkan umat Islam Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Dengan simplifikasi yang buru-buru dan tanpa penelitian yang mendalam, Tempo langsung mengambil kesimpulan : “Terlepas dari penyebab kematiannya, banyak pihak berharap agar Putri menjadi korban terakhir dari penerapan qanun yang dibuat dan diterapkan tanpa memperhatikan perlindungan atas hak-hak anak.”

Tulisan yang dibuat Jajang Jamaludin dan Imran MA ini juga menyimpulkan: “Kematian Putri menjadi kian tak biasa karena berkaitan dengan penerapan hukum syariah di Bumi Serambi Mekah..

Misi Tempo yang anti syariat Islam ini makin jelas, dengan ditampilkannya artikel kedua tentang kasus di Aceh itu dengan artikelnya : “Diskriminasi Sana Sini”.

Dalam alinea pertama, Tempo menulis: “Kematian Putri Erlina tak hanya mengundang belasungkawa dari masyarakat biasa. Lebih dari itu, kematian remaja 16 tahun ini juga memantik kembali perlawanan kalangan aktivis perlindungan anak dan perempuan terhadap peraturan yang mereka anggap diskriminatif. “Putri menjadi korban kebijakan diskriminatif atas nama moralitas dan agama,” kata Komisioner Komisi Nasional Perempuan Andy Yentriyani dalam siaran persnya, Jumat pekan lalu.

Artikel itu kemudian ditutup dengan : “Karena itulah Andy mendesak agar aturan aturan yang diskriminatif dan sangat merugikan tersebut segera direvisi. Sesuatu yang juga sejak dulu diteriakkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.”

Dan kebijakan Tempo yang sinis terhadap syariat Islam itu makin terlihat jelas dengan Catatan Pinggir yang dibuat ‘god father-nya’ Goenawan Mohamad. “Mengenang Putri, 16 tahun, yang bunuh diri setelah dituduh sebagai pelacur oleh polisi syariah di Langsa, Aceh,” kata Goenawan mengawali catatannya.

Kebijakan Tempo anti Perda Syariah dan Undang-Undang yang Islami ini sebenarnya sudah lama dan nampak terang benderang pada Tempo edisi 4 September 2011, dengan menampilkan judul liputan khusus: Perda Syariah Untuk Apa. Kebijakan redaksinya nampak dalam kolom opininya yang menyatakan :

“Indonesia tampaknya bukan tempat yang tepat untuk menegakkan hukum yang berlatar belakang syariah. Lihat saja penerapan aturan-aturan baru bernuansa keagamaan itu . Ketentuan itu diterapkan secara diskriminatif: begitu tegas terhadap masyarakat kelas bawah, tapi tidak bergigi manakala harus berhadapan dengan pelanggar aturan dari kalangan elite atau masyarakat kelas atas. Inilah antara lain kritik terhadap penerapan syariah Islam yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun di Bumi Serambi Mekah, Aceh. Hampir semua hukuman hanya mengena pada masyarakat kelas bawah.”

Tempo menutup kebijakan redaksinya itu dengan: “Lahirnya aturan-aturan syariah ini barangkali lebih efektif ketimbang dakwah puluhan tahun para kiai di kampung-kampung. Sebab aturan-aturan itu menggunakan tangan-tangan perkasa pemerintah (daerah) untuk memaksa para perempuan setempat mengenakan kerudung dan pakaian yang Islami, atau memaksa pasangan yang hendak menikah belajar membaca Al Quran lebih serius. Namun kemungkinan besar aturan-aturan itu tidak sanggup menjawab persoalan substansial yang sedang dihadapi bangsa ini, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan dan korupsi.”

Majalah Tempo yang dikenal dengan majalah investigasi ternama, ternyata dalam kasus bunuh diri Putri di Langsa Aceh ini melakukan simplifikasi yang buru-buru dan dipaksakan. Tempo tidak berusaha mengadakan penyelidikan yang mendalam tentang kasus ini dan mengambil kesimpulan bahwa kasus bunuh diri itu karena berkaitan dengan penerapan hukum syariah di Bumi Serambi Mekah.

Tempo Bukan Media Rujukan

Dosen STID Moh Natsir, Nuim Hidayat ketika dimintai tanggapannya soal pemberitaan Majalah Tempo edisi 17-23 September 2012 tentang kasus kematian Putri Erlina yang berujung terhadap upaya melemahkan penegakan syariat Islam di Aceh dan sejumlah daerah di Tanah Air, mengatakan majalah itu telah menyakiti umat Islam. Menurutnya Tempo telah gegabah dengan menurunkan berita yang berjudul “Diskriminasi Sana-Sini”.

