Daftar 16 Nama Pensiunan TNI-Polri di Lingkaran Bisnis Pertambangan

  • Lagi ramai soal meninggalnya 168 orang di kasus tambang.
  • Inilah 16 Nama Pensiunan TNI-Polri di Lingkaran Bisnis Pertambangan

 

1. Fachrul Razi – Komisaris PT Antam dan PT Toba Sejahtera.

2. Luhut Binsar Panjaitan – Komisaris PT Toba Bara Sejahtera.

3. Agus Surya Bakti – Komisaris Utama PT Antam.

4. Suaidi Marasabessy – Komisaris PT Kutai Energi.

5. Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono – Presiden Komisaris PT Bukit Asam

6. Laksamana TNI (Purn) Marsetio – Komisaris Independen PT Berau Coal

7. Laksda TNI (Purn) Wardiyono – Direktur Utama PT Agtika Dwi Sejahtera

8. Irjen Pol (Purn) Alpiner Sinaga – Direktur PT Energi Cahaya Industritama dan Direktur PT Dunia Usaha Maju

9. Sintong Panjaitan – Komisaris PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Kutai Energi dan PT Adimitra Baratama Nusantara (anak perusahaan Toba Bara Group)

10. Letjen Sumardi – Direktur PT Kutai Energi dan Direktur Utama PT Trisense Mineral Utama

11. Laksamana Muda TNI (Purn) Syamsul Bahri – Komisaris PT Bintang Prima Energi Pratama

12. Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto – Komisaris Independen PT Adaro Energi

13. Edhy Prabowo – Pendiri PT Garuda Security Nusantara (perusahaan penyedia jasa keamanan pertambangan dan migas).

14. Komjen Pol (Purn) Nugroho Djajusman – Komisaris PT Bintang Prima Energi Pratama

15. Irjen Pol (Purn) Mathius Salempang – Komisaris PT Bukit Beiduri Energi dan Direktur PT Khotai Makmur Insan Abadi

16. Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutad – Direktur PT Energi Cahaya Industritama dan Direktur PT Dunia Usaha Maju

 

***

Jakarta, law-justice.co – LSM Pemerhari Lingkungan, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat ada 16 nama pensiunan TNI-Polri terlibat dalam bisnis pertambangan yang merusak lingkungan di seluruh Indonesia.

 

Divisi Hukum JATAM Muhammad Jamil menilai ke-16 orang ini sangat mempengaruhi penegakan hukum dan pengawasan terhadap izin perusahaan tambang yang semakin serampangan merusak lingkungan.

 

Baca juga : Miris! Palestina Belum Punya Stok Vaksin Covid-19

 

“Kalau sudah begini maka akan sulit sekali kita mau menyatakan bahwa polisi dan tentara adalah pihak yang netral dalam memproses pengaduan dan laporan warga, karena pensiunan tentara dan polisi terhubung langsung dengan inzdustri ekstraksi ini,” kata Jamil dalam jumpa pers virtual, Minggu (24/1/2021).

 

Konflik kepentingan ini semakin berbahaya karena dianggap hal yang normal dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

 

Baca juga : Soal Ratusan WN China Masuk Indonesia, Imigrasi: Sudah Sesuai Aturan!

 

“Ini yang diabaikan dalam rezim pemerintahan Jokowi ini, konflik kepentingan itu dianggap bukan masalah bagi pemerintah ini, padahal itu adalah masalah besar,” tegasnya.

 

JATAM mencatat sedikitnya ada 116 konflik di atas 1.640.400 hektar tanah (setara 3x luas Pulau Bali) antara masyarakat dengan perusahaan tambang di Indonesia sepanjang 2014-2020 atau masa pemerintahan Joko Widodo.

 

Baca juga : Ratusan WN China Masuk RI, Said Didu: China Sudah Bukan Luar Negeri?

 

Kemudian ada 3.092 lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi atau perbaikan oleh perusahaan tambang di seluruh Indonesia, 168 warga meninggal karena terperosok ke dalam lubang tersebut.

 

Kondisi ini, menurut JATAM akan semakin parah karena disahkannya Undang-Undang rCipta Kerja oleh pemerintah dan DPR.

 

(Annisa\Editor)

law-justice.co, Senin, 25/01/2021 08:57 WIB

(nahimunkar.org)

(Dibaca 382 kali, 1 untuk hari ini)