Daftar 8 Orang Petinggi-Anggota KAMI yang Ditangkap

  • Sindir Penangkapan 8 Anggota KAMI, Komentar Pedas Fadli Zon: Malu Kita Pada Dunia

Silakan simak.

***

Daftar 8 Orang Petinggi-Anggota KAMI yang Ditangkap

 


 

Bareskrim Polri menangkap petinggi dan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Total ada 8 anggota KAMI Medan dan Jakarta yang ditangkap.

 

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono merinci identitas 8 orang tersebut. Awi menyebut 4 orang berasal dari KAMI Medan dan 4 orang dari KAMI Jakarta.

 

“Medan KAMI: Juliana, Devi, Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri. Jakarta: Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur, Kingkin,” kata Awi saat dikonfirmasi, Selasa (13/10/2020).

 

Namun Awi tidak menyebut penyebab kedelapan orang tersebut ditangkap. Awi mengatakan Bareskrim Polri akan merilisnya nanti.

 

“Nanti ya akan dirilis,” ujarnya.

 

Sebelumnya, petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan ditangkap Bareskrim Mabes Polri. Sebelum Syahganda, ternyata deklarator KAMI Anton Permana juga ditangkap lebih dulu.

 

“Betul Pak Anton, Minggu (11/10) malam, kita sudah dampingi sampai jam 10 malam,” kata Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani ketika dikonfirmasi.

 

Yani mengatakan penangkapan Anton disebabkan posting-annya di akun Facebook pribadinya. Namun, belum diketahui bagaimana kelanjutannya sampai saat ini.

 

“Kalau Pak Anton itu karena posting-annya di media sosial,” ujarnya.

 

Sumber: detik

[PORTAL-ISLAM.ID] Selasa, 13 Oktober 2020 BERITA NASIONAL

***

Sindir Penangkapan 8 Anggota KAMI, Komentar Pedas Fadli Zon: Malu Kita Pada Dunia

JAKARTA – Penangkapan delapan orang anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menuai polemik.

Politisi Gerindra Fadli Zon pun memberi perhatian khusus terhadap kasus ini.

Melalui cuitan di akun twitter miliknya (@fadlizon), anggota Komisi I DPR RI ini mengecam penangkapan tersebut.

 

Menurutnya, penangkapan ini mencederai nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini.

Ia pun menyebut, Indonesia harus malu bila masih menyebut diri sebagai negara demokrasi.

Baca juga: Polres Jakarta Selatan Amankan 41 Pelajar Hendak Demo ke Istana

 

“Cara2 lama dipakai lagi di era demokrasi. Malu kita pada dunia masih berani menyebut ‘negara demokrasi’.”

“Perbedaan pendapat n sikap dimusuhi dijerat ditangkap. Padahal kekuasaan tak pernah abadi” tulis Fadli dalam unggahannya, Selasa (12/10/2020).

Seperti diketahui, delapan orang anggota KAMI ditangkap polisi di dua kota beebeda, yaitu Medan dan Jakarta.

 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi humas Polri Brigjen Awi Sutiyono mengatakan. ada empat anggota KAMI di Meda yang ditangkap.

“Yang ditangkap tim siber Bareskrim, KAMI Medan yaitu, Juliana, Devi, Khairi Amri, dan Wahyu Rasari Putri,” kata Awi ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (13/10/2020).

Adapun Khairi Amri menjabat sebagai Ketua KAMI Medan.

Kempat orang ini ditangkap lantaran diduga menjadi dalang atau otak dibalik demo UU Cipta Kerja yang berujuk rusuh di Medan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, ada empat anggota yang diamankan di Jakarta, yakni Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin.

Anton Permana dan Jumhur Hidayat merupakan petinggi KAMI.

Sementara itu, Syahganda merupakan anggota Komite Eksekutif KAMI.

Dari keterangan sebelumnya, polisi mengungkapkan bahwa Syahganda ditangkap karena diduga melanggar UU ITE.

Namun, belum ada keterangan lebih jauh terkait kasus yang menyeret Syahganda maupun ketujuh orang lainnya.