Sebelumnya Dinas Syariat Islam Kota Langsa juga menyatakan keberatannya atas pemberitaan majalah yang digawangi tokoh JIL yang bernama Goenawan Muhammad itu. Dalam temu persnya, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa Aceh, Ibrahim Latief mengatakan, kematian Putri Erlina tidak ada sangkut pautnya dengan penerapan syariat Islam di Aceh.

Nuim Hidayat menilai, jurnalis Tempo yang menulis berita itu,  tidak mengadakan penelitian mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dengan kematian Putri Erlina, apakah itu keluarga, teman dan sahabat, guru-guru, dan dinas syariat Islam kota Langsa itu sendiri.

“Dinas syariat Islam di kota Langsa tak pernah mengatakan bahwa korban adalah pelacur. Kalau ada media massa lokal di Aceh yang mengatakan bahwa kematian Putri Erlina terkait dengan penerapan syariat Islam di sana, itu bukanlah tanggung jawab lembaga tersebut atas efek negatif dari pemberitaannya.”

Kesimpulan majalah Tempo yang mengatakan kematian Putri Erlina terkait dengan penerapan syariah Islam, patut dianalisis lebih lanjut, karena belum pernah ada sebelumnya orang-orang yang terkena razia syariah bunuh diri, padahal dinas syariah kota Langsa sudah menahan banyak sekali pelaku pelanggar syariah di sana.

Kemudian faktor penyebab Putri Erlina bunuh diri juga patut diteliti, apakah alasannya membunuh dirinya sendiri? bagaimana kondisi kejiwaan sang korban, bagaimana hubungan korban dengan keluarganya, apakah korban terkena kasus lain yang menyebabkan dia bunuh diri, menyusul ditahannya korban akibat pelanggaran syariah oleh dinas penegak syariah di sana? Lalu penjelasan di surat wasiatnya yang mengatakan korban tidak menjual dirinya, apakah penyebabnya karena tudingan pelacur dari media massa atau dari dinas syariah itu sendiri?

Nuim yang merupakan adik Adian Husaini ini menggarisbawahi, sebagai media massa Tempo harus selalu menyajikan berita yang adil dan berimbang, to cover both side, mengingat efek pemberitaannya kepada masyarakat luas, khususnya bagi kalangan yang tidak mengerti tentang syariah Islam.

Menurut Nuim, diterapkannya syariah Islam justru membawa kemajuan bagi masyarakat Aceh. Syariah Islam yang sudah diterapkan di Aceh sejak zaman Samudera Pasai dahulu, terbukti ampuh mengatasi kriminalitas, kerusakan akhlak dan moral masyarakat, dan melawan penjajahan Belanda serta akibat buruk di baliknya (program pemurtadan besar-besaran di sana).

Nuim menyadari masih adanya kelemahan dalam upaya penegakan syariah di sana, tapi setidaknya Aceh lebih kondusif dan aman sekarang di bawah hukum Syariah ketimbang daerah-daerah lainnya yang tidak menggunakan hukum Syariah. Nuim pun menantang Tempo untuk mengadakan survei secara nasional dengan obyektif. Membandingkan faktor kriminalitas dan amoralitas; korupsi, pemerkosaan, pencurian, perampokan, tawuran remaja, seks bebas, penggunaan narkoba dan miras, penyebaran pornografi dan pornoaksi, aktivitas pelecehan agama, dan sebagainya, antara daerah yang tidak menggunakan syariah Islam dengan Aceh, yang menggunakan syariah Islam.

Jika sedikit-sedikit Tempo mengaitkan keburukan-keburukan yang menimpa Aceh dan masyarakatnya terkait penegakan syariah, Tempo harus berani menarik kesimpulan bahwa di daerah-daerah non penegakan syariah pun, tingginya kasus-kasus kriminalitas dan amoralitas di sana, adalah akibat diterapkannya hukum sekuler.

Nuim dan dinas syariah kota Langsa akan selalu berkomitmen untuk melawan penyebaran ide-ide Islamofobia yang diusung media massa nasional (dan internasional), apapun medianya.

Terakhir Nuim menyerukan dan mendorong agar penegakan syariah Islam ditingkatkan kualitasnya, mulai dari kualitas guru agama, para penegak syariah dan dinas yang terkait, hingga pengambil kebijakannya, sehingga penegakan syariah bisa dirasakan manfaatnya oleh segenap warga Aceh.Desastian/dbs

Jum’at, 23 Nov 2012

***

Majalah Tempo Menyakiti Umat Islam

ARTIKEL Tempo tentang ‘Surat Terakhir Dari Putri” menyakitkan umat Islam Indonesia, khususnya masyarakat  Aceh. Dengan simplifikasi yang buru-buru dan tanpa penelitian yang mendalam, Tempo langsung mengambil kesimpulan : “Terlepas dari penyebab kematiannya, banyak pihak berharap agar Putri menjadi korban terakhir dari penerapan qanun yang dibuat dan diterapkan tanpa memperhatikan perlindungan atas hak-hak anak.”

