Ada ratusan negara di dunia ini, ada pilihan yang bisa disebut negara maju. Tapi yang hanya terlihat oleh negara ini cuma CHINA yang jadi rujukan.

“All about China..”

Ketika negara mengalami kegagalan apapun, maka solusinya adalah China. Seolah China adalah sebuah solusi dari semua persoalan negara ini.

Mahalnya tiket pesawat, maka solusinya adalah membuka persaingan maskapai asing ikut mengambil jatah di jalur penerbangan. Dan nama China langsung mencuat dengan berbagai perusahaan maskapainya yang sudah nyatakan diri tertarik.

Saat tingkat polusi udara mengkhawatirkan di wilayah Jakarta, muncul sebuah kebijakan aturan mobil listrik. Salah satu pejabat dipercaya mewujudkan hal itu atas nama perusahaan yang dia pegang. Mau tau sama siapa dia berpartner mewujudkan hal itu..?

China lagi.

Soal kereta api cepat, sebelumnya juga sudah ada negara China yang jadi mitra. Berbagai kerjasama infrastruktur, juga China memegang peranan penting di dalamnya. Tenaga kerja asing, lagi-lagi nama China menduduki peringkat pertama. Masalah di Garuda, ada nama China yang dianggap pemecah masalahnya.

Dan sekarang…

BPJS kesehatan juga kabarnya sedang disodorkan oleh petinggi negeri ini pada CHINA. Luar biasa fanatiknya negara ini pada hubungan kerjasama dengan China. Dan orang yang membawanya, tetap itu juga. Menko Maritim yang gagah perkasa. Ngaku gak punya rekening di bank, tapi bisa bangun gedung yang disewa Pertamina.

Mungkin dia anggap, masyarakat Indonesia ini bodoh semua. Dan hanya dia yang sekolah…

Jadi harus percaya atas apa yang keluar dari mulut dia.



Kemaren pernah baca tentang istilah FEE. Budaya tentang fee ini biasanya sangat dikenal oleh para MAKELAR. Cuma modal air ludah, maka sudah bisa menghitung keuntungan. Jual beli mobil, jual beli tanah, ada fee yang di kejar.

Dalam setiap kerjasama negara ini dengan dunia luar, selalu ada FEE yang bermain. Contohnya di masalah Impor.

IMPOR, bukan hal baru lagi kalau masalah impor kerap dilakukan karena ada fee yang bermain di dalamnya. Untuk 1 kg barang impor yang disetujui, ada nilai yang harus dibayar oleh penghubung dan pemutus kebijakan.

Bagaimana dengan kerjasama pembangunan infrastruktur? Menunjuk perusahaan tertentu dengan dalih kerjasama. Apakah ada fee juga bagi broker yang membantu pengurusan?

Bagaimana dengan kerjasama seperti kasus Garuda, BPJS dan lainnya? Apakah ada fee juga yang bermain bagi brokernya?

Broker yang bermain bukan broker biasa. Ini broker harus ada kuasa dan memiliki pengaruh kuat yang bisa mengubah kebijakan seorang pemimpin.

Silahkan berpikir sendiri. Apakah ada fee yang berjalan atau semuanya hanya kerja sosial dengan menepuk dada…

“Aku lakukan demi bangsa dan negara…”

Cuih…!!!

By Setiawan Budi [fb]

 

portal-islam.id, 24 Agustus 2019

 

***

China Membangun Poros Beijing-Jakarta Era Jokowi, Inilah Reaksi terhadapnya


Posted on 27 Januari 2019

by Nahimunkar.com


China membangun poros Beijing-Jakarta era Jokowi dan  berhasil menjadi kolonialisme baru di Indonesia dengan guyuran utang dan proyek OBOR-nya (One Belt One Road).

 Hal itu amat  menakutkan dan mencemaskan rakyat banyak karena memori kolektif atas pengkhianatan komunis  PKI Madiun 1948 dan PKI 1965 yang melibatkan China.

Masuknya ribuan buruh/paramiliter China ke Indonesia sudah dalam radar pantauan AS/Uni Eropa dan Jepang yang sangat cemas dan khawatir pula atas ambisi aneksasi China terhadap Indonesia dan Asia Tenggara.

Silakan simak bentuk reaksinya.

