Cina, Tionghoa dan Pribumi: Tantangan Ekonomi Politik Indonesia

 


 

Penulis: Smith Alhadar

 

Belakangan ini Pribumi gusar dengan fenomena Cina di negeri ini. Itu terutama terkait dengan orientasi ekonomi dan politik rezim ke Cina. Bahkan, terkesan rezim menghambakan diri pada kepentingan Cina di negeri ini. Maka kita menyaksikan luasnya protes dan ekspresi keprihatinan Pribumi atas fenomena ini.

 

Mereka marah mengapa di tengah pandemi covid-19, saat jutaan buruh Pribumi terhempas dari pekerjaan, rezim dengan entengnya menghamparkan karpet merah bagi ribuan buruh kasar Cina. Yang diduga sebagian warga sebagai tentara dan mata-mata Cina.

 

Fenomena ini dengan jelas menggambarkan betapa rezim telah menjadi antek Cina sebagaimana dikatakan ekonom senior Rizal Ramli. Seolah-olah Indonesia tak bisa survive tanpa dukungan Cina. Padahal, menurut Rizal Ramli, menarik diri dari ketergantungan pada Cina, dan mereorientasikan kebijakan ekonomi dan politik ke dalam — sesuai perintah Konstitusi — justru Indonesia memiliki peluang maju jauh lebih besar, sebagaimana dilakukan India, Meksiko, dan Vietnam. Para pakar internasional memprediksi ketiga negara ini akan menjadi super power ekonomi dalam sepuluh tahun ke depan.

 

Tunduknya rezim pada Cina juga terlihat dari sikapnya terhadap kaum Muslim Uighur yang dizalimi secara brutal oleh rezim komunis Cina. Rezim seharusnya menunjukkan jati dirinya dengan mengkritik Beijing bukan semata-mata karena kaum Uighur itu Muslim, tapi lebih pada pertimbangan kemanusiaan. Dengan mengosongkan jiwa kaum Uighur dari keyakinan agama, rezim Cina telah melanggar HAM, melanggar kebebasan beragama secara mengerikan. Tak heran AS, Eropa, Australia, dan Jepang, mengkritik keras perlakuan biadab rezim Cina.

 

Kritik publik Indonesia terhadap hubungan mesra rezim Jokowi dengan Cina tak lepas dari pengalaman buruk Indonesia di masa lalu. Peristiwa G30S 1965 tak bisa dipisahkan dari campur tangan Cina melalui orang-orang PKI terhadap urusan dalam negeri Indonesia. Tak heran, segera setelah berkuasa menggantikan Soekarno, Soeharto langsung memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina.

 

Kini rezim Jokowi merangkul rezim yang sama, yang turut menciptakan tragedi berdarah nasional itu. Tapi cemasnya Pribumi pada gelagat pengaruh Cina yang terus membesar di negeri ini tak lepas dari persepsi negatif mereka pada warga Tionghoa di negeri ini.

 

Kendati banyak tokoh Tionghoa yang bersumbangsih bagi kemajuan negeri ini, dan fakta bahwa tak sedikit dari mereka juga hidup miskin, persepsi umum Pribumi terhadap Tionghoa sudah terlanjur terbentuk melalui proses panjang interaksi sosial dan ekonomi dua komunitas ini.

 

Tak dapat diingkari bahwa komunitas Tionghoa di pecinan-pecinan di seluruh negeri ini hidup eksklusif. Tembok pagar rumah mereka dibangun tinggi-tinggi. Hampir tidak ada interaksi dengan Pribumi kecuali di pasar saat terjadi transaksi jual-beli Tionghoa dan Pribumi. Di institusi pendidikan dari TK sampai universitas pun terjadi segregasi sosial Tionghoa-Pribumi yang cukup dalam. Mayoritas pelajar Tionghoa terkonsentrasi di sekolah-sekolah swasta milik Gereja Katolik.

