Inilah beritanya.

***

Presiden Jangan Nabrak-Nabrak Hukum

 

Oleh Sahlan Ake, TEROPONGSENAYAN – Sabtu, 22 November 2014 – 11:14:35 WIB

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Presiden Joko Widodo diingatkan agar selalu taat asas dan menghormati hukum dalam menjalankan pemerintahan. Menurut anggota Komisi III DPR dari FPKS Almuzzammil Yusuf, setidaknya ada aspek pelanggaran hukum dalam pengangkatan HM Prasetyo sebagai jaksa agung.

“Saat Prasetyo dilantik sebagai jaksa agung, statusnya masih tercatat sebagai anggota DPR. Padahal aturannya jelas, Pasal 21 UU Kejaksaan dan Pasal 236 UU MD 3 melarang jaksa agung maupun anggota DPR rangkap jabatan sebagai pejabat negara. Karena saat pelantikan HM Prasetyo sebagai jaksa agung statusnya masih sebagai anggot DPR,” kata Muzzammil, Sabtu (22/11).

Dalam Pasal 240 UU MD3 juga ditegaskan, paling lama 7 hari sejak pimpinan DPR menerima surat pemberhentian harus ada jawaban yang dikirimkan ke pimpinan partai untuk diteruskan kepada Presiden. Artinya paling lama proses pengunduran diri itu mesti dilakukan minimal 7 hari sebelum menjadi pejabat negara lainnya. Mestinya tidak bisa dilantik untuk jabatan baru saat surat pengunduran diri belum diproses.

“Yang saya tahu ini justru dilantik dulu, baru mengajukan surat pengunduran diri dari DPR,” tambahnya. “Intinya,” kata dia, “kita perlu keteladanan yang baik bagi masyarakat dengan taat kepada hukum, jangan justru menabrak-nabrak hukum.”

HM Prasetyo dilantik Presiden Joko Widodo sebagai jaksa agung, Kamis (20/11). Pada hari yang sama, Ketua DPR Setya Novanto menyatakan bahwa surat pengunduran diri HM Prasetyo sebagai anggota DPR baru saja diterima. (ss/b)

***

Demi Bela Aliran Sesat Ahmadiyah, Syiah dan Lainnya, Pemerintahan Jokowi Nabrak-Nabrak

By nahimunkar.com on 25 November 2014

Dan bila nanti Undang-undang yang akan dibuat sebagai pengganti pasal penodaan agama itu muatannya membela aliran-aliran sesat perusak agama seperti Ahmadiyah dan Syiah dengan dalih karena mereka mesti dilindungi, berarti justru sama dengan menghapus dasar Negara.

Kolom Agama di KTP disuarakan untuk dicabut tapi belakangan “dicoba” dengan diwacanakan untuk boleh dikosongkan.

UU Penodaan Agama mau dicabut. Hingga diusahakan untuk mencabut Pasal 156 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Demi membela dan melindungi aliran sesat Ahmadiyah, syiah dan yang sesat-sesat lainnya bahkan merusak Islam, akan dibuatkan apa yang diklaim sebagai Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama.

Itu semua berarti sikap wajarnya sudah terbalik. Karena mestinya yang dilindungi itu agama yang sah, apalagi dipeluk oleh mayoritas penduduk, yakni Islam. Adapun yang mengaku Islam seperti Ahmadiyah dan Syiah namun sejatinya merusak dan membahayakan Islam bahkan membahayakan bangsa karena permusuhannya terhadap agama yang telah diakui resmi sah oleh Negara sangat nyata; seharusnya justru diberantas. Bukan dilindungi. Melindunginya, sama dengan bagai melindungi penyakit yang membahayakan bagi masyarakat. Akibatnya masyarakat akan hancur, sedang pemerintah pun akan rugi besar. Bahkan boleh jadi akan dihancurkan oleh syiah sebagaimana telah terjadi di Yaman, Irak dan lainnya.

 Bila nanti Undang-undang yang akan dibuat sebagai pengganti pasal penodaan agama itu muatannya membela dan melindungi aliran-aliran sesat perusak agama seperti Ahmadiyah dan Syiah dengan dalih karena mereka mesti dilindungi, berarti justru sama dengan menghapus dasar Negara –Berketuhanan Yang Maha Esa–, diganti dengan Undang-undang anti agama tetapi dinamai UU Perlindungan Umat Beragama. Karena, hanya orang anti agama lah yang mau melindungi aliran sesat perusak agama. Itu lebih buruk dibanding memproduksi botol berisi cairan dengan label air zamzam tapi isinya racun tikus yang bila diminum akan mematikan.

