Daftar Belasan Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN

***

Daftar Belasan Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN

lihat foto

 

JAKARTA –  Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ulin Ni’am Yusron alias Ulin Yuson sebagai komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Selama ini Ulin dikenal sebagai salah satu pegiat media sosial sekaligus relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu.

Penunjukan Ulin sebagai komisaris independen pada perusahaan pelat merah itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : SK-319/MBU/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Pengembangan Pariwisata Nasional.

Selain Ulin, ada sederet relawan Jokowi-Ma’ruf dan politisi parpol pendukung pada pilpres lalu yang telah diangkat sebagai komisari BUMN pada periode kedua Jokowi.

1. Eko Sulistyo

Eko ditunjuk sebagai Komisaris PLN setelah nama Ulin diumumkan. Penunjukannya berdasarkan SK Nomor : SK-330/MBMU/10/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 9 Oktober 2020.

Eko diketahui pernah menjabat sebagai Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan pada periode 2014-2019.

Dia juga pernah menjadi tim sukses Jokowi sejak di Pilkada Solo.

Eko Sulistyo (tribunnews.com/tribunnews.com/lendy ramadhan)

2. Rizal Malarangeng

Adik dari mantan Juru Bicara Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Malarangeng itu, ditunjuk sebagai komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau Telkom.

Pada Pilpres 2019 lalu, politisi Golkar itu menjabat sebagai Koordinator Nasional Relawan Golkar Jokowi (Gojo).

Rizal Malarangeng (tribunnews.com/fx ismanto)

Usai tampuk kepemimpinan Golkar dipegang Airlangga, pria asal Makassar itu ditunjuk sebagai wakil ketua umum partai berlambang beringin itu.

Namun belakangan, ia mengundurkan diri dari Golkar karena posisinya yang merupakan komisaris BUMN.

3. Andi Gani Nena Wea

Putra almarhum mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea itu ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada Juni 2020.

Sebelumnnya, ia merupakan salah seorang komisaris independen di perseroan ini.

Andi Gani selama ini dikenal sebagai aktivis buruh yang menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Saat Pilpres 2019 lalu, Andi Gani terjun dalam menggalang massa buruh pada sejumlah acara kampanye dan menjadi Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi.

4. Fadjroel Rachman

Pengangkatan Fadjroel sebagai komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk diputuskan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Juni 2020.

Di perusahaan konstruksi pelat merah itu, selain Fadjroel, ada Viktor S Sirait, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), yang turut ditunjuk sebagai komisaris.

Namun, Viktor telah menjabat posisi itu sejak 2015. Fadjroel sendiri sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada kurun 2015-2019, sebelum akhirnya pindah ke Waskita.

5. Lukman Edy

Politisi senior PKB ini ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero) sejak Juni 2020.

Di PKB sendiri, Lukman pernah menjabat sebagai mantan Sekretaris Jenderal partai tersebut.

Lukman Edy (dok pribadi)

Selain itu, ia juga pernah menjadi anggota DPR untuk dua periode.

Adapun jabatan eksekutif yang pernah ia pegang yaitu sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2006-2009.

6. Wawan Iriawan

Penunjukan politisi Nasdem sebagai Komisaris Telkom ini dilakukan bersamaan dengan Rizal Malarangeng.

Di partai besutan Surya Paloh itu, nama Wawan bertengger dalam posisi sebagai Sekretaris Mahkamah Partai Nasdem untuk periode 2019-2024.

7. Arif Budimanta

Sebelum ditunjuk sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Arif adalah pernah menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo.

Ia adalah politikus PDI Perjuangan. Pada 2005-2010 ia menduduki posisi Ketua DPP partai berlambang banteng itu.

Sementara pada 2009-2013, ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Fraksi PDI-P di MPR.

Arif Budimanta (KEIN)

8. Dwi Ria Latifa

Selain Arif, politisi PDI P yang ditunjuk sebagai komisaris pada bank pelat merah yaitu Dwi Ria Latifa, sebagai komisaris Bank BRI.

Pada 2014-2019, ia pernah menjabat sebagai anggota DPR. Dwi Ria awalnya ditunjuk sebagai anggota Komisi III.

Ia pun tercatat sebagai salah satu anggota dewan yang mengusulkan RUU Pengampunan Pajak.

