METROPOLITAN – Pasca penutu­pan Hotel dan Griya Pijat Alex­is, tak cuma plang saja yang mulai dibongkar sejak ke­marin. Bahkan data pelang­gannya pun didesak ikut dibongkar ke publik. Se­perti yang diusulkan pim­pinan DPR RI Taufik Kurniawan.

Taufik meminta ma­najemen juga mem­buka CCTV yang dimiliki. ”Harus dibuka saja pelanggannya siapa. Kenapa jadi heboh, kan gitu. Buka saja pelanggannya di situ,” ujar Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).

Taufik punya alasan menga­pa data ’pelanggan’ Alexis mesti dibuka ke publik. Sebab, ia ingin masyarakat tahu ma­na yang munafik dan yang tidak. ”Buka semua CCTV-nya biar masyarakat tahu mana yang munafik, mana yang ng­gak. Masa kita beritanya dibi­kin pusing Alexis,” ucap Taufik.

Menurutnya, dengan dibuka­nya CCTV maka bisa menjawab kegaduhan masyarakat soal keberadaan hotel yang diduga jadi tempat prostitusi. “Buka saja CCTV-nya supaya tidak jadi fitnah. Pelanggannya siapa, tulis gitu, nggak apa-apa. Mana yang munafik, mana yang nggak, gitu,” ujar politikus PAN itu.

Menanggapi hal itu, mana­jemen Alexis pun buka suara. Legal & Corporate Affair Alex­is Group Lina Novita menga­takan, pembukaan data pelang­gan Alexis terlalu berlebihan. ”Kami apa haknya? Saya rasa itu berlebihan. Nggak mungkin lah dengan alasan apapun mengungkap,” kata Lina.

Untuk diketahui, berdasarkan data karyawan, sedikitnya ada seribu orang yang dipekerjakan. Di antaranya 600 karyawan tetap dan 400 karyawan lepas. Dari pegawai itu juga ada pe­kerja asing yang berjumlah 104 orang.

Semua disikat habis saja sehingga Jakarta punya moral dan martabat

Ketua Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Kapitra Ampera mengatakan, keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta mengeluarkan surat berisi penjelasan bahwa izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis tidak diperpanjang itu sudah tepat. ”Itu kebijakan politik dan moral. Itu tertuang dalam visi dan janji politik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno,” kata Kapitra.

Selain itu, kata Kapitra, ke­putusan dinas merupakan penegakan hukum karena mereka memiliki pertimbangan matang sebelum mengambil kebijakan. ”Itu penegakan hukum. Aktivitas (diduga pro­stitusi, red) yang jadi per­timbangan dinas membuat keputusan itu diatur juga dalam KUHP,” ujarnya.

Kapitra mengatakan, seha­rusnya Alexis tetap menjalan­kan bisnis sesuai peruntukan­nya yaitu hotel. ”Jangan kata­kan nggak ada itu (dugaan prostitusi, red). Saya punya video semuanya dan itu harus ditutup. Ini negara Pancasila, berketuhanan,” tegas Kapitra.

Kapitra juga menekankan kepada pemerintahan Anies bahwa di Jakarta ada banyak tempat-tempat pelacuran ter­selubung. ”Kalau Kalijodo saja bisa dibongkar, kenapa tempat lain tidak bisa? Anies dan Sandiaga harus bisa in­vertariasi tempat-tempat lain yang sama. Semua jangan berhenti di sini. Semua disikat habis saja sehingga Jakarta punya moral dan martabat, warga dan pemerintahannya,” ucapnya.

Sementara mulai kemarin plang Hotel Alexis yang berada di Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, mulai dibongkar. Sejak pagi petugas sudah membongkar plang nama di bagian depan hotel yang menghadap Jalan RE Martadinata. Plang ini sebelum­nya hanya ditutup selubung kain hitam. Bahkan plang nama yang berada di loteng gedung di ba­gian sisi kiri belakang juga ikut dibongkar.

Para petugas menggunakan tangga untuk menjangkau plang tersebut. Mereka juga mema­kai alat pengaman. Satu per satu huruf-huruf yang mem­bentuk kalimat Hotel Alexis dicopot.

Tak cuma plang nama, bah­kan pasca Pemprov DKI Ja­karta menyetop perizinan Hotel dan Griya Pijat Alexis, situs resmi hotel tersebut tak bisa diakses lagi.

(de/feb/run)/metropolitan.id 2 November 2017 by admin metro

(nahimunkar.org)

(Dibaca 2.245 kali, 1 untuk hari ini)