Awi mengatakan, Polri akan memberikan informasi lebih lanjut pada siang hari ini.

Sosok Penting Era SBY

Jumhur Hidayat, satu dari empat anggota KAMI yang ditangkap di Jakarta, pernah menjadi sosok penting di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat.

Sejak muda, Jumhur Hidayat adalah aktivis sosial dan dikenal luas oleh publik.

Pria yang lahir di Bandung, 18 Februari 1968 ini sudah menjadi aktivis sejak masih berstatus mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Jumhur pernah dipenjara karena terlibat dalam aksi mahasiswa yang menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini pada 1989.

Selain menjadi aktivis, dia pun pernah meniti karier politik lewat Partai Daulat Rakyat yang mengikuti Pemilu 1999. Posisinya sebagai Sekretaris Jenderal.

Jumhur masih menempati jabatan yang sama saat Partai Daulat Rakyat bergabung bersama tujuh partai politik lain untuk membentuk Partai Sarikat Indonesia pada 2002.

Partai Sarikat Indonesia gagal dalam Pemilu 2004. Setelahnya, Jumhur meninggalkan kegiatan politik dan lebih memilih dunia pergerakan.

Dia sempat bergabung pula dengan organisasj Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo).

Kariernya naik saat ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) pada 2007.

Jumhur menjabat selama tujuh tahun, hingga pada 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberhentikannya melalui Surat Keputusan pemberhentian yang ditandatangani SBY pada 11 Maret 2014.

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, Jumhur diberhentikan SBY dengan alasan penyegaran. Ia telah menjabat lebih dari tujuh tahun.

Dalam Pasal 117 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 antara lain diatur bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.

Oleh karena itu, pejabat eselon I, yang sudah lebih dari 5 tahun menduduki jabatan yang sama, harus dimutasi ke jabatan lain, atau diberhentikan.

Namun, ada juga yang mengaitkan pemecatan Jumhur dilakukan setelah dia bergabung dengan PDIP.

Berdasarkan catatan pemberitaan Tribunnews.com, di tahun yang sama Jumhur mendirikan Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) dan mendukung pemenangan PDIP serta pencalonan Joko Widodo sebagai calon Presiden pada Pemilu 2014.

Saat itu, Jumhur mengaku tidak ada kesepakatan khusus dengan parpol tersebut.

“Saya memilih PDIP atas kehendak sendiri, dan tidak ada deal apa-apa dengan PDIP, ingat ini ya. Saya pokoknya itu dijalankan (Trisakti Bung Karno) sudah cukup,” kata Jumhur usai menghadiri deklarasi ARM Yogyakarta mendukung pencapresan Jokowi di Nusantara Café, Jalan Nologaten, Sleman, DIY, Kamis (20/3/2014).

Menurut dia, pendirian ARM pada 8 Maret lalu dan pemilihan PDIP dalam pemenangan Pemilu mendatang adalah murni atas kehendaknya sendiri.

Ia juga menolak bahwa bergabungnya dirinya itu karena kekecewaannya atas ditolaknya sebagai peserta Konvensi Capres Partai Demokrat, serta dipecatnya dari jabatan Kepala (BNP2TKI)11 Maret lalu.

“Saya adalah civil society menjabat sebagai Kepala BNPTKI dan saya terima kasih memeroleh pengalaman di situ,” ucap Jumhur.

“Namun saya harus punya orientasi politik, ya seperti Trisakti Bung Karno. Maka saya melihat waktu itu ada kesempatan untuk konvensi, kalau saya ada di situ pasti bisa ikut. Tapi saya tidak diajak,” ia menambahkan.

Padahal, lanjutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk bergabung dalam konvensi capres tersebut.

Namun, ia justru mengaku tidak diberikan kesempatan untuk berkompetisi menuangkan gagasan-gagasan demi kemajuan bangsa.

“Setiap warga negara punya hak. Bukannya kecewa. Saya tidak boleh ikut artinya ya saya boleh ke mana saja,” ujar dia.

Selasa, 13 Oktober 2020 15:51

TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.415 kali, 1 untuk hari ini)