Namun setelah itu, ia dipindahkan ke Komisi II DPR.

Pada 2019 lalu, ia kembali mencalonkan diri tetapi gagal. Perolehan suaranya kalah dari rekan separtainya dari Dapil Kepulauan Riau, Sturman Panjaitan.

Politikus PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

9. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ditunjuk sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) pada akhir tahun lalu.

Ahok diketahui merupakan rekan Jokowi saat masih memimpin DKI Jakarta.

Ketika Jokowi memutuskan mencalonkan diri sebagai capres pada 2014 lalu, Ahok naik yang semula menjadi wakil gubernur naik menjadi gubernur.

Pada tahun lalu, Ahok diketahui juga bergabung ke PDI Perjuangan.

10. Zulnahar Usman

Pengangkatan Zulnahar dilakukan bersamaan pengangkatan Dwi Ria sebagai komisaris BRI.

Sebelumnya, Zulnahar diketahui merupakan Bendahara Umum Partai Hanura.

Namun, ia mundur dari jabatan itu sebelum ditunjuk sebagai komisaris.

11. Rizal Calvary Marimbo

Pada Pilpres 2019 lalu, Rizal adalah politikus PSI.

Saat ini dia ditunjuk menjadi Komisaris PT PLN Batam.

Rizal eks jurnalis yang sebelumnya caleg PSI pada Pemilu 2019 lalu.

Rizal Calvary M, Jubir PSI bidang Ekonomi dan Bisnis. (Tribunnews.com)

12. Michael Umbas

Dia merupakan koordinator relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) pada Pilpres 2019 lalu.

Saat ini dipercaya jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour, salah satu anak perusahaan BUMN.

Umbas juga kini menjabat Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).

Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com


Editor: Hasanudin Aco

Foto Kolase Tribunnnews.com/Kompas TV

Daftar sejumlah komisaris BUMN. 

 

Tribunnews.com Senin, 26 Oktober 2020 15:20 WIB

 

***

13 Dyah Kartika Rini Djoemadi sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja (Persero).

14 Ulin Ni’am Yusron yang kini diangkat jadi komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development alias ITDC.

***

Dalam Sebulan, 3 Relawan Jokowi Diangkat Jadi Komisaris BUMN

Posted on 2 November 2020

by Nahimunkar.org

Dalam Sebulan, 3 Relawan Jokowi Diangkat Jadi Komisaris BUMN

 
 

Kronologi, Jakarta — Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan terakhir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir telah menunjuk sedikitnya tiga orang yang pernah menjadi relawan atau tim sukses Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi komisaris BUMN.

 
 

Tiga orang tersebut antara lain adalah Ulin Ni’am Yusron yang kini menjabat komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development alias ITDC. Selain itu, Erick menunjuk Eko Sulistyo sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, serta Dyah Kartika Rini Djoemadi sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja (Persero).

Editor: Alfian Risfil A

kronologi.id, redaksi by redaksi 29/10/2020 in Headline, Nasional

***

Daftar 10 BUMN Rugi Terbesar

  • Yang Paling Besar Jiwasraya

views: 2.584


Daftar 10 BUMN Rugi Terbesar.Foto: SindoNews

 

JAKARTA – BUMN rugi di tahun ini masih terjadi. Penyebabnya karena akumulasi dari dampak pandemi dan juga sebelumnya salah pengelolaan. BUMN rugi terbesar tahun ini dicatatakan PT Asuransi Jiwaraya (Persero), nilainya mencapai Rp 37,4 Triliun. Nilai kerugian yang begitu besar terjadi akibat kesalahan investasi dari management Jiwasraya.
Baca juga: Jokowi Sudah Keluarkan Keppres, Erick Siap Tutup atau Merger BUMN Rugi

Akibatnya mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya , Hendrisman Rahim divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat( Senin 12/10/2020). Selain Hendrisman Rahim, vonis seumur hidup juga dijatuhkankan hakim kepada Hary Prasetyo, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya; serta Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya.
Baca juga: Mantan Dirut Jiwasraya Divonis Seumur Hidup, Nasabah Engga Puas: Ingin Duit Kembali

Berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diumumkan 4 Oktober lalu, dari kerugian Jiwasraya itu, ada kerugian negara sebesar Rp 16,8 Triliun. Kerugian negara ini timbul karena dari 5,5 juta pemegang polis asuransi Jiwasraya sebanyak 3,3 juta polis berasal dari 100 perusahaan BUMN. Selanjutnya 208.675 polis dari 308 anak usaha BUMN.

