SALAH satu bangunan pada tanah wakaf Aceh di Mekkah.

BANDA ACEH – Sejak dua hari terakhir masyarakat Aceh dihebohkan dengan rencana Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ingin mengelola tanah wakah Aceh di Mekah, Arab Saudi. Beragam tanggapan yang umumnya menentang rencana itu mencuat tajam di ranah publik.

Informasi terkait rencana pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekah berawal dari pertemuan BPKH dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/3).

Dalam pertemuan itu BPKH menyampaikan rencana investasi atau pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekah yang berlokasi sekitar 400 meter dari Masjidil Haram.

Koordinator BPKH, Anggito Abimanyu, sebagaimana dilansir sejumlah media nasional menyebutkan, pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla diikuti Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI. Alwi Shihab. Dalam kesempatan itu, Anggito mengatakan, pihaknya juga bertemu dengan beberapa investor Arab Saudi untuk melakukan administrasi, terutama terkait dengan tanah wakaf Aceh.

“Itu dimiliki oleh wakaf Aceh dan sudah ada ikrarnya, ikrar wakafnya sudah ada. Sudah diinvestasikan oleh wakifnya, wakif di Arab Saudi dan itu kita sedang proses negosiasi,” kata Anggito.

Beberapa saat setelah berita itu santer, publik di Aceh langsung bereaksi. Ada yang langsung menganggap bahwa Pemerintah Indonesia memang ingin mengelola tanah wakaf milik Aceh di Mekah. Berbagai komenter dilayangkan dan juga santer diberitakan sejumlah media daring sejak kemarin, termasuk Serambinews.com.

Reaksi pertama yang diterima Serambi disampaikan oleh Pang Ulee Komando Aneuk Muda Alam Peudeung Al-Asyi (Komandan Al-Asyi), Tuanku Warul Waliddin.

Melalui rilisnya kepada Serambi, Sabtu (10/3), Komandan Al-Asyi mengecam rencana yang diusung oleh BPKH. “Jangan lagi dibelokkan sejarah Aceh untuk kepentingan Indonesia yang tentunya sangat mengecewakan rakyat Aceh,” tulis Tuanku Warul Waliddin.

Komandan Al-Asyi menyatakan sikap keberatan atas apa yang telah diusulkan oleh Anggito kepada Wapres Jusuf Kalla. “Sudah sangat banyak pengorbanan rakyat Aceh untuk Indonesia, termasuk Aceh sebagai bangsa telah dikerdilkan menjadi sebuah suku hari ini,” ujarnya.

Ia memaparkan, tanah wakaf Aceh di Mekkah itu adalah milik Habib Bugak Al-Asyi, seorang tokoh dan dermawan Aceh di masa lalu. Ia mengatakan, dulu, Habib Bugak Al-Asyi yang setiap tahun melakukan perjalanan ke Tanah Hijaz Mekah untuk mengirimkan donasi Sultan Aceh ke Masjidil Haram.

“Ini tidak bisa dinafikan semua pihak, sudah menjadi torehan sejarah manis hubungan Kesultanan Aceh dengan penguasa di Hijaz, sehingga orang Aceh menjadi sangat familiar di Tanah Suci Mekah, memiliki investasi tanah di sana, hingga ada beberapa yang akhirnya diwakafkan sebagaimana yang dilakukan Habib Bugak Al-Asyi,” kata Tuanku Warul Waliddin.

Anggota DPRA, Asrizal Asnawi juga bereaksi terkait isu tersebut. Ia mengatakan pengambil kebijakan di Pusat harus mempertimbangkan perasaan masyarakat Aceh terkait rencana itu. “Saya menyarankan tanah wakaf itu biarlah terus dikelola oleh Baitul Asyi yang ada di sana. Sudah cukup rasanya rakyat Aceh dari zaman dulu membantu Indonesia, baik sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang, dari hasil minyak dan gas bumi Aceh,” kata Asrizal.

