Jakarta, Aktual.com — Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Isnur mengatakan, keberadaan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sudah dicabut saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluarkan izin reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Pencabutan Keppres 52/1995 bahkan sudah berlangsung puluhan tahun, yakni dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Perpres 54/2008 ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Agustus 2008.

Lalu diperkuat lagi dengan Perpres 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 Desember 2012.

Akan tetapi, Ahok tetap nekad melabrak aturan dengan menerbitkan izin reklamasi melalui Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2238 yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2014. Izin dikeluarkan dua bulan setelah Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo yang dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Gubernur sering beralasan bahwa izin dikeluarkan dengan Keppres 1995, padahal itu jelas-jelas sudah dihapus oleh Perpres 54 Tahun 2008 dan Perpres 122 Tahun 2012. Ini yang orang-orang tidak tahu,” ujar Isnur di Jakarta kemarin.

Dia menyayangkan sikap Ahok yang terus-menerus menutupi pelanggaran yang dibuatnya. LBH Jakarta mencatat, Keppres 52/1995 dijadikan dasar oleh Gubernur DKI bagi terbitnya empat izin reklamasi. “Harusnya (Ahok) sadar bahwa itu berbahaya, ketika pemerintah melanggar dan tidak menghormati peraturan yang baru.”

Divisi Pengembangan Hukum dan Pembela Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Martin Hadiwinata menambahkan, pencabutan Keppres 52/2008 sangat jelas tertuang dalam Pasal 72 Perpres 54 Tahun 2008. Yakni mencabut empat Keputusan Presiden sebelumnya.

Masing-masing Keppres Nomor 114/1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur, Keppres Nomor 1/1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri, Keppres Nomor 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan terakhir Keppres 73/1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Niaga Tangerang.

KNTI juga penerbitan izin reklamasi oleh Ahok melabrak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Empat izin pelaksanaan reklamasi oleh Ahok cenderung dipaksakan hingga melanggar berbagai peraturan-perundangan diatasnya. Untuk menutupi berbagai pelanggaran tersebut dipilih jalan pintas dengan mempercepat pembahasan dan pengesahan Raperda Zonasi.”

(Wisnu Yusep)

***

Nah Loh… Foke tak Pernah Keluarkan Izin Reklamasi, Ahok jangan Asal Tuding

ahok-berkelakar-foke-lumayan-bisa-traktir-sosis-jerman

Meski sudah terungkap bahwa dirinya yang memberikan izin reklamasi kepada Agung Podomoro, Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama masih saja melempar tanggung jawab kepada pendahulunya, Fauzi Bowo yang akrab disapa Ahok.

“Saya tidak tahu kalau itu dianggap menyalahi aturan. Karena sifatnya bukan kasih izin baru kan? Itu hanya melanjutkan izin reklamasi 17 pulau yang dikeluarkan Foke,” kata Ahok pada 11 Februari lalu.

Namun, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) Rico Sinaga mengungkakan, Ahok lagi-lagi lupa. Foke tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi. “Melainkan pembangunan tanggul. Itu pun yang berada di tepi pantai,” tegas Rico dalam keterangannya yang diterima pagi ini (Selasa, 17/3).

Rico menjelaskan, proyek reklamasi tidak sama sama dengan pembangunan tanggul.

“Reklamasi pantura Jakarta hasil rekayasa pemilik modal atas Keppres 95 mengenai penataan Pantura Jakarta. Sedangkan pembangunan tanggul merupakan bagian dari rencana aksi nasional mitigasi bencana akibat pemanasan global yg dicanangkan tahun 2008 setelah konferensi iklim di Bali 2007,” ungkapnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, pembangunan tanggul sebatas membuat tembok penahan gelombang, bukan menguruk laut dijadikan daratan. “Jadi dua kegiatan tersebut secara prinsip beda,” ungkapnya.

Sebelumnya, seperti dikutip dari sejumlah pemberitaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengingatkan Ahok untuk mengikuti tahapan dalam memberikan izin reklamasi.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil KKP Sudirman Saad menyebut bahwa permasalahan reklamasi Pantai Pluit ini adalah wewenang Ahok, bukan Gubernur DKI sebelumnya. (rm)

[NBCIndonesia.com] – April 4, 2016

Sumber : repelita.com/aktual.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.381 kali, 1 untuk hari ini)