Blunder Lagi, Mahfud MD Diingatkan MUI: Anda Belum Paham Agama

 

  • … ini tak lepas dari blunder yang tak hanya kali ini diucapkan Mahfud.

     

  • Sebab, belum lama ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga pernah menyatakan ‘haram ikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW’.

     


    Mahfud MD. Foto/rpblka

     

Pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD, terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di bulan Ramadhan memancing kritikan sejumlah pihak.

 

“Menjauhi atau menghindari masalah, menghindari penyakit tepatnya menghindari Covid-19 itu lebih penting daripada kita meraih pahala yang sifatnya sunnah , misalnya shalat Tarawih bersama di masjid,” kata Mahfud dalam konferensi video yang diadakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di Kantor Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (25/4).

 

Pengurus MUI Pusat, Anton Tabah, mengkritisi pernyataan Mahfud MD tersebut. Menurut dia, tak seharusnya seorang pejabat negara berbicara tanpa mengetahui landasan dan punya pemahaman yang benar.

 

“Islam agama paling sempurna dan detail. Melarang umatnya bicara kalau belum tahu ilmunya. Alloh berfirman, ‘Jangan berkata tanpa ilmu karena pendenaranmu penglihatanmu pemahamanmu tentang sesuatu akan disidang di sisi Allah’ (QS.17/36),” ucap Anton Tabah, Sabtu malam (25/4).

 

Anton menegaskan, jika kurang faham tentang sesuatu apalagi masalah agama jangan buat kesimpulan. Karena itu bisa berbahaya.

 

“Ini menunjukkan dia (Mahfud) belum faham agama kalau bicara agama. Mencegah wabah penyakit itu juga sunnah , itu ajaran langsung Nabi Muhamad SAW. Ada di Hadits Bukhari dan Muslim, dll,” tambah Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat tersebut.

 

“Bahkan ilmuwan-ilmuwan nonmuslim dari AS dan Eropa akui cegah wabah dan cara hadapi wabah itu ajaran asli Nabi Muhamad tidak ada di agama lain,” lanjut mantan petinggi Polri ini.

 

Jadi, tambah Anton, mencegah wabah itu sunnah yang diprioritaskan bisa menjadi wajib.

 

Anton pun mengingatkan Mahfud untuk belajar agama lebih giat lagi agar tak salah kata.

 

“Ini tugas sesama Muslim, apalagi saya lebih senior di HMI maupun di ICMI,” ucap Anton.

 

Pernyataan Anton ini tak lepas dari blunder yang tak hanya kali ini diucapkan Mahfud.

 

Sebab, belum lama ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga pernah menyatakan ‘haram ikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW’.

 

Anton kembali mengingatkan bahwa kesalahan masalah ilmu dunia paling dihukum di dunia. Tetapi kalau kesalahan masalah ilmu agama bisa dihukum di dunia dan di akhirat.

 

“Hati-hati. Mari jaga lisan kita, pasti selamat dan manfaat,” pungkasnya.[psid]

@geloranews

26 April 2020

***

Mahfud MD “Mengharamkan” Tiru Sistem Pemerintahan Rasulullah, Analis Politik Pratma Julia: Nalar Intelektual Tumpul Demi Eksistensi Kekuasaan

Mahfud MD tidak hanya inkonsisten, namun juga kebablasan dalam berpendapat.” –Pratma Julia Sunjandari


Pada sebuah acara yang melibatkan ulama dan umaro di Pekalongan, Jawa Tengah (7/12/2019), Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia secara substansial meniru negara yang dibangun Nabi Muhammad SAW.

Pernyataan itu kemudian diingkarinya pada forum yang melibatkan Menteri Pertahanan Malaysia di kantor PBNU Jakarta (25/1/2020). Dia sampaikan bahwa tidak terdapat ajaran bernegara dalam Islam dan tidak diperbolehkan –yang oleh peliputnya disebut haram– meniru negara pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Menurut analis politik, Pratma Julia Sunjandari, sebenarnya inkonsistensi elite politik yang berlatar belakang akademisi sudah kerap terjadi. Publik juga bisa berkesimpulan mengapa nalar intelektual mereka menumpul saat turut mengamankan eksistensi kekuasaan.

“Jangan salahkan kalau umat makin merasa jika Mahfud turut menguatkan persepsi bahwa rezim ini dilanda Islamofobia akut. Sekalipun dia pernah mengumpulkan berbagai ormas (3/1/2020) untuk mengajak mereka menghilangkan persepsi tentang Islamofobia,” ujar Ustazah Pratma, sapaan akrabnya, pada MNews (27/1/2020).

Sungguh sayang, menurut Ustazah Pratma, rezim salah pilih orang. Mahfud justru gagal menunaikan pesan sebagai duta untuk menepis tuduhan Islamofobia yang telanjur melekat pada rezim yang amat getol mengkriminalisasi ajaran Islam dan kaum muslimin ini.