Dampak rugi investasi dari Jiwasraya sungguh masif, karena menggunjang industri asuransi di tanah air. Untuk itu pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar Rp 22 triliun untuk membantu kerugian yang diderita nasabah . Kerugian Jiwasraya ini sepertinya akan jadi rekor rugi terbesar yang diderita BUMN.

Pertamina
Peringkat ke dua BUMN rugi diderita oleh PT Pertamina (Persero). Kerugian ini merupakan rugi yang terjadi sepanjang Semester I 2020, sebesar Rp 11,13 triliun. Dibandingkan periode yang sama pada 2019 lalu perusahaan migas plat merah ini masih mencatatkan laba Rp 9,56 triliun.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengungkapkan, penyebab Pertamina rugi karena memang dampak langsung dari pandemi Covid-19. Pendemi menyebabkan cash flow Pertamina anjlok, akibat penjualan yang tutun tajam. Di Januari penjualan Pertamina terus tutun hingga Juni 2020 lalu.
Baca juga: Habis Rugi Rp11 Triliun, Pertamina Ngebut Nyari Untung

Nilai tukar Rupiah juga menjadi biang keladi Pertamina merugi. Nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah di akhir 2019 berada di Rp 13.900. Lalu pada masa pandemi ini meroket hingga tembus Rp 16.000 lebih. Menurut Emma Sri Martini, selisih kurs ini berdampak sekali utuk Pertamina. Sebab, revenue yang diterima dalam rupiah. Saat belanja crude oil dengan dolar AS.

Penurunan harga minyak mentah Indonesia atau ICP yang menjadi acuan Pertamina, juga jadi penyebab Pertamina rugi. Penurunan harga justru membuat Pertamina memiliki tambahan beban. Contohnyanpada April 2020 harga ICP US$ 21 per barel, namun kilang Pertamina konsumsi crude oil dengan harga US$ 57 per barel.
Utang pemerintah yang belum dibayar jadi faktor pendorong lainnya atas kerugian Pertamina. Tercatat utang kompensasi pemerintah sebesar Rp96 triliun dan utang subsidi Rp13 triliun belum dibayar.

Garuda Indonesia
Rugi yang cukup besar juga diderita oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Akibat pandemi dan adanya pembatasan social berskala besar (PSPB) membuat penumpang Garuda Indonesia anjlok, hingga membuat BUMN ini merugi di enam bulan pertama tahun 2020 sebesar USD 712 juta atau sekitar Rp10,34 Triliun.

Kinerja keuangan Garuda pada semester I 2020 ini lebih buruk dari periode yang sama di tahun 2019. Saat itu, Garuda masih mencatatkan laba USD 24,11 juta atau setara Rp349 miliar. Kerugian ini berasal dari capaian pendapatan Garuda yang hanya mencapai USD 917,28 juta dolar setara Rp13,3 triliun. Padahal pada periode yang sama di tahun 2019 Garuda masih mampu memperoleh pendapatan USD 2,19 miliar atau setara Rp31 triliun.

ASABRI
Berdasarkan audit laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019 oleh BPK mengungkapkan kinerja investasi PT Asabri (Persero) merugi. BPK menemukan bahwa Asabri membukukan rugi komprehensif Rp 8,43 triliun pada 2019, akibat penurunan nilai aset investasi saham dan reksa dana. Namun demikian, temuan tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya dengan sejumlah alasan.

Selain rugi komprehensif, BPK juga mencatat pengakuan perseroan mengenai beban penyesuaian nilai investasi tahun buku 2019 mencapai Rp 6,21 triliun dari pengakuan rugi bersih tahun berjalan Asabri. Hal tersebut tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (LHP SPI), bagian dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 oleh BPK.

Menurut BPK, rugi komprehensif dan rugi bersih tahun berjalan PT Asabri tersebut disebabkan adanya rugi investasi atas penurunan harga pasar aset investasi saham dan reksa dana yang dimiliki PT Asabri (Persero) masing-masing sebesar Rp 5,29 triliun dan Rp 2,22 triliun.

