JAKARTA – Amran Nasution, mantan Redaksi Pelaksana Tempo menyatakan bahwa sejumlah lembaga survei dicurigai sebagai Tim Sukses Jokowi, sehingga hasilnya sesungguhnya memanipulasi masyarakat.

Ada yang menuduhnya jumawa, besar kepala, arogan, dan sejumlah tuduhan negatif lainnya. Itulah yang harus diterima Burhanuddin Muhtadi, 37 tahun, dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia setelah ia  mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah dan terjadi kecurangan bila hasil hitungan KPU  (real count) 22 Juli mendatang, beda dengan hasil hitung cepat yang dia lakukan dan kawan-kawannya pada Pemilu 9 Juli lalu.

Seperti diketahui dalam pemilihan umum Presiden itu, sejumlah lembaga survei melakukan hitung cepat (quick count). Hasilnya, 8 lembaga survei menempatkan Jokowi-JK sebagai pemenang pemilihan Presiden kali ini, sedang 4 lembaga survei lainnya memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia bukan saja menjamin hasil hitung cepat mereka (yang terdiri dari 8 lembaga survei) yang benar, bahkan ia berani mengatakan hasil hitung cepat mereka lebih benar dibanding perhitungan KPU 22 Juli mendatang.

“Kalau dalam hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah,” kata Muhtadi dalam konferensi pers Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) di Jakarta, 11 Juli lalu.

Menurut pandangan akademik saya pernyataan itu paling provokatif dan paling absolut sepanjang sejarah Pemilu Indonesia pasca-Reformasi

Pernyataan Muhtadi itu tentu membuat kesal banyak pihak.

Direktur Pusat Studi Sosial & Politik (Puspol) Indonesia Ubedilah Badrun menyerang Muhtadi. “Menurut pandangan akademik saya pernyataan itu paling provokatif dan paling absolut sepanjang sejarah Pemilu Indonesia pasca-Reformasi. Meragukan KPU sah sah saja tapi kalau sampai menganggap quick count sebagai kebenaran mutlak, itu keliru,”  kata mantan aktivis 1998 dari Universitas Negeri Jakarta itu.

Lebih keras lagi pernyataan Agung Suprio, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI).  Agung menilai sikap Burhanuddin yang memaksa KPU mengikuti hasil quick count perusahaan survei miliknya itu ‘fasis’. ‘’Kalau dia bersikukuh menyebut lembaga risetnya paling akurat, boleh-boleh saja. Namun dia tak boleh bersikap fasis bahwa dirinyalah yang paling benar dan semua yang lain salah, termasuk KPU,’’ kata Agung.

Padahal mestinya menurut Agung, bila hasil real count (hitung sebenarnya) berbeda dengan quick count (hitung cepat), maka pelaku quick count (yaitu Muhtadi dan kawan-kawannya) harus melakukan verifikasi data yang dimilikinya. ‘’Bukan malah menuding KPU yang salah,’’ katanya.
Perlu juga diketahui bahwa Burhanuddin Muhtadi bukan ahli statistik. Dia tamat dari jurusan tafsir, Universitas Islam Jakarta (dulu IAIN) di Ciputat, lalu melanjutkan S2 di Australian National University (ANU) di Canberra, Australia, untuk Studi Islam. Tesisnya waktu itu tentang Partai PKS. Di tempat yang sama, dia mengambil lagi gelar Master untuk ilmu politik.

Tapi yang lebih penting, menurut Agung Suprio, Ilmuwan adalah tetap manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. ‘’Selain itu ilmuwan atau publik figur punya tugas sosial yang tak kalah pentingnya yakni meredam keresahan masyarakat,’’ katanya. Pernyataan-pernyataan jumawa Burhanuddin Muhtadi jelas  merupakan tindak provokasi yang bisa meresahkan, bukan meredam keresahan masyarakat.

Maka Fadli Zon, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Pemenangan Capres Prabowo-Hatta melaporkan Burhanudin Muhtadi ke Bareskrim Mabes Polri. “Kami melaporkan Burhanuddin, terkait pernyataannya 10 Juli 2014. Pernyataan ini bertentangan dengan undang-undang Pemilu dan bisa membuat keresahan masyarakat,” ujar Fadli Zon di Mabes Polri, 14 Juli lalu.

Lembaga Lobi Milik Keturunan Tionghoa Katolik

Pemilu kali ini memunculkan pula indikasi penyalah-gunaan wewenang, yaitu terlibatnya Radio Republik Indonesia (RRI) dalam survei. RRI mestinya tak perlu melakukan survei karena nama perusahaan radio plat merah itu tak terdaftar di KPU. Kalau nyatanya RRI terlibat survei dan TVRI, perusahaan plat merah lainnya,  menyebar-luaskan hasil survei itu, konon tak lain karena adanya ‘’instruksi’’ Menteri BUMN Dahlan Iskan yang membawahkan kedua perusahaan negara itu.
Untuk diketahui Dahlan telah menggabungkan diri dalam Tim Sukses Jokowi-JK. Kalau informasi ini benar, berarti telah terjadi penyalah-gunaan wewenang pejabat pemerintah demi memenangkan Jokowi-JK dalam Pilpres sekarang. Maksudnya, RRI dan TVRI digunakan untuk ‘’mengampanyekan’’ salah satu Capres, yaitu Joko Widodo.