***

Geopolitik era Jokowi: Uni Eropa/AS Hadapi Ambisi China Xi Jinping di Indonesia

Submitted by redaksi on Senin, 21 Jan 2019 – 19:46

KONFRONTASI- AS/Uni Eropa dan Jepang sudah mencium dan mengetahui manuver politik Presiden China Xi Jinping sejak sekian tahun lalu, untuk menguasai Indonesia dan Asia Tenggara dengan pendekatan debt trap policy (memninjam istilah Prof Donald K Emmerson, yakni kebijakan dengan jebakan utang), membangun poros Beijing-Jakarta era Jokowi dan  berhasil menjadi kolonialisme baru di Indonesia dengan guyuran utang dan proyek OBOR-nya (One Belt One Road). Hal itu amat  menakutkan dan mencemaskan rakyat banyak karena memori kolektif atas pengkhianatan komunis  PKI Madiun 1948 dan PKI 1965 yang melibatkan China. Masuknya ribuan buruh/paramiliter China ke Indonesia sudah dalam radar pantauan AS/Uni Eropa dan Jepang yang sangat cemas dan khawatir pula atas ambisi aneksasi China terhadap Indonesia dan Asia Tenggara.

Demikian analisis politik dan strategis dari pengajar Universitas Paramadina Dr Herdi Sahrasad dan tokoh Persatuan Alumni GMNI Nehemia Lawalata

Para diplomat asing mengaku, dalam debat Pilpres pertama kemarin seluruh dunia, termasuk para Dubes Eropa,  menyaksikan Prabowo yang unggul dan pantas jadi presiden, sementara Jokowi jelas melihat contekan,  amat lemah, tidak punya visi, dan lugas menggunakan contekan.

 

Nehemia Lawalata dan Herdi Sahrasad mengaku, tak mengherankan kalau Markas besar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mendapat kunjungan dan dukungan simbolis dari para duta besar negara anggota Uni Eropa (UE) Jumat (18/1/2019) kemarin.  Rombongan para dubes itu dipimpin oleh Duta Besar Uni Eropa Vincent Guerend. Mereka diterima oleh Ketua BPN Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (purn) Djoko Santoso. ”Makna dan pesannya jelas, Eropa/ AS dan sekutunya ingin Prabowo menang demi perubahan yang lebih baik, dan tak mendukung Jokowi yang sudah gagal ekonomi dan ngeblok ke China,” kata Lawalata.

Turut hadir dalam rombongan tersebut sejumlah dubes negara-negara UE seperti Rumania, Inggris, Slovakia, Belanda, Italia, Denmark, Hongaria, Belgia, Spanyol, Swedia, Republik Cheska, Prancis, Portugal, Jerman, Finlandia, dan Republik Irlandia. Pertemuan dengan para dubes Eropa tersebut membahas sejumlah isu, diantaranya terkait kebijakan ekonomi Prabowo-Sandi khususnya terkait dengan isu reformasi pajak dan perkembangan internasional hingga keterbukaan bagi dunia bisnis dan investasi.

Polemik daftar pemilih tetap (DPT) yang diterbitkan KPU juga dibahas dalam pertemuan ini. BPN Prabowo-Sandi menyampaikan adanya potensi kecurangan pemilu lantaran DPT Pilpres 2019 tidak akurat.  Kubu Prabowo telah mendorong Uni Eropa dan AS turut memantau jalannya pemilu 2019 agar berlangsung jujur dan adil demi kualitas demokrasi Indonesia yang lebih baik.

Civil society mendesak KPU/Bawaslu dan pemerintah harus jurdil dan bersih, karena Pilpres tidak boleh curang karena bakal ada People Power, perlawanan rakyat kalau sampai curang itu terjadi. ”Itulah  makna dan pesan simbolik para dubes Eropa itu merupakan sikap bersama menghadapi maneuver China era Presiden  Xi Jinping maupun penguasa China sebelumnya,  yang ambisius untuk menguasai  ekonomi-politik Indonesia, mengerahkan kebijakan jebakan utang dan modal ala China dengan pengerahan buruh/paramilternya di Maluku, Morowali, Sulawesi, Banten dan seterusnya,” imbuh Lawalata maupun Herdi yang tak ingin bangsa ini tercabik-cabik.

(berbagaisumber/FJ)/ http://konfrontasi.com

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 2.364 kali, 1 untuk hari ini)