Dok: Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Foto: Antara


Rimanews – Aksi manipulatif Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) mulai terkuak.

Tercatat sedikitnya ada lima penanggalan mundur (backdate) yang dilakukan Ahok dan jajarannya di Pemprov DKI untuk memuluskan pencairan dana Rp755 miliar untuk pembelian lahan Sumber Waras.

Ahok bertemu dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) untuk menawar membeli sebagian lahan RS Sumber Waras pada 6 Juli 2014. Plt Gubernur itu pun sudah menetapkan harga pembelian dengan nilai NJOP Rp20,755 juta per meter persegi.

Baca Juga: Ahok Tanya Kartini Terbitlah Korupsi Sumber Waras

Sehari kemudian tercapai kesepakatan, tepatnya 7 Juli 2014, Ketua YKSW Kartini Mulyadi menyatakan setuju menjual lahan Sumber Waras sesuai dengan penawaran yang diajukan Ahok.

Jauh sebelumnya, Ahok sudah pernah memerintahkan untuk membeli lahan Sumber Waras dalam rapat pimpinan Pemprov DKI pada 2 Desember 2013, sesuai dengan nilai Appraisal NJOP RSSW Tahun 2013, Rp12,19 juta/m2.

Namun faktanya, sejumlah syarat tertib administrasi negarayang wajib dipenuhi Pemprov DKI sebelum melakukan pembelian aset baru dipenuhi jauh melewati tanggal-tanggal penting di atas tadi. Bahkan, persyaratan itu baru dipenuhi Ahok dan anak buahnya di jajaran Pemprov DKI mendekati akhir Desember 2014 jelang pencairan uang anggaran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Rimanews, terungkap Ahok dan anak buahnya memanipulasi kronologi tanggal proses pembuatan syarat-syarat administrasi negara itu. Antara lain SK Tim Pembelian Tanah, SK Penetapan Lokasi, serta sejumlah dokumen pendukung dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Pencairan Dana Pembelian RS Sumber Waras.

Baca Juga: DPR Akan Bentuk Pansus Sumber Waras

Pemprov DKI membentuk tim pengadaan tanah untuk pembangunan RS Sumber Waras berdasarkan SK Kepala Dinkes DKI Nomor 2930 tahun 2014 yang diklaim terbit 8 Agustus 2014. Fakta ini ternyata bertentangan dengan temuan audit BPK yang menemukan usulan pembentukan Tim Pembelian Tanah itu sendiri baru diusulkan 24 November 2014.

Manipulasi dibuat tanggal mundur itu semakin diperkuat keterangan Kadinkes saat itu Dien Emawati yang mengakui SK itu belum ada ketika Akta Pelepasan Hak ditandatangani pada 17 Desember 2014.

Bahkan, anggota Sekretariat Tim Pembelian tanah Wintha Frilliana yang bertugas mengetik verbal isi SK baru membuat penomoran pada 30 Desember 2014. Fakta ini makin diperkuat temuan BPK dari dokumen Subbagian Biro Umum Dinkes DKI baru memberikan penomoran SK Tim Pembelian Tanah RS Sumber Waras tanggal 31 Desember 2014.

“Berdasarkan penjelasan dari pihak-pihak dan bukti dokumen terkait, SK Tim Pembelian Tanah diduga dilakukan secara tanggal mundur (backdate),” tulis dokumen yang diperoleh Rimanews.

Sumber: nasional.rimanews.com/ 21 APR 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.255 kali, 1 untuk hari ini)