Kamis, 06/08/2015 17:41:21

Gerakan menolak Ahok di acara Car Free Day Jakarta (ilustrasi)

Jakarta (SI Online) – Pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2020 menuai penolakan dari sejumlah pihak. Di dunia internet, sudah beredar petisi yang menolak pencalonan Ahok sebagai Gubernur DKI periode berikutnya.

Petisi itu diunggah oleh seorang bernama Rudy Razi melalui website change.org. Menurutnya Rudi, memilih dan dipilih adalah hak setiap warga negara. Dan warga masyarakat pun memiliki hak untuk menolak pencalonan Ahok sebagai Gubernur.

Dalam petisi tersebut, penolakan pencalonan Ahok bukan atas dasar sentimen kesukuan, etnis maupun agama. Ahok wajib ditolak karena :

1. Tidak menunjukan prestasi signifikan selama menjabat Wagub maupun Gubernur.

2. Berdasarkan Temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menyebutkan indikasi penyahgunaan wewenang dan penyimpangan APBD DKI Jakarta yang dilakukan Ahok.

3. Perampasan hak warga dan masyarakat diantaranya hak mencari nafkah bagi Pedagang kaki lima dan atau hak pengendara kendaraan roda dua yang dilarang melewati beberapa jalan protokol.

4. Pengingkaran janji-janji kampanye contohnya terhadap warga bantaran kali Ciliwung. Pemimpin yang tidak amanah, kerap ingkar janji, sering membuat kegaduhan, dan melempar tanggung jawab, masalah dan kesalahan adalah satu indikasi menunjukan tidak pantasnya ia sebagai seorang pemimpin.

5. Ahok kerap kali tidak menunjukan etika, moral dan sopan santun dalam berbicara. Hal ini dapat menjadi contoh buruk bagi anak-anak maupun generasi penerus bangsa.

6. Ahok terbukti dan kerap kali melukai hati warga masyarakat terutama hati dan perasaan Ummat Islam Jakarta. Hal  ini tentu bisa berakibat buruk terhadap Persatuan Kesatuan dan Ke-Bhineka-an, tidak hanya pada ruang ingkup DKI Jakarta saja namun dapat berimbas kepada NKRI secara luas.

Petisi tersebut dibuat sebagai bentuk dan sikap warga yang menginginkan DKI Jakarta menjadi barometer Indonesia dengan dipimpin oleh orang yang memiliki integritas, kredibilitas dan kapabilitas, memiliki etika dan moral, memiliki jiwa leadership, menjunjung tinggi falsafah Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

(nahimunkar.com)