Massa dari Front Pembela Islam berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin, 10 November 2014. Mereka menolak Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo. CNN Indonesia/Safir Makki

Ketua Umum FPI Habib Muchsin menilai jika Masyarakat tetap keukeuh menolak pelantikan Ahok sebagai Gubernur, lantaran perilaku Ahok yang telah mencoreng umat Islam. Hal tersebut dibuktikan Habib Muchsin dengan membawa buku ‘dosa’ berisi pelanggaran-pelanggaran Ahok terhadap umat Islam.

“Umat Islam tersinggung dengan sikap Ahok, antara lain melarang pemotongan kurban, melarang busana muslim di sekolah, menggusur masjid, mendukung pelacuran, mengusulkan penghapusan kolom agama dalam KTP, dan masih banyak lagi. Kami bawa buku ‘dosa’, dan Ahok tidak pantas jadi gubernur,” ujarnya.
Inilah beritanya.
***

Tolak Ahok Harga Mati

GMJ-Aksi-damai-Gerakan-Masyarakat-Jakarta-Tolak-Ahok-Senin-10-11-2014-foto-suara-islam.com-jpeg.image_
Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham “Lulung” Lunggana mendorong langkah demonstran yang menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan sejalan dengan semangat para pengunjuk rasa karena Ahok sudah banyak menjadi catatan publik, baik di masyarakat maupun di DPRD. “DPRD tak lagi sendiri. DPRD sudah didukung masyarakat, misalnya masyarakat sudah membuat angket penolakan Ahok,” kata Lulung yang ikut berorasi di kawasan DPRD DKI, Senin (10/11).

Lulung mengklaim tak hanya fraksinya yang menolak Ahok tapi juga Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS. “Gerindra dan PKS sejalan dengan PPP,” ujar lulung.

Lulung mengatakan memberi apresiasi kepada Front Pembela Islam (FPI) dan semua ormas Islam lain yang menolak Ahok. “Sekarang sudah melakukan perhatian khusus Ahok sudah menjadi banyak catatan publik,” ujarnya.

Ketua Gerakan Masyarakat Jakarta Fahrur Rozi mengatakan pihaknya menentang Ahok menjadi Gubernur DKI dengan berunjuk rasa sebagai penyampaian aspirsi.

“Kami datang ke sini tentunya ini aspirasi masyarakat murni, ini suara rakyat Jakarta, kami gerakan masyarakat Jakarta di dalamnya ulama-ulama besar yang tua maupun yang muda dan buruh,” ujarnya di sela-sela demonstrasi. “Bagi kami lengserkan Ahok adalah harga mati.”

GMJ (Gerakan Masyarakat Jakarta ) menuding Ahok sebagai sumber masalah. “Ahok sumber konflik. Dan setiap saat dia menjadi berita yang mengundang orang marah,” kata Fahrur. Menurut dia sebanyak 70 persen pegawai Pemda DKI mungkin tidak setuju sama Ahok.
(obs/obs) Resty Armenia, CNN Indonesia
Senin, 10/11/2014 12:36 WIB

***

Ini ‘Buku Dosa’ Ahok

Harianterbit.com | Senin, 10 November 2014 10:12:00 WIB

Jakarta, HanTer – Aksi penolakan Ahok yang dilakukan oleh 100 ribu orang perwakilan ormas di Jakarta bukan tanpa sebab ataupun bukti yang sudah jelas terlihat tidak layaknya seorang Basuki Tjahaja Purnama memimpin DKI.

Ketua Umum FPI Habib Muchsin menilai jika Masyarakat tetap keukeuh menolak pelantikan Ahok sebagai Gubernur, lantaran perilaku Ahok yang telah mencoreng umat Islam. Hal tersebut dibuktikan Habib Muchsin dengan membawa buku ‘dosa’ berisi pelanggaran-pelanggaran Ahok terhadap umat Islam.

“Umat Islam tersinggung dengan sikap Ahok, antara lain melarang pemotongan kurban, melarang busana muslim di sekolah, menggusur masjid, mendukung pelacuran, mengusulkan penghapusan kolom agama dalam KTP, dan masih banyak lagi. Kami bawa buku ‘dosa’, dan Ahok tidak pantas jadi gubernur,” ujarnya.

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, menurutnya Ahok telah melanggar konstitusi, yakni dasar negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Ketuhanan YME, UUD 45 pasal 29 ayat 2 yang menjamin kebebasan setiap warga negara menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Selain itu juga UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU perubahannya yakni UU No.3/2005 dan UU No 12/2008 yang mewajibkan Gubernur dan Wakil Gubernur menjaga stabilitas politik keamanan dan kenyaman setiap wagra negara, serta wajib menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama dan norma budaya.

Untuk itu, GMJ meminta kepada DPRD yang memiliki hak secara konstitusional menolak Ahok menjadi Gubernur. DPRD juga punya hak interpelasi, yakni meminta keterangan terkait pola kepemimpinan Ahok yang dinilai bersikap arogan dan merugikan warga ibukota.

Selain itu, DPRD punya hak untuk melakukan impeachment atau menghentikan Ahok dari jabatannya. Menurutnya, Ahok tidak akan bisa menjadi Gubernur DKI kalau DPRD tidak merestuinya.

“Itu kan anggota DPRD masyarakat yang memilih, umat Islam memilih. Jadi ini amanah dari umat Islam untuk DPRD agar memilih pemimpin yang benar, baik dan santun menjadi pemimpin,” ujar Habib Muchsin.

Selain itu, lanjut Habib Muchsin, pihaknya juga akan meminta fatwa kepada Makamah Agung terkait pribadi Ahok yang telah melecehkan umat Islam.(Barliana)
***

Senin, 10 November 2014 | 15:47 WIB

Taufik: KMP Siap Lengserkan Ahok

GMJ Foto Tempo

Massa peserta aksi menuntut Ahok mundur membawa spanduk tuntutan di depan gedung DPRD DKI Jakarta, 10 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik berorasi di depan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ). GMJ terdiri dari beberapa ormas Islam, termasuk di antaranya, Front Pembela Islam (FPI).

Mereka menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 10 November 2014, menolak rencana pemerintah pusat mengangkat Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Kami dari Koalisi Merah Putih akan berjuang mati-matian, menggunakan kewenangan kami. Insya Allah dalam waktu tak terlalu lama, keinginan saudara-saudara (melengserkan Ahok) segera terwujud,” kata Taufik yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu di depan massa.

Taufik ditemani Abraham Lunggana dari Partai Persatuan Pembangunan, Nasrullah dari Partai Keadilan Sejahtera. Mereka menemui massa, setelah sebelumnya, menerima Ketua FPI Rizieq Shihab dan sejumlah pimpinan GMJ.

Abraham Lunggana, dikenal dengan sapaan Lulung, sepakat dengan tuntutan massa GMJ, karena sesuai dengan undang-undang. Lulung merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Menurut Lulung, KMP memiliki alasan kuat untuk melengserkan Ahok secara konstitusional. “Selama ini KMP sering mereka sebut sebagai sumber masalah. Padahal Ahok sumber polemiknya,” kata dia.

Adapun Rizieq dalam orasi mengatakan keyakinannya bisa secara sepihak melengserkan Ahok. “Ahok bilang tak mau berunding dengan kami. Memang kita berunding? Yang mau berunding dengan ente siapa? Kami siap lengserkan dia,” ucapnya. / putri adityowati

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.165 kali, 1 untuk hari ini)