Ilustrasi by soalitu.com

.

Adanya Perpres tersebut sama artinya melegalisasi peredaran minuman keras. Akan semakin banyak jatuh korban dari generasi muda.

Menjadikan industri minuman beralkohol sebagai sumber pendapatan merupakan kontra produktif dengan keinginan melindungi anak bangsa dari dampak negatifnya.

Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuziy mengatakan, terbitnya Perpres ini sama dengan memberikan amunisi baru atas berbagai keonaran dan hilangnya nyawa anak bangsa atas penggunaan minuman beralkohol berlebihan.

Inilah berita yang menyoroti tajam Prepes Miras.

***

DPR Minta Presiden Cabut Perpres Miras

Ahad, 12 Januari 2014 – 17:01 WIB

Adanya Perpres tersebut sama artinya melegalisasi peredaran minuman keras. Akan semakin banyak jatuh korban dari generasi muda.

Hidayatullah.com–Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditandatanganinya.

“Saya minta Presiden SBY menarik kembali Perpres tersebut. Saya tak setuju adanya Perpres tersebut karena adanya Perpres tersebut, sama artinya melegalisasi peredaran minuman keras,” kata Ida Fauziah di Jakarta.

Keberadaan Perpres itu, kata ia, akan semakin memperbanyak jatuh korban dari generasi muda.

“Sudah banyak anak-anak kita jadi korban akibat minuman keras. Adanya Perpres semakin mendapatkan peluang bagi anak-anak kita meneguk minuman keras. Dilarang saja, masih mengkonsumsi, apalagi dilegalkan,” kata Ida yang juga Ketua Umum PP Fatayat NU ini, diberitakan laman NU, Sabtu (11/1/2014).

Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana menyelamatkan generasi muda, yang telah terkontaminasi dengan narkoba, judi, dan lain sebagainya.

“Seharusnya pemerintah selamatkan generasi muda dengan cara tidak menandatangani Perpres. Peredaran minuman keras justru harusnya dipersulit. Saya heran dengan keputusan Presiden itu,” kata Ida.

Sebelumnya, Presiden SBY menandatangani Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Peredaran Minuman Beralkohol. Presiden menandatangani Perpres pada tanggal 6 Desember 2013.*

Rep: Insan Kamil

Editor: Syaiful Irwan

***

FPKS: Negara Harus Lindungi Rakyat dari Miras

Selasa, 14 Januari 2014 – 16:26 WIB

Menjadikan industri minuman beralkohol sebagai sumber pendapatan merupakan kontra produktif dengan keinginan melindungi anak bangsa dari dampak negatifnya.

Hidayatullah.com–Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim menilai, negara harus melindungi rakyat dari dampak minuman beralkohol atau minuman keras, karena itu fraksinya mendukung disahkannya Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol.

“Rakyat harus dilindungi dari berbagai hal yang dapat merusak kesehatan dan kecerdasan anak bangsa. Kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya dari dampak negatif pemakaian minuman berakohol,” kata Abdul Hakim di Jakarta, diberitakanAntara, Selasa (14/1/2014).

Ia mengatakan, FPKS mendesak agar pijakan RUU itu adalah pelarangan minuman beralkohol untuk diproduksi, dikonsumsi, dan didistribusikan bagi masyarakat.

Abdul menilai, seharusnya isi peraturan itu bukan pengaturan yang memberikan keleluasaan terhadap peredaran miras, namun pelarangan miras sendiri.

“Di Papua sudah ada Peraturan Daerah tentang persoalan larangan penjualan dan pemakaiannya. Hal itu lebih maju karena ada kepentingan anak bangsa terutama ditinjau dari segi kesehatan,” ujarnya.

Abdul menilai, penggunaan minuman beralkohol dapat diizinkan hanya untuk kepentingan tertentu saja dengan syarat ketat.

Menurut dia, menjadikan industri minuman beralkohol sebagai sumber pendapatan merupakan kontra produktif dengan keinginan melindungi anak bangsa dari dampak negatifnya.

“Pijakannya bukan hanya pengaturan yang ditinjau dari ekonomi. Pengecualian untuk penggunaan obat-obatan bagi kepentingan medis,” katanya.

RUU Larangan Minuman Beralkohol merupakan RUU Usul Inisiatif Fraksi PPP DPR RI. RUU ini telah masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas tahun 2013 Nomor Urut 63 dengan Judul RUU Pengaturan Minuman Beralkohol.

Di dalam Naskah akademik RUU disebutkan beberapa dampak negatif minuman beralkohol antara lain GMO (Gangguan Mental Organik) yang mengakibatkan perubahan perilaku, seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat, dan kariernya. Perubahan fisiologis, seperti mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan. Kemudian, perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah tersinggung, dan lainnya.