Kereta Api Indonesia
Dirutan kelima BUMN yang mengalami rugi terbesar adalah PT Kerata Api Indonesia (Persero). Untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Virus Covid-19, sejumlah derah di Indonesia melakukan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibatnya menurut,Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartyanto, pengguna atau penumpang kereta pun merosot hanya tinggal 10% hingga 20% saja.

Akibatnya sepanjang Semester I-2020 KAI harus menanggung rugi Rp 1,35 triliun. Kinerja keuangan yang minus ini disumbang oleh melorotnya pendapatan dari Rp 12,1 triliun pada periode yang sama tahun lalu menjadi hanya Rp 7,4 triliun pada pada paruh pertama tahun ini.

Sedangkan beban usaha pada Juni 2020 tercatat menurun sebesar Rp 1,15 triliun dari sebelumnya Rp 1,4 triliun. Didiek menjelaskan pendapatan dari sisi penumpang menyumbang pemasukan terbesar bagi arus kas. Tak dimungkiri, saat penumpang melorot, pendapatan perseroan turut menukik turun.

Angkasa Pura I dan II
Pembatasan gerak penduduk akibat pemberlakukan PSBB juga membawa dampak bagi pengelola Bandara. Kinerja BUMN pengelola Bandara yakni PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) pun merosot, hingga membukukan rugi.

PT Angkasa Pura I (AP I) mengelola memiliki 15 Bandara, salah satu yang terbesar adalah Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Sedangkan AP II mengurus 19 bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta.
AP I sepanjang Semester I-2020, membukukan laporan keuangan negatif , Rp 1,16 triliun. Sebagai perbandingan pada Semester I-2019, BUMN ini masih mencatatkan laba bersih Rp 719,27 miliar. Begitu juga dengan pendapatan usaha, baik aeronautika dan non-aeronautika, turun dari Rp 3,98 triliun di Semester I 2019 menjadi Rp 2,21 triliun di Semester I 2020.

Kondisi serupa juga dialami oleh PT Angkasa Pura II. BUMN pengelola bandara ini rugi Rp 838,26 miliar sepanjang Semester I-2020. Angka ini bertolak belakang dengan kondisi di periode yang sama tahun 2019. Saat itu AP II masih mampu mencetak laba bersih Rp 363,17 miliar.

Pendapatan AP II memang turun, dari Rp 4,43 triliun di Semester I-2019 menjadi Rp 3,21 triliun di Semester I-2020. Pendapatan dari sektor Aeronautika seperti jasa pelayanan penumpang, jasa pendaratan, pemakaian counter, pemakaian aviobridge, jasa penempatan, dan parkir pesawat turun 50,6%.

Untuk, pendapatan nonaeronautika seperti konsesi, sewa ruangan, utilitas, pemasangan iklan, sewa tanah, hingga jasa kargo naik 9,6%. Saat operasional bandara tidak maksimal, beban usaha justru naik. Beban usaha meningkat dari Rp 3,52 triliun di semester I 2019 menjadi Rp 3,60 triliun di semester I 2020.

Perum Bulog

Sebagai perusahaan negara yang ada di garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), memang sulit untuk untung. Sebgai Perum Bulog punya tugas untuk menyerap hasil panen padi petani sebanyak-banyaknya, dan menyalurknnya ke pasar saat harga beras mulai naik. Untuk membiayai penugasan itu, Bulog pun harus berhutang kepada perbankan.

Tak pelak, menurut Direktur Utama Bulog Budi Waseso, hingga akhir tahun 2019 lalu, akumulasi hutang BUMN ini mencapai Rp 28 Triliun. Padahal ekuitas Bulog hanya sekitar 10,8 triliun (2018). Lalu berdasarkan laporan keuangan 2018, tercatat kerugian yang harus ditanggung oleh Bulog mencapai Rp 961,78 miliar.
Adapun sepanjang Januari-September 2019 tercatat kerugian sebesar Rp 955 miliar dari segmen Public Service Obligation (PSO) atau penugasan pemerintah. Pada tahun 2017 dan 2016 Bulog masih untung masing-masing Rp705 miliar dan Rp892 miliar.

