indonesiakita.co – Komjen (Purn) Budi Waseso dilantik presiden Joko Widodo sebagai Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, untuk masa bakti 2018-2023. Sosok yang akrab disapa Buwas ini dilantik menggantikan posisi Adhyaksa Dault yang telah menjabat sebelumnya pada 2013 hingga 2018, tahun ini.

Adapun nantinya, Buwas akan dibantu oleh 13 pengurus harian beserta jajaran lainnya. Ia mengaku akan mengembangkan Pramuka sebagai organisasi yang akan menjadi salah satu barisan terdepan bgi generasi muda.

“Kami memiliki fasilitas pusat pendidikan dan latihan di Cibubur, maka seluruh kader yang jadi instruktur akan kami didik di situ, sehingga mereka akan menyebarkan pembinaan itu secara menyeluruh. Program rencananya insyaallah akan ada akhir Januari nanti,” ujarnya, hari ini di Istana Kepresidenan.

Selain itu menurutnya, Gerakan Pramuka akan mengajak kementerian dan lembaga untuk kerja sama dalam melakukan pembinaannya. Ia juga akan mengundang beberapa praktisi untuk menduduki jabatan sebagai Dewan Penasihat Kwarnas Gerakan Pramuka, seperti Chief Executive Officer (CEO) Go-Jek Nadiem Makariem dan pengusaha Hary Tanoesoedibjo. Buwas kader Pramuka bisa belajar dari cerita kesuksesan tokoh muda berprestasi itu.

“Mereka, kan, sukses berkarya dalam berbisnis, dan itu kan harus diturunkan ke generasi muda dong. Nah, makanya kami di Pramuka meminta jadi penasihat di bidang bisnis,” tutupnya.

Jejak Rekam Karis Budi Waseso:

Budi Waseso adalah mantan Kabareskrim Mabes Polri. Ia sempat membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane di PT Pelindo II. Dilemanya, hingga saat ini, Dirut PT Pelindo II RJ Lino hanya diperiksa dalam status sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane tahun 2010.

Selesai membongkar kasus korupsi tersebut, pada awal September 2015, Budi dimutasi menjadi Kepala BNN, tidak lama setelah menggeledah kantor RJ Lino di Tanjung Priok ketika menyidik kasus tersebut. Tak lama menjadi Kepala BNN, Budi juga kemudian dipindahkan menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, anggota Komisi III DPR Marsiaman Saragih mengakui ada sesuatu yang janggal di balik penggantian Kabareskrim tersebut.

Marsiaman menyatakan pergantian tersebut cukup mengejutkan banyak pihak. Terlebih melihat reaksi Dirut PT Pelindo II RJ Lino yang langsung menelepon Kepala Bappenas Sofyan Jalil sesaat setelah pihak Bareskrim menggeledah kantor RJ Lino pada Jumat (28/8).

Sebagaimana diketahui, penggeledahan yang dipimpin langsung oleh Buwas terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat bongkar muat, “mobile crane” senilai Rp45 miliar.

“Waktu itu RJ Lino mencak-mencak, tidak terima kantornya digeledah, bahkan sempat mengancam mau mengundurkan diri. Ada apa ini,” ujar Marsiaman, kepada awak media, saat itu.

Selain itu, Humas Kawan Istana, Zakky Latu mengatakan, bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah seorang biang kerok dalam kasus Pelindo II. “Indikasi JK dalam Pelindo II ini, dia juga bagian dari biang kerok,” katanya kepada Aktual.com, ketika melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/12/2015) lalu.

Ia menduga, JK dalam kedudukannya sebagai Wakil Presiden, menggunakan kuasannya untuk melindungi para mafia Pelindo II. “Dari opini-opini media online, JK menelepon langsung Buwas (Budi Waseso) untuk melarang Buwas melanjutkan penyelidikan kasus ini. Kemudian Buwas tetap melanjutkan kasus itu. Dan kemudian, Buwas dipindahkan. Artinya, ini patut kita curigai,” tegasnya.

Bahkan, Zakky meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memberantas mafia-mafia Pelindo yang berada dalam lingkaran Istana Negara. “Kami meminta Presiden Jokowi untuk memberantaskan mafia Pelindo II yang ada di lingkaran Istana Negara,” ucapnya.

Saat ini, kelanjutan kasus yang menjerat RJ Lino masih menjadi teka-teki, dan sempat dipertanyakan oleh Komisi III DPR RI. Bahkan beberapa waktu lalu wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarief memastikan kasus tersebut akan terus diusut. Ia menyatakan, Deputi penindakan, Brigjen Firli berjanji akan menuntaskan kasus itu.

“Pak Firli sudah berjanji pada kami dalam waktu dekat akan menyelesaikan masalah itu (Kasus Korupsi Pelindo),” ujar Laode di Kompleks Parlemen pada Senin, (23/7/2018) lalu.

Ia juga mengaku malu, pada saat mendatangi DPR selalu mendapat pertanyaan soal Pelindo, baik oleh wartawan, maupun anggota DPR. “Jujur saja, saya malu setiap kesini (DPR-RI) pasti ditanya soal kasus Pelindo,” tutupnya. (Fel)

Sumber : indonesiakita.co

(nahimunkar.org)

(Dibaca 3.138 kali, 36 untuk hari ini)