Presiden SBY pada 6 Desember 2013 menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian Minuman Berakohol (Mihol). Pemerintah secara resmi menetapkan bahwa minuman beralkohol boleh beredar kembali dengan pengawasan.

Dalam Perpres tersebut, mihol dikelompokkan dalam tiga golongan. Pertama, mihol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanil (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5 persen.

Kedua, mihol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari lima sampai 20 persen. Ketiga, mihol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20-55 persen.*

Rep: Insan Kamil

Editor: Syaiful Irwan/ hdytllhcom

***

Senin, 13 Januari 2014 , 09:18:00 WIB

Tweeps & Facebooker Berduka Pasca Terbitnya Perpres Miras


RMOL. 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikritik di dunia maya karena menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pegiat media sosial dan online menilai, Perpres membuka ruang peredaran minuman keras di Indonesia.

Kemarin, Perpres Pengendalian Miho ramai dibicarakan pemilik account jejaring sosial Facebook. Miftah Faridz Adji seorang Facebooker berpendapat, Presiden SBY kurang peka dengan keinginan kebanyakan masyarakat yang menginginkan miras dihapus. “Di akhir-akhir masa jabatan, kok mengeluarkan kebijakan aneh,” kritiknya.

Facebooker bernama Maimuna Kholil mengatakan, Perpres hanya akan menguntungkan produsen minuman keras, namun akan merugikan masyarakat Indonesia.

“Lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” statusnya.

Facebooker Salim Fauzanul Ihsani menyesalkan Perpres tersebut. Seharusnya, kata dia, Presiden SBY mengeluarkan paturan untuk mencegah bahaya mengonsumsi minuman beralkohol. “Dilarang saja kan beres,” sesalnya.

Di media sosial twitter, account Alfath Bagus P.E.I. @alfathbpei mempertanyakan maksud diterbitkannya Perpres Pengendalian Miras. “Kira-kira maksudnya apa yah? Apa nggak lihat sudah banyak korban mati gara-gara miras?” sindirnya.

Tweeps Jimmy Rifanji ô @Jimmyfanji mengungkapkan penyesalannya atas terbitnya Perpres No 74 tahun 2013 ini.

“Turut berduka cita dengan dibebaskannya penjualan minuman beralkohol. Miris,” kicaunya.

Pemirsa situs berita JPNN.com, Aota, tidak mempermasalah jika Perpres miras diterbitkan oleh presiden. “Karena pada saat tertentu, minuman beralkohol diperlukan, walaupun bukan untuk dikonsumsi. Diperketat saja yang mau beli minuman beralkohol minimal umur 21 tahun,” sarannya.

Pembaca bernama sugeng berada dalam posisi mendukung Perpres. Kata dia, aturan itu mendukung industri rumahan yang membuat miras oplosan.

“Tak masalah, justru kalau dilarang maka UKM kecil akan yang membuat minuman keras akan mati,” cetusnya.

Boluk pemirsa lain berharap, Perpres sebagai bantu loncatan bagi pemerintah dan DPR untuk mempersiapkan Undang-Undang Anti Miras agar lebih komprehansif. “RUU Anti Miras sangat diperlukan. Tapi sebelumnya diperlukan Perpres untuk pemanasan,” komennya.

Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuziy mengatakan, terbitnya Perpres ini sama dengan memberikan amunisi baru atas berbagai keonaran dan hilangnya nyawa anak bangsa atas penggunaan minuman beralkohol berlebihan.

Romy sapaan akrabnya mengatakan, selama ini sudah banyak korban jiwa akibat bebasnya peredaran minuman beralkohol. Atas dasar itu, politisi PPP ini mengaku tak menemukan alasan positif di balik keputusan Presiden SBY kembali menerbitkan Perpres tersebut.

Dia menjelaskan, Mahkamah Agung telah membatalkan Keputusan Presiden mengenai aturan minuman beralkohol.

Seharusnya, pembatalan Keppres oleh MA itu menjadi yurisprudensi atas batal demi hukumnya Perpres Nomor 74.

Sebagai informasi, melalui Perpres No 74, Pemerintah secara resmi menetapkan bahwa minuman beralkohol (mihol) boleh beredar kembali dengan pengawasan. Dalam Perpres tersebut, mihol dikelompokkan dalam tiga golongan. Pertama, mihol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5 persen.

Kedua, mihol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari lima sampai 20 persen. Ketiga, mihol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20-55 persen.

Pasal 7 Perpres itu menegaskan, minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya boleh dijual di sejumlah tempat di antaranya hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan. Selain itu, mihol juga bisa diperjualbelikan di toko bebas bea. *** RMOL.

(nahimunkar.com)

(Dibaca 917 kali, 1 untuk hari ini)