Jokowi-Ahok (IST)


Presiden Jokowi masih membela Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan tidak menanggapi surat permintaan ulama yang meminta mantan Bupati Belitung Timur itu masuk penjara.

Demikian dikatakan pemikir Islam, Muhammad Ibnu Masduki kepada suaranasional, Selasa (21/2). “Harusnya Jokowi mendengar aspirasi ulama, mereka pewaris para nabi dan perjuangannya sudah tidak diragukan lagi,” ungkap Ibnu Masduki.

Kata Ibnu Masduki, ulama yang menulis surat ke Jokowi itu bukan ulama syu’ (jahat). “Track recor mereka sangat bagus seperti Habib Rizieq, K.H Abdul Rasyid Abdullah Syafi’ie  (pemimpin Ponpes Assyafi’iyyah), Ustadz Bahtiar Nasir,” jelas Ibnu Masduki.

Menurut Ibnu Masduki, posisi Jokowi sangat dilematis dalam merespon surat dari ulama karena mantan Wali Kota Solo itu masih sebagai petugas partai dari PDIP. “Sebagai petugas partai harus mengamankan Ahok yang diusung PDIP di Pilkada DKI Jakarta,” papar Ibnu Masduki.

Ibnu Masduki menasehati Jokowi agar lebih memilih nasehat ulama daripada petugas partai. “Hidup itu cuma sekali, di akhirat jabatan presiden tidak ditanya, dan ditanya malaikat hanya amal baik dan buruknya termasuk saat menjabat jadi Presiden,” pungkas Ibnu Masduki.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sudah menyampaikan surat dari ulama yang meminta Ahok segera dipenjara dan melarang kriminalisasi ulama.

“Saya sudah sampaikan aspirasi langsung pada presiden karena hal ini urgen,” akunya usai menerima puluhan ulama di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (20/2).

Namun sayang, surat yang dikirim oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu hingga saat ini belum memdapatkan respon dari Istana.

“Tapi belum ada respon,” jelas Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini.

http://suaranasional.com/

***

Syarat Formil Terpenuhi, Ombudsman Tegaskan Presiden Wajib Copot Ahok

by Nahimunkar.com, 22 Februari 2017

Foto: Laode Ida dari Ombudsman.

KIBLAT.NET, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menegaskan kewajiban presiden menonaktifkan Ahok. Pasalnya, syarat formil untuk hal itu telah terpenuhi.

“Itu tegas sebetulnya, sekali lagi tegas, bahwa pelanggaran undang-undang oleh Ahok itu adalah kewajiban presiden untuk menonaktifkan Ahok,” kata anggota Ombudsman, Laode Ida kepada Kiblat.net di Kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Rasuna Said, Jakarta, Selasa (21/02).

Laode menjelaskan bahwa Ahok telah melanggar aturan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 20014. “Sudah memenuhi syarat formil,” imbuhnya.

Syarat formil yang dimaksud Laode adalah Ahok telah didakwa dalam kasus dengan ancaman pidana lima tahun. Selain itu, Basuki Tjahaja Purnama sudah berstatus terdakwa dalam perkara penistaan agama.

“Jadi lama tuntutannya itu pasti dan statusnya sudah terdakwa,” ungkap mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu.

Dengan terpenuhinya syarat formil, maka tak ada alasan bagi Jokowi untuk menghentikan Ahok dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Jika tak menonaktifkan Ahok maka presiden melanggar konstitusi.

“Kewajiban hukum presiden untuk menonaktifkan Ahok,” tandas Laode.

Seperti diketahui, Ahok telah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama dengan ancaman pidana lima tahun. Namun, dia tak dicopot dari jabatannya selepas masa kampanye Pilkada beberapa waktu lalu.

Reporter: Imam S.
Editor: M. Rudy

Sumber : kiblat.net

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.531 kali, 1 untuk hari ini)