Masalah yang lebih penting untuk diketahui, Burhanuddin Muhtadi dan kawan-kawan bukanlah pengamat politik atau pelaku survei yang netral. Dalam kasus survei atau hitung cepat Pemilu pemilihan presiden (Pilpres) kali ini Indikator Politik Indonesia (milik Muhtadi), SMRC (milik Saiful Mujani), dan CSIS, adalah lembaga survei yang menjadi Tim Sukses Calon Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sejumlah lembaga survei lainnya seperti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Populi Center, Litbang Kompas, RRI, dan Poltracking Institute, masuk kelompok ini. Hasan Batupahat pemilik lembaga survei Cyrus, misalnya, resmi sebagai Tim sukses Jokowi.

Saiful Mujani malah sempat mengaku membagi-bagikan uang di Banten agar pasangan Jokowi-JK menang dan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa kalah (Kompas.com 11 Juni 2014).  Lantas SMRC, LSI, dan Indikator diperkirakan satu dapur dalam melaksanakan quick count untuk memenangkan Jokowi.

Sementara CSIS, lembaga lobi dan studi milik para aktivis Tionghoa Katolik yang didirikan Sofjan Wanandi dan kawan-kawan, satu group dengan Kompas  dan TEMPO, koran dan majalah yang menjadi pendukung Jokowi. Selaku pendukung, kedua media itu sudah pasti tak obyektif dan tak berimbang dalam menyajikan berita untuk pembacanya, apalagi hasil surveinya.

Kebijakan redaksi media itu sekarang jelas memuja-muja Jokowi-JK lalu menjatuhkan citra Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Media seperti Kompas dan TEMPO itu semestinya secara resmi mengumumkan keberpihakannya dalam pemilihan presiden ini, sebagaimana yang biasa terjadi di Amerika Serikat. Dengan pengumumann itu pembaca tahu dan bisa bersikap (misal menghentikan berlangganan) bila tak setuju dengan sikap partisan media itu.
Apalagi keberpihakan The New York Times atau The Washington Post pada Capres Obama dalam Pemilu di Amerika Serikat, terbatas hanya di dalam editorial. Sementara pemberitaan tetap netral dan obyektif. Beda dengan Kompas, TEMPO, Detik.com, atau TV-One di sini, yang betul-betul menjadi media partisan, memihak Capres favoritnya masing-masing.

Soal keberpihakan Burhanuddin Muhtadi, Saiful Mujani, dan kawan-kawan ke Jokowi-JK sebenarnya tak mengejutkan. Media terkemuka Australia, Sydney Morning Herald terbitan 25 Juni lalu, pernah membongkar ‘’belang’’ Burhanuddin Muhtadi, Saiful Mudjani dan kawan-kawan.

Laporan yang berasal dari korespondennya di Jakarta, Michael Bachelard, menyebutkan bahwa hasil pooling yang dilakukan tiga lembaga survei beken yaitu CSIS, Saiful Mudjani Research and Consulting, dan Indikator (milik Burhanuddin Muhtadi) memperlihatkan bahwa Jokowi yang sebelumnya merajai survei-survei yang ada ternyata sudah dikejar Prabowo Subianto. Malah ada hasil survei yang memperlihatkan Prabowo Subianto melampaui Jokowi.
Tapi Burhanuddin Muhtadi dan kawan-kawannya, menurut koran Australia itu, tak mempublikasikan hasil survei itu karena khawatir akan merugikan Jokowi dan menguntungkan lawannya Prabowo Subianto. Dengan kata lain, ketiga lembaga survei itu menyembunyikan hasil surveinya karena berpihak pada calon presiden Jokowi-JK.

Melihat kondisi ini sudah semestinya pemerintah turun tangan menertibkan Burhanuddin Muhtadi dan kawan-kawannya, yaitu Tim Sukses yang menyamar sebagai lembaga survei. Kalau tidak, sebentar lagi tak ada lagi orang yang percaya hasil survei dan pooling. Dan itu tentu merugikan kita semua. [adivammar/amran/voa-islam] Sabtu, 22 Ramadhan 1435 H / 19 Juli 2014 14:07 wib

(nahimunkar.com)

***

fa·sisn penganut fasisme

fa·sis·men prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrem yg menganjurkan pemerintahan otoriter/ kbbi

(Dibaca 1.048 kali, 1 untuk hari ini)