Menurutnya, terkait rencana BPKH ingin mengelola tanah wakaf Aceh di Mekah dan mediskusikannya dengan Wakil Presiden itu sah-sah saja. “Namun yang perlu diingat adalah kepercayaan rakyat Aceh kepada Pemerintah Indonesia saat ini masih sangat kecil, jadi jangan buat isu-isu yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di kalangan rakyat Aceh,” tegas Asrizal.

Lembaga Penyelamat Sejarah dan Budaya Aceh, Peusaba Aceh atau Peubeudoh Sejarah Adat dan Budaya Aceh juga mengecam terkait rencana pengelolaan tersebut. Ketua Peusaba Aceh, Mawardi Usman, mengatakan, bahwa tanah wakaf itu telah ada ratusan tahun di Mekah dan dikelola dengan baik di sana.

“Pemerintah Aceh diminta serius untuk menjaga aset Aceh di luar Aceh jangan hanya disibukkan dengan APBA dan Pergub saja. Pemerintah Aceh harus menjaga tanah wakaf Aceh di Mekah,” kata Mawardi.

Organisasi Suara Rakyat Aceh (SURA) juga menyampaikan hal yang sama. Mereka menolak tegas rencana pemerintah Indonesia untuk mengambil alih pengelolaan tanah wakaf Aceh di Arab Saudi. “Rencana tersebut bertentangan dengan tujuan dan niat dasar wakaf dari Habib Bugak, sebagai orang Aceh yang mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat Aceh yang sedang berada di Arab Saudi,” tulis Juru Bicara DPP SURA, Murdani Abdullah dalam siaran pers-nya.

Menurut Murdani, tanah tersebut asal usulnya bukanlah milik Pemerintah Aceh, tapi milik Habib Bugak, tokoh Aceh yang mewakafkan untuk kepentingan seluruh umat Islam Aceh selama berada di Tanah Suci. “Tanah itu kini milik seluruh masyarakat Aceh. Sebagai masyarakat, kita mengecam jika BPKH benar-benar merealisasikan niatnya untuk mengambil alih pengelolaan wakaf ini,” pungkas Murdani.

Sebelum Indonesia lahir

Reaksi atas rencana BPKH mengelola tanah wakaf Aceh di Mekah juga disuarakan Ketua DPP Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh, Polem Muda Ahmad Yani.

“Rencana itu tak boleh terjadi. Jika pengambialihan pengelolaan tanah wakaf Aceh itu jadi dilakukan, maka secara sadar Pemerintah Indonesia telah mengkudeta niat baik seorang ulama Aceh yang mewakafkan hasil dari tanah tersebut untuk rakyat Aceh yang pergi haji dan menempuh pendidikan di Tanah Suci,” tulis Polem Muda dalam siaran pers-nya.

Menurut Polem, wakaf tersebut diikrarkan 1,5 abad sebelum Indonesia lahir. Sejauh ini tidak ditemukan alasan yang masuk akal yang dapat digunakan Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih pengelolaan wakaf ulama Aceh tersebut. Pemerintah Arab Saudi serta badan pengelola wakaf sangat amanah. Ini terbukti ketika tanah wakaf di sekitar Qusyasyiah seputaran Bab Al Fath antara Marwa dan Masjidil Haram terkena proyek pelebaran Masjidil Haram, Raja Malik Sa’ud bin Abdul Azis kala itu mengganti dengan harga yang mahal sehingga badan yang mengelola wakaf dapat membeli dua persil tanah lain yang berjarak 500 dan 700 meter dari Masjidil Haram.

“Baitul Asyi memiliki pesan mendidik bagi generasi bangsa Aceh guna menjaga amanah dan berani berkorban harta demi kepentingan dan kejayaan Islam. Dalam menjaga amanah hingga saat ini Pemerintah kita masih diragukan. Forkab menyerukan rakyat Aceh beserta ulama dan umara bersatu menolak rencana tak masuk akal tersebut,” demikian Polem Muda Ahmad Yani.(dan/nas)

Editor: bakri / aceh.tribunnews.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 919 kali, 1 untuk hari ini)