Tulisan yang dibuat Jajang Jamaludin dan Imran MA ini juga menyimpulkan: “Kematian Putri menjadi kian tak biasa karena berkaitan dengan penerapan hukum syariah di Bumi Serambi Mekah..

Misi Tempo yang anti syariat Islam ini makin jelas, dengan ditampilkannya artikel kedua tentang kasus di Aceh itu dengan artikelnya : “Diskriminasi Sana Sini”. Dalam alinea pertama, Tempo menulis: “Kematian Putri Erlina tak hanya mengundang belasungkawa dari masyarakat biasa.  Lebih dari itu, kematian remaja 16 tahun ini juga memantik kembali perlawanan kalangan aktivis perlindungan anak dan perempuan terhadap peraturan yang mereka anggap diskriminatif. “Putri menjadi korban kebijakan diskriminatif atas nama moralitas dan agama,”kata Komisioner Komisi Nasional Perempuan Andy Yentriyani dalam siaran persnya, Jumat pekan lalu.

Artikel itu kemudian ditutup dengan : “Karena itulah Andy mendesak agar aturan aturan yang diskriminatif dan sangat merugikan tersebut segera direvisi. Sesuatu yang juga sejak dulu diteriakkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.”

Dan kebijakan Tempo yang sinis terhadap syariat Islam itu makin terlihat jelas dengan Catatan Pinggir yang dibuat ‘god father-nya’ Goenawan Mohamad. “Mengenang Putri, 16 tahun, yang bunuh diri setelah dituduh sebagai pelacur oleh polisi syariah di Langsa, Aceh,”kata Goenawan mengawali catatannya.

Kebijakan Tempo anti Perda Syariah dan Undang-Undang yang Islami ini sebenarnya sudah lama dan nampak terang benderang pada Tempo edisi 4 September 2011, dengan menampilkan judul liputan khusus: Perda Syariah Untuk Apa. Kebijakan redaksinya nampak dalam kolom opininya yang menyatakan :

“Indonesia tampaknya bukan tempat yang tepat untuk menegakkan hukum yang berlatar belakang syariah. Lihat saja penerapan aturan-aturan baru bernuansa keagamaan itu . Ketentuan itu diterapkan secara diskriminatif: begitu tegas terhadap masyarakat kelas bawah, tapi tidak bergigi manakala harus berhadapan dengan pelanggar aturan dari kalangan elite atau masyarakat kelas atas. Inilah antara lain kritik terhadap penerapan syariah Islam yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun di Bumi Serambi Mekah, Aceh. Hampir semua hukuman hanya mengena pada masyarakat kelas bawah.”

Tempo menutup kebijakan redaksinya itu dengan: “Lahirnya aturan-aturan syariah ini barangkali lebih efektif ketimbang dakwah puluhan tahun para kiai di kampung-kampung. Sebab aturan-aturan itu menggunakan tangan-tangan perkasa pemerintah (daerah) untuk memaksa para perempuan setempat mengenakan kerudung dan pakaian yang Islami, atau memaksa pasangan yang hendak menikah belajar membaca Al Quran lebih serius. Namun kemungkinan besar aturan-aturan itu tidak sanggup menjawab persoalan substansial yang sedang dihadapi bangsa ini, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan dan korupsi.”

Kesimpulan yang Membahayakan

Majalah Tempo yang dikenal dengan majalah investigasi ternama, ternyata dalam kasus bunuh diri Putri di Langsa Aceh ini melakukan simplifikasi yang buru-buru dan dipaksakan. Tempo tidak berusaha mengadakan penyelidikan yang mendalam tentang kasus ini dan mengambil kesimpulan bahwa kasus bunuh diri itu karena berkaitan dengan penerapan hukum syariah di Bumi Serambi Mekah.

