Corona Datang, Kebingungan dan Represi Muncul dengan Wacana Darurat Sipil

 


Ilustrasi: Cuitan Yusril tentang Darurat Sipil yang bersifat represif. (Twitter/@Yusrilihza_Mhd)/ foto suaracom

 

Inilah ulasannya.

 

***

Corona Mengubah Demokrasi menjadi Represi

 

 

PRESIDEN Joko Widodo tak seharusnya mengeluarkan wacana untuk memberlakukan darurat sipil. Karena negara ini tidak dalam kondisi gawat darurat yang membutuhkan pendekatan represif saat menangani kondisi tak biasa seperti saat ini.

Status darurat sipil artinya memberikan kekuasaan kepada penguasa darurat sipil untuk membatalkan rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum.

Penguasa darurat sipil juga berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu yang tertentu. Termasuk memeriksa siapa saja yang dicurigai terserang corona. 

Pendekatan yang cenderung represif ini harus ditolak. Seluruh elemen bangsa harusnya menentang wacana ini agar tak menimbulkan masalah baru saat menghadapi pandemi corona. Masih banyak pilihan logis yang lebih tepat yang selama ini diabaikan pemerintah pusat.

Harusnya, pemerintah pusat, yang hingga saat ini masih terlihat gamang dalam bersikap, mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk bekerja sama mengatasi hal ini. Presiden Indonesia harusnya memberikan peran yang lebih besar kepada kepala daerah untuk menentukan langkah dalam membantu mengatasi pemerintah pusat yang kelimpungan mengurusi wabah ini.

Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini pun terlihat tidak berjalan dengan baik. Banyak menteri yang kebingungan menentukan kebijakan yang dapat membantu masyarakat mengatasi permasalahan ini. Mereka cenderung menyamaratakan cara penanganan corona di berbagai daerah. Padahal daerah memiliki cara sendiri untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial yang semakin pelik ini. 

Pemerintah pusat juga sepertinya bingung. Alih-alih berterima kasih dengan upaya pemerintah daerah yang tak tinggal diam menghadapi permasalahan ini, pemerintah pusat malah “mengancam” dengan pernyataan yang semua orang tahu maksudnya. Harusnya pemerintah pusat berempati dan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mencari langkah. Karena pemerintah daerah yang sebenarnya paling merasakan dampak dari penyebaran corona yang semakin masif ini. 

Peran polisi dan militer juga harusnya berada di belakang petugas medis dan organ-organ medik untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mengisolasi diri dan keluarga. Unsur kesehatan lah yang berada di barisan terdepan, dengan dibantu oleh petugas kepolisian dan militer. 

Mereka yang harus mencari nafkah, hari per hari, juga harus diberikan bantuan agar tidak lapar dan berujung pada keinginan mencuri atau menjarah. Pemerintah tak boleh menggunakan kacamata “orang kaya” saja tanpa memperhatikan kepanikan di tingkat masyarakat kecil yang saat ini semakin terjepit dengan kebijakan yang semakin tak jelas.

Penting bagi pemerintah pusat untuk bersikap terbuka. Menyatakan kemampuan atau ketidakmampuan. Agar setiap lubang dalam menghadapi pandemi ini bisa saling ditutupi, bersama-sama pemerintah daerah. Jangan biarkan wabah ini mengubah wajah negara demokrasi menjadi negara represi.

ajnn.net, Redaksi06:00 WIB, 31 Maret 2020

 

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 271 kali, 1 untuk hari ini)