Ilustrasi: index.okezone.com

Ini baru namanya kejedot depan belakang. Dahlan Iskan disemprot pihak DPR karena laporannya berupa dugaan pemerasan dianggap tanpa bukti kongkrit. Sedang oleh pihak karyawan BUMN, Dahlan Iskan dianggap menghalangi penyidikan kasus pemerasan terhadap BUMN. Maka FSP BUMN Bersatu melaporkan Dahlan atas dugaan pelanggaran Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang upaya menghalang-halangi penyidikan.

Pelanggaran pasal ini dapat diancam dengan hukuman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Inilah beritanya.

***

Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bersatu dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BUMN mengadukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan (DI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Direktur Utama (Dirut) PLN itu dilaporkan oleh para karyawan BUMN itu atas dugaan menghalangi pengusutan kasus pemerasan BUMN.

“Seharusnya DI melaporkan dugaan sekaligus menyerahkan bukti-bukti pemerasan BUMN tersebut ke KPK sebagai institusi yang secara hukum berwenang menangani tindak pidana korupsi,” kata Ketua Presidium FSP BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono kepada wartawan di kantor KPK, Rabu (21/11).

Menurut Arief, setidaknya ada satu alat bukti dalam dugaan pemerasan BUMN yang diadukan Dahlan ke Badan Kehormatan (BK) DPR.

Bukti itu berupa  kesaksian direksi BUMN yang merasa diperas. Ia juga mensinyalir adanya alat bukti pesan SMS, call data record, rekaman CCTV, ataupun daftar hadir pertemuan yang bisa memperkuat dugaan pemerasan terhadap perusahaan BUMN.

“Dalam hal ini kewajiban DI dan direksi BUMN adalah melaporkan, selebihnya biarkan KPK dengan segala kewenangannya yang bertindak,” kata Arief.

FSP BUMN Bersatu melaporkan Dahlan atas dugaan pelanggaran Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang upaya menghalang-halangi penyidikan.

Pelanggaran pasal ini dapat diancam dengan hukuman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Masih lanjut Arief, pengaduan ke KPK ini untuk menepis isu miring pencitraan yang dilakukan Dahlan dengan melapor ke BK DPR.

Ia juga mengatakan, pelaporan serikat pekerja BUMN merupakan bentuk dukungan moral kepada Dahlan agar tidak main-main memberantas korupsi di BUMN.

“Kami berharap KPK aktif merespon laporan kami dengan segera memanggil DI dan direksi BUMN yang mengaku diperas untuk selanjutnya mencari bukti pemerasan,”  tambahnya.

Itoday.Co.Id, Wednesday, 21 November 2012 15:04 ApikoJM

(nahimunkar.com)

(Dibaca 331 kali, 1 untuk hari ini)