Wartawan Indonesia bertemu PM Israel (foto:Times of Israel)


JAKARTA – Delegasi wartawan Indonesia bertemu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Dalam kesempatan itu, Israel menyerukan pembentukan hubungan diplomatik resmi dengan Indonesia. Netanyahu menyebut kedua negara adalah “sekutu” dalam hal memerangi terorisme.

Aksi para wartawan senior memenuhi undangan Israel itu dikecam oleh Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq. Menurutnya pertemuan itu sangat bertentangan sikap Indonesia yang sejak awal menentang penjajahan Israel di Palestina.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang KTT Luar Biasa OKI menyerukan boikot setiap kebijakan dari Israel. Hal itu harusnya dijadikan dasar bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk wartawan untuk bersikap.

107257_medium

”Nampaknya Israel dan PM Netanjahu risih dengan sikap Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia. Makanya mereka berusaha mencari jalur loby yang mereka pikir akan efektif melalui wartawan-wartawan senior terebut,” ungkap Mahfudz saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menduga, wartawan senior itu oleh Israel diharapkan bisa jadi jalan alternatif untuk mendekati Indonesia.

“Saya juga tidak mengerti bagaimana caranya mereka bisa masuk ke Israel sementara dua Menlu Indonesia yaitu, Marty Natalegawa dan Retno LP Marsudi ditolak Israel ketika hendak masuk ke Palestina oleh Israel. Mungkin karena menggunakan paspor hijau biasa, mereka masuk lewat Eropa dan baru ke Israel,” duganya.

Diketahui, Netanyahu mengatakan pembinaan hubungan kedua negara didorong oleh upaya anti-teror dan faktor ekonomi. Netanyahu selama ini juga mengklaim bahwa Israel “akrab” dengan negara-negara Arab moderat.

”Sudah waktunya untuk mengubah hubungan kami, karena alasan mencegah tidak lagi relevan,” katanya, mengacu pada upaya mencegah aksi terorisme.

Dia menambahkan bahwa Yerusalem dan Jakarta adalah “sekutu” dalam melawan ancaman terorisme.

PM Netanyahu melanjutkan, bahwa dia menjalin pertemanan pribadi dengan orang-orang Indonesia.”Saya punya cukup teman Facebook, beberapa orang Indonesia,” katanya, seperti dikutip Times of Israel, Senin 28 Maret 2016.

(fmi/Qur’anul Hidaya/news.okezone.com)Selasa, 29 Maret 2016

***

DDII kecam kunjungan wartawan Indonesia ke “Israel”

jurnalis-indonesia-selfi-dengan-netanyahu

Sejumlah jurnalis Indonesia selfi dengan Netanyahu, gembong teroris. Foto: Net

JAKARTA (Arrahmah.com) – Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Mohamad Siddik MA, mengecam kunjungan lima wartawan Indonesia ke “Israel”, penjajah bumi Palestina. Diketahui kelima wartawan tersebut adalah: Abdul Rakhim (Jawa Pos), Yustinus Tomi Aryanto (Tempo), James Luhulima (Kompas) dan Margareta (MetroTV), serta wartawan dari Bisnis Indonesia.

”Kami tidak menyalahkan kunjungan dan wawancara wartawan ke pemerintahan Israel. Yang kami sesalkan adalah terjebaknya para wartawan Indonesia ke dalam politisasi Israel,” tutur Siddik kepada wartawan, Selasa (29/3).

Kunjungan tersebut diungkap pertama kali lewat cuitan akun twitter resmi juru bicara Perdana Menteri @ofirgendelman, Senin (28/3) malam.

Media-media Israel seperti Israel Times pun kemudian menyiarkan pesan Netanyahu kepada para wartawan dari Indonesia, soal keinginan Israel menjalin hubungan dengan Indonesia.

Publikasi serupa juga disuarakan media-media nasional di Tanah Air seperti Tempo dan Kompas.

Menurut Siddik, mestinya para wartawan bukan sekadar menjadi ”juru bicara” “Israel” yang sangat ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia.

”Para wartawan, apalagi mereka yang dikatakan sebagai wartawan senior, mestinya dapat mengkritisi pemerintahan Israel terutama dalam soal Palestina,” tandasnya.

Ketua Umum Dewan Dakwah mengingatkan, sikap Indonesia terhadap Israel sejak era Presiden Soekarno hingga kini, sudah jelas.

Salah satu contohnya adalah rencana Israel memberi pengakuan kedaulatan penuh kepada Indonesia pada 1950.

Saat itu, Bung Hatta hanya menjawab telegram dari Menteri Luar Negeri Israel Moshe Sharett dengan ucapan terimakasih. Bung Hatta tidak menerima pengakuan kedaulatan dari Israel.

Bahkan, rencana Israel untuk mengirim misi perdamaian ke Indonesia ditolak mentah-mentah oleh proklamator kemerdekaan RI itu. Penolakan itu disampaikan Hatta dalam sebuah surat balasan yang dikirimkannya kepada Sharett pada Mei 1950.

Sikap keras juga ditunjukan oleh Bung Karno terhadap Israel. Bung Karno dengan tegas menyebut Israel sebagai penjajah. Bung Karno dengan tegas mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merebut tanah airnya dari penguasaan negeri Bintang Daud itu.

“Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel,” kata Bung Karno dalam pidatonya pada 1962.

Dalam sidang KTT Luar Biasa OKI (Organisasi Kerjasama Islam) beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo kembali mempertegas sikap Indonesia tersebut. Bahkan saat itu Presiden Indonesia juga menyerukan untuk memboikot semua produk Israel yang dihasilkan dari tanah penjajahan.

Sikap kolonialis Israel ditunjukkan pada 5 Agustus 2012. Saat itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa gagal berkunjung ke Ramallah untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri GNB (Gerakan Non Blok) mengenai Palestina. Pasalnya, Menlu Marty bersama Menlu Malaysia, Kuna, Aljazair, dan Bangladesh dilarang masuk ke wilayah Ramallah yang hingga kini masih dikuasai Israel. Akibat penolakan ini, pertemuan GNB akhirnya dibatalkan.

Peristiwa serupa terjadi bulan lalu kepada pejabat tinggi Indonesia. Saat itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak mendapat izin terbang melintasi wilayah udara Israel untuk meresmikan kantor Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina di Ramallah. Sehingga, peresmian Konsul Kehormatan akhirnya dilakukan di Amman, Jordania.

Selanjutnya Mohamad Siddik menegaskan, setidaknya ada empat dosa besar bila pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Pertama, mengkhianati amanat Pembukaan UUD ’45, yang menegaskan bahwa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Kedua, Israel tidak pernah mau menaati Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 dan 338. Inti kedua resolusi tersebut adalah meminta Israel mundur dari seluruh wilayah yang didudukinya dalam perang tahun 1967.

Ketiga, pembukaan diplomatik juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Keempat, pembukaan hubungan tidak sejalan dengan prinsip perjuangan OKI, di mana Indonesia salah satu anggotanya. Dalam KTT OKI Ke-6 di Dakar, Senegal, tahun 1991, misalnya, komunike sidang menegaskan, “Perdamaian hanya dapat ditegakkan dengan memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Palestina dan penarikan tanpa syarat pasukan pendudukan Israel dari seluruh wilayah Arab yang diduduki, termasuk Al Quds Al-Syarif, Dataran Tinggi Golan, dan Lebanon Selatan.”

(azmuttaqin/*/arrahmah.com) – Rabu, 20 Jumadil Akhir 1437 H / 30 Maret 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 682 kali, 1 untuk hari ini)