Suasana aktivitas di Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta, Jumat (6/11).


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menegaskan bahwa pengadaan tanah RS Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 miliar. Jumlah ini adalah hasil pemeriksaan investigatif BPK atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dari hasil pemeriksaan, clear (jelas), BPK menemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” kata Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Bakhtiar Arif saat jumpa pers di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Rabu (12/4).

Bakhtiar menjelaskan, temuan itu atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014. “BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pengadaan tanah RS Sumber Waras selama empat bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan standar pemeriksaan keuangan negara. BPK telah menyerahkan hasil pemeriksaan investigatif tersebut kepada KPK pada 7 Desember 2015,” ujar Bakhtiar.

BPK juga merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan upaya pembatalan pembelian tanah RS Sumber Waras seluas 36.410 meter persegi dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

Rekomendasi itu untuk memulihkan indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp 191,33 miliar atas selisih harga tanah dengan PT Ciputra Karya Unggul (CKU) karena BPK fokus pada penyelamatan atau pemulihan keuangan negara.

Sumber : Antara/ nasional.republika.co.id – Rabu, 13 April 2016

***

KPK Tetap Jadikan Audit BPK Dasar Penyelidikan Sumber Waras

“Kita bisa masuk kalau ada kerugian negara, niat buruk, korupsi.”

Ahok Ke KPK

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Gedung KPK, Selasa (12/4/2016). (VIVA.co.id/ Taufik Rahadian)

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menggunakan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Data itu akan dijadikan sebagai dasar penyelidikan.

“BPK konsisten dengan hasil pemeriksaan dan kelanjutannya yang kita mintakan. Kita pelajari, itu sebabnya kita klarifikasi kembali dengan memanggil Gubernur DKI,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dalam perbincangan dengan tvOne, Rabu, 13 April 2016.

Namun, meski data itu menyatakan telah terjadi kerugian negara, KPK tidak serta merta akan mengamini. Saut menegaskan, sebagai lembaga, KPK harus memiliki pandangan subjektif menyangkut persoalan ini.

“Kita bisa masuk kalau ada kerugian negara, niat buruk, korupsi. kita juga harus mengakui, subjektivitas KPK itu ada, jadi kita harus objektif melihat ini, ini pidana atau inefisiensi manajerial,” ungkap Saut.

Hasil ini akan diputuskan dalam gelar perkara, setelah penyidik mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak terkait dalam proses pembelian lahan tersebut.

“Maka tidak sederhana mengusut kasus ini, ada kerugian negara, niat buruk, perhitungan yang dilakukan. Ini yang kita harus lebih dibuka, ini kasus ujungnya pidana atau tidak.”

Sebelumnya, dalam audit investigatif BPK menyebutkan prosedur pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menyalahi aturan. Harga lahan yang dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jauh lebih mahal dari harga NJOP sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191,33 miliar.

(mus) nasional.news.viva.co.id – Kamis, 14 April 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 3.205 kali, 1 untuk hari ini)