Calon Kapolri Listyo Sigit: Utang Perkara & Prestasi Kabareskrim

 

  • Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo masih punya utang kasus besar seperti dugaan korupsi Asabri dan kebakaran gedung Kejagung.

 

 

Disebut di Kasus Djoko Tjandra

Sesumbar Usut Penyiram Novel

Kebakaran Kejagung

Listyo Sigit bersiap meninggalkan Bareskrim Polri. Setidaknya ada dua kasus besar di masanya yang belum rampung: kebakaran gedung Kejaksaan Agung dan dugaan korupsi PT Asabri.

 

Pada 22 Agustus 2020 terjadi kebakaran gedung Kejaksaan Agung senilai Rp1,12 triliun. Kebakaran besar bagi Korps Adhyaksa untuk kali ketiga sepanjang sejarah momentumnya bertepatan saat mengusut kasus besar.

 

Pengusutan pelaku ditangani penyidik Bareskrim. Sebanyak 11 orang, enam di antaranya kuli bangunan, jadi tersangka tapi tak terbukti sengaja membakar dan bukan terkait kasus apa pun di Kejagung. Hingga Listyo Sigit bersiap meninggalkan Bareskrim Polri, kasus ini masih berjalan.

 

Enam tersangka kuli bangunan sudah selesai diperiksa dan rencananya akan dilimpahkan kepada jaksa untuk proses penuntutan di pengadilan. Sedangkan lima tersangka lain masih dalam proses pemeriksaan.

 

Korupsi PT Asabri Mandek

Meledaknya kasus korupsi di salah badan usaha milik negara bidang asuransi PT Jiwasraya merembet ke PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri telah menerima laporan kasus Asabri sejak awal tahun 2020.

 

Dugaan korupsi Asabri disebut senilai di atas Rp10 triliun. Selain itu, kasus Asabri dan Jiwasraya disebut punya kemiripan dari sisi pelaku. Kasus Jiwasraya telah diusut oleh Kejaksaan Agung. Sedangkan kasus Asabri ditangani oleh Bareskrim dan Kejagung.

 

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit berkata kasus Asabri akan dilimpahkan ke kejaksaan karena ada dugaan kesamaan.

 

“Ada irisan antara kasus Jiwasraya dan Asabri. Untuk memudahkan penghitungan dan pengembalian kerugian negara, kami sepakat untuk dilaksanakan ekspose bersama dengan Kejaksaan Agung untuk selanjutnya kasus akan ditangani Kejaksaan Agung,” kata Komjen Listyo di Jakarta, Selasa (22/12/2020), melansir Antara.

 

Rencana gelar perkara bersama antara Bareskrim dan Kejagung sampai saat ini belum terealisasi. Gelar perkara untuk menentukan arah kasus disebut akan berlangsung secepatnya. Namun, siapa tersangka kasus Asabri sampai sekarang masih buram.

 

Minim Berantas Korupsi

Minimnya prestasi polisi menangani kasus korupsi, termasuk belum jelasnya kasus Asabri, bukan hal baru.

 

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sepanjang 2019, seluruh tingkatan kantor polisi dari Polres sampai Bareskrim hanya mengusut 100 kasus dengan 209 tersangka. Jumlahnya menurun dari 2018, yakni 162 kasus dengan 337 tersangka.

 

Berbeda dengan data dari Polri. Pada 2019, mereka menerima 1.503 laporan kasus korupsi, tapi hanya 21 kasus yang sampai tahap pelimpahan berkas dan tersangka ke jaksa atau dianggap selesai. Sisanya, 749 kasus tahap P21 (berkas dilimpahkan ke jaksa); 49 kasus SP3 (kasus dihentikan); dan 684 kasus masih penyidikan.

 

Pada 2020, kasus korupsi yang ditangani Polri menurun dengan 1.412 kasus. Rinciannya, 485 kasus P21; 31 kasus SP3; dan 19 kasus telah dilimpahkan. Sisanya, 887 kasus proses penyidikan.

 

Melihat kinerja polisi, ICW mendesak agar ada perbaikan tata kelola institusi di bawah Kapolri baru.

 

“Kapolri terpilih harus menjelaskan dan menjalankan agenda reformasi Kepolisian, khususnya penguatan integritas personal dan kelembagaan serta peningkatan kinerja pemberantasan korupsi,” sebut ICW.

 

Penulis: Zakki Amali

Editor: Rio Apinino

https://tirto.id/f9bN Oleh: Zakki Amali – 14 Januari 2021/ diringkas

***

Waketum MUI Anggap Aneh Jika Kapolri Dijabat Nonmuslim

Posted on 17 Januari 2021

by Nahimunkar.org

Waketum MUI Anggap Aneh Jika Kapolri Dijabat Nonmuslim

  • “Seorang pemimpin nonmuslim mengendalikan keamanan negara di mana mayoritas penduduknya muslim adalah sebuah keanehan dan tugasnya pasti amat berat,” kata Muhyiddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/11).

  •  

 Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan jika Kapolri dijabat seorang nonmuslim, maka akan banyak kendala psikologis yang dia hadapi. (ANTARA FOTO/Audy Alwi)

 
 

Jakarta, CNN Indonesia — 

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menganggap aneh bila Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz nantinya dijabat oleh seseorang yang bukan beragama Islam atau nonmuslim.

Meski Indonesia bukan negara Islam, Muhyiddin berpendapat sangat aneh bila pemimpin aparat keamanan berlatar belakang nonmuslim memimpin penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

  

“Seorang pemimpin nonmuslim mengendalikan keamanan negara di mana mayoritas penduduknya muslim adalah sebuah keanehan dan tugasnya pasti amat berat,” kata Muhyiddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/11).

 
 

Muhyiddin menyebut wajar bila pemimpin di negara manapun memiliki agama yang sama dengan yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Contohnya seperti Amerika Serikat yang penduduknya mayoritas nonmuslim, maka presiden atau kepala aparat keamanannya juga mengikuti latar belakang nonmuslim.

Ia memprediksi akan banyak kendala psikologis yang akan dihadapi oleh pemimpin beragama nonmuslim di negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim.

“Apalagi kepolisian tugasnya sangat erat dengan masalah keamanan masyarakat. Pendekatan persuasif sangat dibutuhkan dalam sengketa dan demo massa,” kata dia

Sementara itu, DPR RI tak keberatan bila Kapolri pengganti Idham Aziz berasal dari kalangan nonmuslim. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menilai tugas Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan sebagai lembaga dakwah.

(rzr/pmg)

 
 

CNN Indonesia | Rabu, 25/11/2020 08:29 WIB

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 121 kali, 1 untuk hari ini)