JNEWS – Penetapan Joko Widodo sebagai tersangka korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta Tahun Anggaran 2013 sudah di depan mata.
Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Michael Bimo Putranto sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta dan peremajaan angkutan umum reguler senilai Rp1,5 triliun di Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
“Saksi Michael Bimo Putranto memenuhi panggilan penyidik,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana di Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Kapuspenkum menyebutkan pokok pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya keberadaan dan keterkaitan Saksi dalam kegiatan Pengadaan Armada Bus Transjakarta dan Bus untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler di Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2013.
Pada hari yang sama, Kejagung juga memeriksa Setyo Margono Utomo, Kepala Bidang Teknologi Sarana Transportasi BPPT dan Marzan Azis Iskandar, Mantan Kepala BPPT.
“Pemeriksaan terhadap saksi Setyo mengenai keberadaan, tugas Saksi sebagai bagian dari tim Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas dari BPPT untuk kegiatan Pengadaan Armada Bus Transjakarta dan Angkutan Umum Reguler pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013,” katanya.
Sampai sekarang Kejagung sudah menetapkan tujuh tersangka, di antaranya Udar Pristono (mantan Kadishub DKI Jakarta) dan P (Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT).
Dua lainnya, DA (pegawai negeri sipil pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan ST (PNS Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta).

ahok tunjuk michael bimo, foto: jeratnews

ahok tunjuk michael bimo, foto: jeratnews

Pengadaan bus Transjakarta itu terdiri atas busway senilai Rp1 triliun dan bus peremajaan dari angkutan umum reguler senilai Rp500 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diketahui memerintahkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono untuk membantu Michael Bimo Putranto dalam proyek pengadaan Bus Trans Jakarta. Michael Bimo Putranto adalah pemasok Bus Trans Jakarta merk Ankai yang diimpor dari China (RRC).
Penyidik Kejagung sudah mengumpulkan bukti-bukti Joko Widodo ikut menikmati hasil korupsi proyek pengadaan Bus Trans Jakarta itu, termasuk aliran uang hasil korupsi Bus Trans Jakarta yang diduga Rp 40 miliar mengalir ke PDIP, Rp 25 miliar untuk kampanye pilpres Jokowi melalui Jasmev (koordinator kampanye Jokowi di sosial media) dan sejumlah uang untuk Gibran Rakabuming, putra Joko Widodo.

(Rn) Written By Jerat News on Jumat, 10 Oktober 2014 | 09.59
***

Hashim akan Bongkar Dosa Jokowi di Solo dan Jakarta

 

Written By Jerat News on Kamis, 09 Oktober 2014 | 12.53

JNEWS – Koalisi Merah Putih akan mengerahkan kekuatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengusut dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden terpilih Joko Widodo semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo.

Hashim Djojohadikusumo saat diwawancara reuters, Selasa (7/10) malam. “Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menyelidiki dan menghalangi,”.

Menurut Adik kandung Prabowo Subianto, penyelidikan itu akan termasuk melihat dugaan korupsi yang melibatkan pembelian bus-bus buatan Tiongkok senilai Rp1,5 triliun oleh pemerintah Jakarta tahun ini, ketika Jokowi masih menjadi gubernur.

Kasus Transjakarta yang menjerat Jokowi tengah diselidiki Kejaksaan Agung. Media melaporkan ada dua pejabat pemerintah yang menjadi tersangka pelanggaran. Parlemen juga akan menyelidiki korupsi pada dana pendidikan di kota Solo ketika Jokowi merupakan wali kota.

Pemanggilan Jokowi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai mendesak. Salah satunya untuk mengonfrontasi pernyataan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono yang merasa kecewa terhadap Gubernur DKI Jakarta.

“Saya kira setelah penahanan Udar Pristono, kejaksaan harus fokus memanggil Jokowi guna menguak kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Transjakarta,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi kepada Sindonews, Kamis (18/9/2014).

Uchok juga menyarankan Kejagung memanggil pihak DPRD DKI Jakarta sebagai salah satu lembaga yang menyetujui anggaran pengadaan bus Transjakarta.

“Kejaksaan lupa untuk fokus kepada pihak Kebon Sirih (DPRD DKI Jakarta). Kebon Sirih perlu difokuskan karena dari sana asal mula anggaran diketok,” kata Ucok.|FHM/TRBN

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.955 kali, 1 untuk hari ini)