bukti AHOK menyetujui/ By: repelita.com/February 10, 2016


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Kasus dugaan korupsi‎ pengadaan lahan RS Sumber Waras (RSSW) yang membelit Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus menuai polemik.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta meyakini proses pembelian lahan pada APBD-P DKI 2014 itu, secara jelas menabrak prosedur yang ada.‎

Pasalnya, kata Wakil Ketua Fraksi PPP Riano P Ahmad, proyek pengadaan lahan RSSW masuk KUA-PPAS APBD-P 2014 sebelum resmi ditugaskan ke instansi terkait, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Kalau memang alurnya begitu, berarti ada mekanisme yang ditabrak atau tidak prosedural,” kata Riano kepada wartawan, di Jakarta,‎ Selasa (8/3/2016).

Riano lantas menjelaskan proses pembahasan anggaran, baik APBD murni maupun APBD-P. Menurutnya, sebelum KUA-PPAS dibahas, sepatutnya pihak eksekutif menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dahulu.

RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari rencana kerja (renja) SKPD dengan mengacu renja pemerintah pusat.

“Kenapa RKPD disusun? Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan,” beber ketua Komisi A DPRD ini.

“Ini diatur dalam Pasal 17 ayat 2 UU No. 17/2003,” jelas Riano.

Lebih jauh, bendahara DPW PPP DKI itu juga membeberkan, penyusunan KUA-PPAS harus mengacu RKPD.

“Sesuai amanat Pasal 12 ayat 2 UU No. 17/2003 serta Pasal 34-35 Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2005,” bebernya.

“Faktanya, RS Sumber Waras masuk KUA-PPAS dahulu, lalu diinstruksikan (ke Dinkes) kemudian. Pertanyaannya, Sumber Waras ‘barang’ siapa?” urai Riano penasaran.‎

Diketahui, pembelian lahan RSSW masuk pada KUA-PPAS APBD-P DKI 2014. Ini, sesuai surat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saat menjabat pelaksana tugas (Plt), kepada Ketua DPRD kala itu, Ferrial Sofyan, tertanggal 23 Juni 2014.

Namun, Ahok baru menginstruksikan Kepala Bappeda waktu itu, Andi Baso Mappapoleonro, agar dianggarkan oleh Dinkes pada APBD-P melalui disposisi pada 3 Juli 2014.

Disposisi itu dikeluarkan menyusul adanya surat penawaran dari RSSW pada 27 Juni 2014. (mnx)

Selasa, 08 Mar 2016/ Alfian Risfil, TEROPONGSENAYAN/ teropongsenayan.com

(nahimunkar.com)