 

Namun, yang paling menggusarkan Pribumi adalah fakta bahwa warga Tionghoa mendominasi ekonomi Indonesia. Dari seratus orang paling kaya di negeri ini mayoritas adalah warga Tionghoa. Mereka menguasai aset-aset ekonomi nasional yang mencengangkan. Sudah itu, mereka dicurigai tak setia pada tanah air dan masih berorientasi pada negeri leluhur. Kebetulan pada masa kini, para taipan berbisnis dengan Cina yang ekonominya sedang tumbuh pesat.

 

Kecurigaan Pribumi bahwa warga Tionghoa hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat mencari rezeki seolah terkonfirmasi ketika penyanyi Agnes Mo, penyanyi Tionghoa kelahiran Indonesia yang berkarir di AS, menyatakan dia tak punya hubungan apa pun dengan Indonesia kecuali hanya sebagai tanah kelahirannya. Padahal, ketenaran Agnes tak lepas dari jasa Pribumi yang mengasah bakatnya dan mengembangkan karirnya. Karena itu, pernyataan Agnes itu memicu kekecewaan luas di kalangan Pribumi.

 

Sebelumnya, Sukanto Tanoto, salah seorang taipan Tionghoa, menganggap Indonesia sebagai ayah angkat dan China adalah ayah kandungnya. “Saya lahir dan besar di Indonesia. Menempuh pendidikan, menikah dan memulai bisnis juga di sana. Tetapi Indonesia adalah ayah angkat bagi saya, karena itu ketika pulang ke Cina saya merasa menemukan ayah kandung. Itu karena saya masih merasa orang Cina,” demikian diucapkan Sukanto Tanoto saat tampil sebagai narasumber dalam sebuah acara televisi di Cina.

 

Bagaimanapun, hubungan Tionghoa-Pribumi yang disharmonis berakar jauh dalam sejarah. Pada 1293 pasukan Raden Wijaya, pendiri Majapahit, menghancurkan pasukan Dinasti Yuang dari ras Mongol ketika Kaisar Kublai Khan menuntut ketundukan Singosari pada kekaisarannya dengan mengirim 100 ribu tentara.

 

Sejak masa awal VOC (1609) sampai berakhirnya kekuasaan pemerintahan Hindia di bawah Kerajaan Belanda (1945), orang-orang Tionghoa dijadikan perantara dalam mengeksploitasi ekonomi Pribumi. Perdagangan budak dan candu dilakukan warga Tionghoa di bawah perlindungan Belanda. Bersama orang Arab dan India, Tionghoa dinaikkan kelas di atas Pribumi untuk menjalankan politik pecah-belah Belanda. Orang Tionghoa, di antaranya, diberi tugas sebagai penarik pajak pada Pribumi. Sebagai imbalan Tionghoa diberi sejumlah hak istimewa yang tak diperoleh Pribumi. Di antaranya akses ke pendidikan Belanda.

 

Sejak itu tercipta kelas atas masyarakat yang didominasi kelas kaya Tionghoa. Alm. Arief Budiman, seoarang intelektual aktivis keturunan Tionghoa, pernah mengatakan orang Tionghoa kaya tidak disebabkan budaya atau rasnya yang lebih superior dari Pribumi tapi lantaran mereka diberi kesempatan untuk menjadi kaya, baik yang dilakukan penjajah Belanda maupun penguasa Pribumi. Tak heran, dalam rangka mempertahankan status quo, kebanyakan warga Tionghoa mendukung keberlangsungan kekuasaan Hindia Belanda. Bahkan, mereka membentuk pasukan “Poa An Tui” yang dipersenjatai Belanda untuk menggembosi kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 1945.

 

Melihat dominasi ekonomi warga Tionghoa yang sebagian besar masih mempertahankan dwikewarganegaraan, pada 1959 rezim Soekarno mengeluarkan PP 10 yang membatasi aktivitas ekonomi Tionghoa hanya di kota-kota saja untuk memberi kesempatan Pribumi mendapatkan akses ekonomi di tingkat kecamatan dan desa. Ini bukan perlskuan diskriminasi tapi upaya menegakkan keadilan bagi Pribumi. Memang tidak masuk akal Pribumi yang miskin dan terbelakang di bidang sosial disuruh berkelahi secara bebas dengan warga Tionghoa yang sudah dikayakan oleh Belanda dan memiliki keunggulan pendidikan.