Secara teknis Bulog bisa dikatagorikan sebagai perusahaan yang bangkrut. Meski begitu, Budi Waseso mengatakan bangkrut atau tidaknya Bulog adalah sesuatu yang relatif, tergantung sudut pandang yang dipakai. Untung kalau bicara komersial, tapi rugi jika bicara penugasan. Sebab, kata pensiunan jenderal polisi bintang tiga ini, ada beban bunga, dan dengan sistem yang ada, begitu menagih pembayaran ke pemerintah perjalanannya lumayan panjang.

PT Timah
PT Timah (Persero) Tbk, menjadi BUMN yang masuk dalam daftar pencetak rugi terbesar hingga tahun ini. Berdasarkan laporan keungan yang dipublikasikan oleh produsen timah terbesar di dunia ini diketahui, perseroan mencatatkan rugi bersih Rp 390,07 miliar. Kondisinya berbanding terbalik dengan capaian perusahaan di periode yang sama tahun sebelumnya. Pada semester I-2019 silam, emiten dengan kode TINS ini sukses mengantongi laba bersih Rp 205,29 miliar.

Sebagai perusahan tambang, kinerja PT Timah memang sangat tergantung dari harga komoditas dan juga produksi timah. Seperti di Semester I-2020, kerugian dipicu oleh rendahnya perolehan pendapatan perseroan selama semester I tahun ini sekitar 18,49% menjadi Rp 7,978 triliun dibandingkan kurun waktu serupa tahun lalu Rp 9,788 triliun.

Pendapatan yang anjlok ini akibat sepanjang semester I-2020, TINS mencatat produksi bijih timah sebesar 24.990 ton atau turun 47,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 47.423 ton. Volume penjualan juga turun 0,3% menjadi 31.508 ton dari sebelumnya 31.609 ton.

Kinerja perseroan makin tertekan, ditambah lagi dengan harga jual rata-rata timah di Semester satu tahun ini hanya sebesar US$ 16.461 per metrik ton. Turun dari realisasi harga jual rata-rata untuk enam bulan pertama 2019 yang mencapai US$ 21.505 per metrik ton.

PT INTI
Di urutan 10 besar ada BUMN yang jadi pelopor industri telekomunikasi di tanah air, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau yang dikenal dengan sebutan PT INTI. Perusahaan yang didirikan pada 1974 ini, sekarang kondisinya memang memprihatinkan. Pengelolaan yang buruk membuat kinerja BUMN ini benar-benar terpuruk.

Perusahaan plat merah ini tak mampu membayar gaji sejumlah karyawannya hampir satu tahun. Tepatnya, terakhir perusahaan menggaji karyawan pada Februari 2020.

Sekitar 450 karyawan PT INTI belum dibayarkan gajinya selama Juli dan Agustus 2019. Dari Februari higgaa Mei 2020, gaji yang diterima karyawan hanya Rp 1 juta saja. Perusahaan juga belum membayar fasilitas Kesehatan seperti BPJS Kesehatan. Terpuruknya kinerja PT INTI sebenarnya sudah terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini.

Dari laporan keuangan perusahan 2019, BUMN yang berkantor pusat di Bandung ini memiliki utang mencapai Rp 1,6 triliun. Pendapatan perseoran tahun lalu juga turun. Jika 2018 meraih pendapatan Rp 649,7 miliar, maka di 2019 hanya Rp 395,3 miliar. PT INTI oun mencatatkan rugi komprehensif mencapai Rp 397,7 miliar di 2019.

Kerugian ini naik drastis jika dibandingkan 2018 yang saat itu rugi Rp 87,2 miliar. Sedangka aset perusahaan sebesar Rp 1,3 triliun. Jumlah aset ini, juga turun jika dibandingkan 2018 yang saat itu sebesar Rp 1,5 triliun.

(eko)

Eko Edhi Caroko

SindoNews

Rabu, 14 Oktober 2020 – 12:55 WIB

 

***

Bahaya Menyerahkan Urusan kepada yang Bukan Ahlinya

Ada Hadits idza wusidal amru dan juga hadits mengenai tahun-tahun banyak tipuan


Hadits tentang bahaya menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.


إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ( البخاري)


“Idzaa wussidal amru ilaa ghoiri ahlihi fantadziris saa’ah.”  Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kiamat. (HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah).