Selama ini orang sesat seperti Tajul Muluk pentolan aliran sesat syiah Sampang Madura telah bersusah payah mengajukan gugatan agar UU Penodaan Agama dicabut. Karena ternyata aliran sesat syiah yang diyakini Tajul Muluk telah dia sebarkan bahwa Al-Qur’an sudah tidak murni lagi, lalu dia dijerat dengan UU Penodaan Agama dan divonis hukuman penjara. Lha kok sekarang yang “mewakili” pentolan aliran sesat untuk mencabut UU Penodaan Agama itu justru pemerintahan Jokowi, di antaranya lewat kementerian agama. Aneh se-aneh-anehnya.

Bunyi Pasal Penodaan Agama

Pasal 156a KUHP berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

 

https://www.nahimunkar.org/demi-bela-aliran-sesat-ahmadiyah-syiah-dan-lainnya-pemerintahan-jokowi-nabrak-nabrak/

***

Jokowi Kerja Nabrak-Nabrak

 

Jumat, 07 November 2014, 13:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Semangat Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia perlu diacungkan jempol. Namun demikian, sayang, Jokowi cenderung mengabaikan mekanisme yang ada.

Kartu saktinya, seperti kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar, dan lainnya, ternyata belum dikomunikasikan dengan DPR. “Ini bagaimana,” jelas pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada Republika Online (ROL), Jumat (7/11).

DPR akhirnya protes. Mereka menilai Jokowi tidak memperhatikan mekanisme yang ada terkait pelaksanaan mekanisme ketatanegaraan. “Boleh saja Jokowi bersemangat kerja kerja dan kerja. Tapi jadinya sekarang ini, Jokowi kerja nabrak-nabrak,” imbuh Hendri.

Rusaknya hubungan Jokowi yang merupakan pimpinan eksekutif diperparah dengan tidak adanya dukungan di parlemen. Partai pendukung Jokowi dari awal tidak membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan parpol koalisi merah putih yang menguasai parlemen.

Belum lagi isu kenaikan BBM. Pesan penting yang ingin disampaikan Jokowi berubah menjadi hantu yang menakuti masyarakat. “Seharusnya partai pendukung menyuarakan pesan pengurangan subsidi BBM untuk dialihkan kepada program kesejahteraan,” imbuhnya

Namun sayang, yang selalu disuarakan adalah naiknya harga BBM ditengah harga minyak dunia sedang turun.

Hendri menyatakan semua ini terjadi karena Jokowi belum mengerti kondisinya bahwa dia harus membangun Indonesia, bukan sekadar Solo ataupun Jakarta. “Jokowi harus buktikan dirinya kerja kerja dan kerja, bukan kerja nabrak-nabrak,” imbuh Hendri.

Redaktur : Erdy Nasrul

***

Jokowi, Jangan Nabrak Aturan Terus Dong!!

 

Oleh: Ahmad Farhan Faris

metropolitan – Selasa, 19 Februari 2013 | 04:10 WIB

 

INILAH.COM, Jakarta – Cara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi meminta izin cuti sehari sebelumnya, telah melanggar aturan per undang-undangan. Jokowi meminta izin pada Jumat (16/2/2013) untuk ikut kampanye pilgub Jawa Barat pada Sabtu (17/2/2013) dan minggu (18/2/2013).

“Jangan nabrak-nabrak aturan terus dong,” kata Taufiq, anggota DPRD DKI Jakarta dari F-Demokrat kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (18/2/2013).

Dia mengatakan, seharusnya sebagai seorang Gubernur bisa patuh terhadap aturan yang ada. Apalagi, aturan itu tercantum dalam UU. “Ya kalau ada aturan mengajukan cuti 2 minggu sebelumnya, ya harus dijalankan dong,” tuturnya.

Kepala Bidang Informasi Publik DKI Jakarta Eko Hariadi membenarkannya, dan ia berpendapat itu karena Jokowi sibuk dengan tugasnya sebagai gubernur sehingga lupa membuat surat cuti itu jauh-jauh hari.

Cuti itu pun menjadi masalah. Sebab, tidak lazim cuti diajukan satu hari sebelumnya. Menurut. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek, surat cuti harus diajukan paling lambat dua pekan sebelum hari cuti, sesuai Peraturan Pemerintah 14/2009 tentang Tata Cara Pejabat Mengikuti Kampanye Pemilihan Umum.

Menurut Reydonnyzar, surat cuti Jokowi diserahkan setelah salat Jumat atau hanya beberapa jam sebelum jam kerja di Kemendagri usai. Itu berarti, disetujui atau tidak permohonan cuti itu, Jokowi tetap pergi ke Bandung. Kemendagri hanya diberi waktu beberapa jam saja untuk memproses surat itu. Karena itu, surat permohonan cuti Jokowi lebih layak disebut surat pemberitahuan ketimbang surat permohonan. [gus]

 

(nahimunkar.com)

(Dibaca 611 kali, 1 untuk hari ini)