Cabut Dana BOS Akibat Langgar SKB Dinilai Berlebihan dan Tidak Bijak


Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus (Istimewa)

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait kebebasan penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. Apabila terdapat sekolah yang mewajibkan atau melarang penggunaan atribut keagamaan, mereka akan mendapat sanksi.

Adapun, sanksinya adalah penghentian penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah.

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat Guspardi Gaus pun mengatakan bahwa sanksi ini berlebihan. Bahkan, pemerintah dikatakan tidak bijak dalam menetapkan sanksi.

“Manakala tidak melaksanakan SKB Tiga Menteri, mendapat peringatan dan sanksi sampai pencabutan dana BOS, ini bukan keputusan yang bijak dan tidak bersifat persuasif serta edukatif,” jelas Guspardi dalam diskusi daring SKB Tiga Menteri Untuk Apa?, Rabu (17/2).

Seperti diketahui, Nadiem menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika terdapat sekolah yang masih melakukan tindak intoleran. Adapun, pemberian Dana BOS di satuan yang intoleran salah satunya bakal dievaluasi ulang.

Bahkan, ada kemungkinan pihaknya memberhentikan dana-dana bantuan pemerintah yang lainnya kepada sekolah tersebut. Hal itu apabila memang ditemukan adanya pelanggaran.

“Kemendikbud siap melakukan berbagai macam instrumen sanksi yang bisa digunakan, termasuk evaluasi ulang pemberian dana BOS. Kemendikbud mengambil posisi tegas, dan bahwa jika ada pelanggaran dari pada esensi SKB tersebut,” tutur dia dalam telekonferensi pers SKB 3 Menteri yang digelar daring, Rabu (3/2).

Kepala Biro Hukum Kemendikbud Dian Wahyuni menuturkan, perihal sanksi yang menyebutkan sekolah berpotensi tidak akan mendapatkan Dana BOS yang disinyalir akan merugikan siswa mendapatkan pembelajaran berkualitas, hal ini akan tetap mengacu pada peraturan terkait pengenaan sanksi pelaksanaan Dana BOS itu sendiri. Yakni, Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler.

“Tapi kami tekankan bahwa semangat SKB ini adalah bagaimana sekolah untuk tidak melanggar sehingga sanksi ini tidak diberikan, jadi bagaimana kita benar-benar mengawal dan tidak melanggar sanksi tersebut dan kondisi toleransi di sekolah dapat terjadi,” jelasnya dalam Bincang Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (11/2) sore.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Saifan Zaking

JawaPos.com – 18 Februari 2021, 10:07:33 WIB

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 98 kali, 1 untuk hari ini)