Ada beberapa cacat mendasar dalam laporan Tempo soal kasus itu:

  1. Tempo tidak mengadakan penelitian dengan mewawancarai mendalam berbagai pihak, apakah masyarakat sekitar, keluarga dan Dinas Syariat Islam Aceh benar tidaknya Putri itu pelacur. Hanya berdasar pada surat dari Putri, Tempo menampik Putri itu pelacur. Padahal Koran lokal pada 4 September 2012, seperti diberitakan Tempo, menulis judul: “Dua Pelacur ABG Ditangkap Menjelang Subuh.” Harian Pro Haba Aceh menulis : “Dua Pelacur ABG Dibereukah WH”.
  2. Bila Putri bukan pelacur, maka Kepala Dinas Syariat Islam kota Langsa, Ibrahim Latif sendiri mengaku tidak mengatakan bahwa dua perempuan itu pelacur. Ini Nampak dari sikap polisi Syariah Aceh yang melepaskan dua perempuan itu ke keluarganya, esok hari, karena baru sekali ini tertangkap razia. Bila mereka pelacur ’ biasanya’ berulang kali tertangkap. Maka bila ada Koran harian di  Aceh, membuat judul dengan mengatakan bahwa Putri dan temannya itu pelacur, tentu di luar tanggung jawab Kepala Dinas Syariat Islam.
  3. Maka, kesimpulan Tempo yang menyatakan kematian Putri akibat diterapkannya syariat Islam di Aceh, menimbulkan pertanyaan:
    a. Polisi Syariah Aceh sudah menangkap ratusan atau ribuan orang yang berkhalwat seperti Putri ini (qanun disahkan tahun 2003), dan baru sekarang terjadi kasus bunuh diri, kenapa sebelum-sebelumnya tidak terjadi kasus bunuh diri?
    b. Terjadinya kasus bunuh diri Putri ini, tentu harus diselidki lebih lanjut: apa yang telah dilakukan Putri selama ini sehingga ia berani mengambil resiko bunuh diri? Bagaimana hubungan keluarga di Putri? Apakah ada kasus tertentu yang menimpa Putri selain ia ditangkap malam itu karena melanggar undang-undang yang ada?  Surat dari Putri yang menyatakan bahwa ia tidak menjual diri ditulis, karena ia dituduh polisi Syariah Aceh ia menjual diri atau karena media menulis bahwa ia pelacur? Dan seterusnya.
  4. Kami menyadari bahwa merupakan hak Tempo lah untuk menempatkan diri sebagai oposisi melawan syariat Islam di Aceh. Tapi karena media jurnalistik membawa dampak yang luas di masyarakat, maka kami berharap Tempo hati-hati, cover both side dan tidak menyederhanakan masalah, bila terjadi suatu kasus karena diterapkannya syariat Islam.
  5. Bagi kami, diterapkannya syariat Islam di Aceh adalah suatu berkah. Karena memang dalam sejarahnya, Islam menjadi elan vital dan prinsip yang kokoh dalam perjuangan rakyat Aceh (dan juga bangsa Indonesia) ratusan tahun melawan penjajah Belanda. Entah apa jadinya seandainya Islam tidak menjadi pegangan dalam perjuangan masyarakat Aceh dan rakyat Indonesia melawan Belanda yang disamping ingin menguras kekayaan tanah air juga menyebarkan Kristenisasi di Indonesia.
  6. Kami menyadari diterapkannya syariat Islam di Aceh, masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi paling tidak kini Aceh jauh lebih damai dari pada dulu sebelum diterapkannya syariat Islam di sana. Juga kami yakin bila diadakan survei yang obyektif tentang pemerkosaan, kenakalan remaja, tawuran dan lain-lain di Aceh dengan daerah lain yang tidak diterapkan syariat Islam, maka Aceh lebih rendah angka kriminalitasnya.
  7. Bila Tempo mau obyektif, sedikit-sedikit ada kasus di Aceh, karena pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka Tempo juga harusnya bersikap adil bahwa banyaknya korupsi, pembunuhan dan kejahatan di negeri ini karena diterapkannya ‘undang-undang sekuler’. Beranikah Tempo mengambil kesimpulan seperti itu?
  8. Kami terus terang akan senantiasa mendukung diterapkannya syariat Islam baik dalam bentuk Perda maupun Undang-Undang. Karena bagi kami ini adalah prinsip hidup dan akan membawa berkah dan kesejahteraan di negeri ini. Kami yakin bila syariat Islam diterapkan dan penegak-penegak hukumnya bersikap Islami, maka angka kriminalitas, korupsi dan kejahatan lainnya akan turun drastic.  Bila Tempo anti Perda yang bernuansa syariat Islam atau undang-undang yang Islami, maka kami akan senantiasa ’ melawan’ Tempo.
  9. Kami menyadari bahwa dalam penerapan syariat Islam itu tentu ada ketidaksempurnaan. Karena itu kami terus mendorong ditingkatkannya kualitas guru agama, polisi syariah dan petugas-petugas lain di lapangan maupun pengambil kebijakan sehingga penerapan syariat ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjadi rahmatan lil alamin bagi semua.

Jakarta, 13 Oktober 2012.

Nuim Hidayat

Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia kota Depok

(islampos) By Pizaro on October 11, 2012

Ilustrasi namakuddn

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.323 kali, 1 untuk hari ini)