Cerita Calon Hakim Konstitusi Loloskan 18 Nama Caleg Terafiliasi PKI


Suparman Marzuki (ari/detikcom)

Jakarta – Calon Hakim Konstitusi Suparman Marzuki sempat disinggung oleh panitia seleksi dalam sesi wawancara. Salah satu pansel menanyakan kebenaran Suparman pernah mencoret caleg terafiliasi yang PKI saat menjadi Ketua KPU Yogyakarta periode 2003-2008.

 

“Pak Suparman Marzuki, bapak pernah menjadi Ketua KPUD Yogyakarta, dan ini ada catatan bahwa informasinya bapak pernah mencoret seorang caleg yang terbukti terlibat PKI,” ujar salah satu pansel calon hakim konstitusi Sukma Violetta dalam sesi wawancara, di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

 

“Kemudian itu memang sesuai dengan UU pemilu tahun 2003 tapi MK menawarkan putusan sehingga memulihkan hak-hak politik yang terlibat PKI, informasinya bapak tetap tidak melakukan peninjauan kembali terhadap putusan sebelumnya. Bisa dijelaskan mengapa demikian?” lanjut Sukma.

 

 

Suparman pun membantah informasi itu. Dia mengaku mendapat usulan dari Danrem setempat untuk mencoret. Namun Suparman tetap meloloskan caleg tersebut.

 

“Baik. Itu keliru. Justru waktu saya menjadi ketua komisi pemilihan umum, ada 18 daftar yang disodorkan oleh Danrem agar saya coret untuk tidak ikut pemilu. Saya bilang kepada Danrem itu ini hak mereka untuk ikut pemilu jadi saya tidak mau mengikuti perintah dari Danrem Yogya itu,” katanya.

Baca juga:

Calon Hakim Konstitusi Ini Sebut MA Kerap Tak Patuhi Putusan MK

 

Saat itu jelas Suparman terdapat 18 nama yang diduga terafiliasi PKI. Dia lalu menolak usulan untuk mencoret nama-nama itu, dan melanjutkan proses pencalonan dari 18 nama tersebut.

 

“Bahkan Kodim datang ke tempat saya, membawa daftar nama-nama itu ini golongan C, ini golongan A dan seterusnya. Saya bilang saya tidak akan melakukan pencoretan itu, dan mereka tetap menjadi calon jadi saya masih ingat persis itu. Sampai saya ingat jumlahnya 18 orang. Jadi (adanya pencoretan itu tidak betul),” tutur Suparman.

 

 

Tonton juga Ryamizard Sebut PKI Masih Eksis, Masyarakat Diminta Waspada :

 

(asp/asp) Eva Safitri – detikNews

Rabu, 11 Des 2019 17:12 WIB

***

 

Pembubaran dan pelarangan PKI

 

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966

Posted on 24 Oktober 2014

by Nahimunkar.com

 

KETETAPAN MPRS DAN MPR RI BERDASARKAN KETETAPAN MPR RI NO I/MPR/2003 PASAL 2 DAN PASAL 4
PASAL 2 KETETAPAN MPR RI NO I/MPR/2003
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR XXV/MPRS/1966 TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MEJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti-hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata¬nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan;
c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;
Mengingat :
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3)
Mendengar :
Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966.
M E M U T U S K A N
Menetapkan:
KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/ MARXISME-LENINISME.
Pasal 1
Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijasaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.
Pasal 2
Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang.
Pasal 3
Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-Universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.
Pasal 4
Ketentuan-ketentuan diatas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1966
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
ttd
(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI.
Wakil Ketua,
ttd
(Osa Maliki)
Wakil Ketua,
ttd
(H.M Subchan Z.E.)
Wakil Ketua,
ttd
( M. Siregar )
Wakil Ketua,
ttd
( M a s h u d i )
Brig. Jen. TNI.
Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum ke – IV MPRS
ttd
(Wilujo Puspo Judo)
May. Jen. TNI.

P E N J E L A S A N
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : XXV/MPRS/1966
1. Faham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan faham gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.
2. Faham atau ajaran Marx yang terkait pada dasar¬dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.
3. Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar, bahwa tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme.
https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/ketetapan-mpr-ri/tap-mprs-nomor-xxvmprs1966

https://www.nahimunkar.org/tap-mprs-nomor-xxvmprs1966/

(nahimunkar.org)

(Dibaca 653 kali, 1 untuk hari ini)