 

Rezim Soekarno juga memaksa warga Tionghoa memilih satu kewarganegaraan saja: warga negara Indonesia atau Cina. Banyak warga Tionghoa memilih warga negara Cina dan kembali ke negeri leluhur mereka. Bagaimanapun, PP 10 hanya bertahan dua tahun dan warga Tionghoa kembali melakukan aktivitas ekonomi sampai ke pelosok-pelosok negeri ini.

 

Ketika Orde Baru berdiri, Presiden Soeharto kembali mengadopsi kebijakan Belanda dengan menjadikan warga Tionghoa sebagai perantara dalam membangun ekonomi negeri. Soeharto beralasan, hanya warga Tionghoa dengan kemampuan ekonominya yang mampu membantu rezim melaksanakan kebijakan ekonominya.

 

Namun, alasan yang lebih utama adalah alasan politik. Soeharto takut memperkaya kaum Muslim yang dipandang dapat menggoyang rezimnya. Sedangkan kalau warga Tionghoa kaya, selain tidak mengancam kekuasaan rezim, juga mereka dapat ditekan untuk kepentingan rezim. Misalnya, memaksa mereka menyumbang untuk kampanye politik rezim dalam pemilu. Maka, kita menyaksikan menjamurnya kelompok konglomerat yang umumnya warga Tionghoa.

 

Keberpihakan penguasa Belanda dan Pribumi pada warga Tionghoa di bidang ekonomi inilah yang semakin kuat menciptakan kecemburuan sosial Pribumi terhadap Tionghoa. Karena itu, tak terhitung banyaknya kerusuhan sosial anti-Tionghoa terjadi di hampir seluruh daerah di negeri ini sepanjang sejarah Indonesia. Di penghujung era Orde Baru, massa menyerang pertokoan Tionghoa di mana-mana sebagai bentuk penolakan terhadap dominasi ekonomi etnis ini yang dipupuk Soeharto. Yang terakhir, 2016, massa membakar 11 klenteng Tionghoa di Tanjung Balai, Sumatera Utara, sebagai protes terhadap campur tangan seorang warga Tionghoa terhadap peribadatan kaum Muslim.

 

Bentuk penolakan terhadap Tionghoa juga ditunjukkan Kesultanan Yogyakarta yang hingga hari ini menolak kepemilikan tanah bagi warga Tionghoa akibat hubungan buruk Kesultanan dan warga Tionghoa pada masa perjuangan kemerdekaan. Waktu itu, sebagaimana di tempat lain, warga Tionghoa mendukung kembalinya Belanda ke tanah air.
Di Sumatera Barat, di kota Pariaman, rakyat setempat melarang warga Tionghoa menghuni kota mereka. Memang di ranah Minang, para ketua adat menempatkan mereka sebagai “orang menumpang” yang dilarang membeli tanah-tanah adat/kaum/sawah/ladang.

 

Kendati terlihat jelas sensitivitas Pribumi terhadap warga Tionghoa yang berakibat pada sensitivitas mereka pada Cina juga, rezim Jokowi masih tidak peka pada fenomena sosial dan ekonomi ini. Rezim Jokowi tetap saja memperdalam hubungannya dengan Cina. Bahkan menempatkan dirinya sebagai pelayan Cina.

 

Hal tersebut bisa memperburuk hubungan Tionghoa-Pribumi yang memang sudah buruk sejak berabad-abad lalu. Kalau rezim Jokowi terus saja memunggungi teriakan Pribumi agar rezim memasang jarak dengan Cina, saya khawatir akan memperuncing sentimen anti Tionghoa di Indonesia. Dan yang dirugikan dengan hubungan konfliktual seperti ini adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang “tak berdosa,” baik pribumi maupun warga Tionghoa.

 

*CATATAN KRITIS IDe#55

 

Institute for Democracy Education

 

Jakarta, 27 Mei 2020

 

@geloranews

28 Mei 2020

(nahimunkar.org)

(Dibaca 369 kali, 1 untuk hari ini)