Sekjen FSPMI, Riden Hatam Aziz mengatakan, bahwa sistem pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo banyak terjadi kesemrawutan,  tumpang tindih tugas dan wewenang.

“Contohnya,  adalah terkait dengan Mendagri. Mendagri bulan yang lalu telah mengeluarkan surat edaran, dimana isi dari surat edaran Mendagri tersebut mengatur tentang sistem kenaikkan upah, tentang sistem mekanisme kenaikkan upah di daerah-daerah. Padahal sebelum ini yang namanya sistem kenaikkan upah adalah diatur, domainnya oleh Menteri Tenaga Kerja. Berarti disini sudah terjadi tumpang tindih,” kata Sekjen FSPMI, Riden Hatam Aziz, dilokasi aksi unjuk rasa, di depan Balai Kota, Jakarta beberapa waktu lalu.http://www.gardakeadilan.com

“Mendagri urus saja e-KTP yang belum selesai-selesai. Mendagri urus saja tentang Pilkada yang sampai hari ini juga carut marut, jangan ikut campur tentang upah,” tegasnya.

Dengan demikian, menurut Aziz, sudah sangat gamblang sistem pemerintahan pada kepemimpinan Jokowi carut marut karena sejumlah pembantunya.

“Bahwa pemerintahan dibawa kepemimpinan Jokowi telah terjadi kesemrawutan sistem, tumpang tindih daripada kewenangan kebijakan para menterinya,” pungkasnya.

Diketahui, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota,  Jakarta Pusat untuk menuntut Pemprov DKI merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang sebelumnya sudah diputuskan sebesar 3,6 juta.

Selain menyampaikan aspirasi ke kantor Gubernur, demonstran juga melakukan aksi longmarch ke Istana Negara, Jakarta untuk meminta Presiden Joko Widodo menghapus PP No 78.

Sumber: Aktual / gardakeadilan.com

(nahimunkar.org)