Debat capres cawapres/ beritajatim

.

  • Program (e-government ) ini kelak akan membuka lebar-lebar data pemerintah. Data tersebut akan terbuka baik untuk masyarakat, juga begitu dengan asing. “Bagaimana asing akan mengetahui detail anggaran pemerintahan kita? Ini berbahaya bagi kedaulatan bangsa,” kata Ziyad

DEBAT Pilpres kedua dijadwalkan berlangsung pada Minggu (15/6).  Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ziyad Falahi, menuturkan ada beberapa catatan tentang konsep pembangunan ekonomi kedua kubu. Namun, ia mengaku, memiliki lebih banyak catatan tentang konsep dan program Jokowi dalam debat lalu.

“Mungkin Jokowi tidak menguasai persoalan, tapi mungkin juga dia tahu, program Jokowi bahwa programnya sejalan dengan program Bank Dunia dan Asian Development Bank,” kritik Ziyad saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (14/6).

Program yang dimaksud adalah program e-government. “Betul, program ini memberikan transparansi dalam berbagai hal. Tapi, coba lihat syarat Bank Dunia untuk memberikan pinjaman salah satunya adalah program e-government,” jelas Ziyad.

Ziyad mengatakan, e-government merupakan salah satu persyaratan bagi negara yang ingin berutang kepada Bank Dunia alias World Bank. Mekanismenya Bank Dunia akan memberikan konsultasi melalui konsultan mereka, bagaimana membuat program tersebut bisa berjalan.

Dia menjelaskan, program (e-government ) ini kelak akan membuka lebar-lebar data pemerintah. Data tersebut akan terbuka baik untuk masyarakat, juga begitu dengan asing. “Bagaimana asing akan mengetahui detail anggaran pemerintahan kita? Ini berbahaya bagi kedaulatan bangsa,” kata Ziyad.

Sebab, lanjutnya, keterbukaan tersebut mengetahui hingga detil bagaimana kondisi Indonesia. Mulai dari kegiatan pertahanan, intelejen, potensi-potensi daerah, dan lain sebagainnya. “Asing akan mengetahui segala rahasia kita dengan leluasa, termasuk rahasia negara,” tuturnya.

Ada satu hal lagi yang menarik, sambung Ziyad, yaitu pembangunan UKM. Ini sejalan dengan program Asian Development Bank. Membangun UKM tentu sangat baik, namun harus dilihat lebih dalam. Dia mengatakan bagaimana kepentingan asing terhadap Indonesia. Dengan fokus pada pembangunan UKM, Indonesia menjadi tidak berpikir dengan industri strategis.

“Lihat agenda internasionalnya. Ujung-ujungnya Indonesia jadi negara yang kuat di UKM, namun lemah dalam industri strategis. Akibatnya, Indonesia hanya bisa kuat di sektor sekelas UKM,” terangnya.

Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, menurut Ziyad, di luar program untuk masyarakat, seperti pertanian, nelayan dan lainnya, keduanya juga mengusung pembangunan ekonomi makro. “Program MP3EI sangat besar. Sebagai pemimpin harus berani berpikir besar untuk bangsa ini,” kata Ziyad.

Pekerjaan rumah dari program MP3EI ini, lanjutnya, adalah mewujudkan pembangunan sektor ekonomi dengan pemerataan pembangunan. (*) Reporter : Sabarudin     Redaktur : Arjuna Al Ichsan

jurnas.com/news

 (nahimunkar.com)

(Dibaca 1.075 kali, 1 untuk hari ini)