Kegagalan itu makin kentara ketika umat tak bisa tertipu dengan kriminalisasi Khilafah. Diskursus tentang Khilafah justru kian menarik perhatian dan simpati umat. Hingga pemerintah meralat keinginan menghilangkan pembahasan Khilafah dalam buku pelajaran.

“Bisa jadi kepanikan rezim menjadikan Mahfud berani mengeluarkan pernyataan tentang keharaman meniru sistem pemerintahan Rasulullah SAW. Apa hak hamba untuk menentukan halal haram? Setiap muslim yang terbina pemahaman Islamnya, paham betul hanya Allah SWT yang berhak memberi keputusan hukum atas perbuatan manusia, seperti firman-Nya dalam surah Yusuf ayat 40,” jelas Ustazah.

Selain surah Yusuf ayat 40, lanjut Pratma, Allah juga menegaskannya dalam Al Maidah ayat 50 bahwa Allah adalah hakim yang paling baik dan berhak menetapkan hukum yang berlaku bagi manusia, dari masalah pribadi hingga menentukan sistem bernegara.

Ketika Rasulullah SAW wafat, mekanisme berhukum telah dicontohkan oleh Baginda SAW. Kaum muslimin saat ini hingga hari kiamat akan selamat dari maksiat karena memgamalkan petunjuk Rasul SAW, berpegang teguh pada dua warisannya: Alquran dan Hadis, selain ada ijmak Sahabat dan Qiyas

MuslimahNews.com,–  28 Januari 2020 islamofobiaMahfud MDPratma Juliarezim Islamofobia

 

***

Soal ‘Haram Tiru Sistem Pemerintahan Nabi’, Gus Luthfi Tak Sependapat dengan Mahfud MD

26 Januari 2020

SURABAYA | duta.co – Berita nu.or.id, bertajuk ‘Mahfud MD: Haram Tiru Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad’ mendapat tanggapan serius KH Luthfi Bashori.

 

Menurut Gus Luthfi, panggilan akrabnya, pernyataan Prof Mahfud MD itu, harus diluruskan, agar masyarakat umum tidak gagal paham.

 

“Pertama, saya ingin katakan, bahwa, apabila sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka, tinggal menunggu kehancurannya saja. Kedua, statemen Pak Mahfud MD ini, justru mengungkap kekurangpahaman beliau terhadap ajaran syariat yang dibawa Rasulullah SAW,” demikian disampaikan KH Luthfi Bashori kepada duta.co, Ahad (26/1/2020).

 

Seperti diberitakan nu.or.id, Prof Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, menegaskan, bahwa meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW haram hukumnya.

 

Ia menyampaikan itu pada Diskusi Panel Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (25/1).

 

Menurut Mahfud, pemerintahan Nabi Muhammad menggunakan sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua peran itu berada dalam diri Nabi Muhammad Saw sendiri. Nabi berhak dan boleh memerankan ketiga-tiganya karena dibimbing langsung oleh Allah SAW.

Menteri Pertahanan pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mempertanyakan, setelah Nabi Muhammad SAW sendiri, adakah umat Islam yang bisa memerankan ketiga-tiganya seperti Nabi Muhammad?

 

Menurut dia, umat Islam tidak mungkin lagi ada yang menyamainya. Oleh karena itulah, menurut dia, dilarang mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi Muhammad. Demikian sebagaimana dirilis https://www.nu.or.id/post/read/115846/mahfud-md–haram-tiru-sistem-pemerintahan-nabi-muhammad.

 

Lebih Tepat Bicara Konstitusi Negara

Menurut Gus Luthfi, pemahaman Prof Mahfud ini, keliru. Bukankah para ulama sudah sering membaca dan menerangkan ayat Alquran yang artinya: “Sungguh bagi kalian, terdapat contoh tauladan yang baik pada pribadi (dan ajaran dalam segala hal dari) Rasulullah SAW,” (QS. Al-Ahzab, 21).

 

Dari sini, tegasnya, jelas sekali, bahwa, upaya menyontoh Kanjeng Nabi, tidak diharamkan, justru diperintahkan. Termasuk dalam meniru sistem pemerintahan.

 

“Bahwa sistem pemerintahan Rasulullah SAW sekarang masih belum tepat, atau tidak mungkin diterapkan dalam konstitusi negara kita, Indonesia, itu soal lain. Tetapi, mengharamkanya, jelas tidak boleh,” tambahnya.

 

Masih menurut Gus Luthfi, Prof Mahfud lebih tepat bicara soal Hukum Konstitusi Negara, bukan berfatwa Halal dan Haram yang menjadi domain para ulama, ahli syariat.

 

“Jika melihat rekam jejak pendidikan beliau, maka secara dhahir, beliau tidak memiliki dasar ilmu syariat yang mumpuni. Jadi tidak bisa digolongkan sebagai Ahli Fatwa Agama. Pak Mahfud lebih tepat menjadi berfatwa tentang Hukum Konstitusi Negara. Jika dipaksakan, akan terjadi kesalahan fatal dalam berlogika, seperti munculnya fatwa haram tersebut,” pungkasnya. (mky)

duta.co – 26 Januari 2020

(nahimunkar.org)