Al-Munawi dalam kitab Faidhul Qadir menjelaskan: Apabila hukum yang berkaitan dengan agama seperti kekhalifahan dan rangkaiannya berupa kepemimpinan, peradilan, fatwa, pengajaran dan lainnya diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, yakni apabila (pengelolaan urusan) perintah dan larangan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat, sebab hal itu sudah datang tanda-tandanya. Ini menunjukkan dekatnya kiamat, sebab menyerahkan urusan dalam hal amar (perintah) dan nahi (larangan) kepada yang tidak amanah, rapuh agamanya, lemah Islamnya, dan (mengakibatkan) merajalelanya kebodohan, hilangnya ilmu dan lemahnya ahli kebenaran untuk pelaksanaan dan penegakannya, maka itu adalah sebagian dari tanda-tanda kiamat. (Al-Munawi, Faidhul Qadir, juz 1, Darul Fikr, Beirut, cetakan 1, 1416H/ 1996M, hal 563-564).


Ada peringatan yang perlu diperhatikan pula, yaitu keadaan lebih buruk lagi di mana pendusta justru dipercaya sedang yang jujur justru didustakan, lalu pengkhianat malah dipercaya. Dan di sana berbicaralah ruwaibidhah, yaitu Orang yang bodoh (tetapi) berbicara mengenai urusan umum. Itulah yang diperingatkan dalam Hadits:


حَدِيث أَنَس ” أَنَّ أَمَام الدَّجَّال سُنُونَ خَدَّاعَات يُكَذَّب فِيهَا الصَّادِق وَيُصَدَّق فِيهَا الْكَاذِب وَيُخَوَّن فِيهَا الْأَمِين وَيُؤْتَمَن فِيهَا الْخَائِن وَيَتَكَلَّم فِيهَا الرُّوَيْبِضَة ” الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّار وَسَنَده جَيِّد , وَمِثْله لِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَفِيهِ ” قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَة ؟ قَالَ الرَّجُل التَّافِه يَتَكَلَّم فِي أَمْر الْعَامَّة “( فتح الباري).


Hadits Anas: Sesungguhnya di depan Dajjal ada tahun-tahun banyak tipuan –di mana saat itu– orang jujur didustakan, pembohong dibenarkan, orang yang amanah dianggap khianat, orang yang khianat dianggap amanah, dan di sana berbicaralah Ruwaibidhoh. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya, apa itu Ruwaibidhoh? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Orang yang bodoh (tetapi) berbicara mengenai urusan orang banyak/ umum. (Hadits dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya’la, dan Al-Bazzar, sanadnya jayyid/ bagus. Dan juga riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Lihat Kitab Fathul Bari, juz 13 halaman 84  ).


Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alahi wa Sallam bersabda:


سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ


“Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh kedustaan, saat itu pendusta dipercaya, sedangkan orang benar justru didustakan, pengkhianat diberikan amanah, orang yang amanah justru dikhianati, dan saat itu Ruwaibidhah berbicara.” Ada yang bertanya: “Apakah Ruwaibidhah itu?” Beliau bersabda: “Seorang laki-laki yang bodoh namun dia membicarakan urusan orang banyak.” (HR. Ibnu Majah No. 4036, Ahmad No. 7912, Al-Bazzar No. 2740 , Ath-Thabarani dalam Musnad Asy-Syamiyyin No. 47, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ‘Alash Shahihain No. 8439, dengan lafaz: “Ar Rajulut Taafih yatakallamu fi Amril ‘aammah – Seorang laki-laki bodoh yang membicarakan urusan orang banyak.” Imam Al-Hakim mengatakan: “Isnadnya shahih tapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.” Imam Adz-Dzahabi juga menshahihkan dalam At-Talkhis-nya, sebagaimana dikutip situs dakwatuna)


Setelah membaca hadits-hadits tersebut, timbul pertanyaan, apakah kita akan membiarkan diri kita larut dalam tipuan dunia, padahal tanda-tanda Kiamat sudah di depan mata? Sadarlah wahai manusia, mari kita banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala dengan sebenar-benanya.


Posted on 12 Januari 2015


(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 360 kali, 1 untuk hari ini)