Dear Pak Nadiem, Kenapa Pelajaran Agama Dihapus Jadi Pendidikan Akhlak dan Budaya?


Ilustrasi. Foto/ytb

Bola liar tentang penghapusan pendidikan agama semakin ramai. Berdasarkan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud RI) frasa “Agama” dihapus dan digantikan dengan frasa “Akhlak dan Budaya”.

Apa yang telah diluncurkan oleh Kemendikbud ini langsung memicu reaksi kritik keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah beserta Ormas lainya dan berbagai pihak berkompeten lainya di bidang agama.

Melansir bangkapos, ini berarti nama Mata Pelajaran Pendidikan “Agama”, berganti jadi Mata Pelajaran Pendidikan Akhlak dan budaya. Pertanyaan kemudian, kenapa diganti pak Menteri? apa landasan mendasar penghapusan kata agama tersebut? Apakah harus frasa “Agama” dihapus? Sepenting apa sampai harus diganti dengan frasa “Akhlak dan Budaya”?Sejumlah pertanyaan yang berkecamuk dibenap publik ini rawan memunculkan multitafsir.

Mengutip tulisan Sigit Eka Pribadi, penghapusan frasa Agama dalam Roadmap Pendidikan Nasional merupakan bentuk melawan Konstitusi atau inkonstitusional karena bertentangan dengan 31 UUD 1945 ayat 5, yang berbunyi: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Bahkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) juga menjelaskan secara eksplisit bahwa agama sebagai unsur integral di dalam pendidikan nasional.

Dalam UUD 1945 dan UU Nomor 20 tahun 2003 tetap mencantumkan frasa Agama, lantas di Road Map Pendidikan Nasional mengapa frasa agama dihapus?

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan penghapusan frasa agama adalah bentuk penyimpanan dari UU

“Kenapa Peta Jalan yang dirumuskan oleh Kemendikbud kok berani berbeda dari atau menyalahi pasal 31 UUD 1945. Kalau orang hukum itu mengatakan ini pelanggaran konstitusional, tapi kami sebagai organisasi dakwah itu kalimatnya adalah ‘tidak sejalan’ dengan Pasal 31,” kata Haedar dilansir http://detik.com pada senin (8/3/2021).

Sementara, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud, menilai sistem pendidikan nasional, seharusnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan undang-undang.

“Dari sisi ini saja sudah jelas bahwa perintah UUD 1945 kepada pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan, harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya bahwa keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia adalah domain agama,” ujar Marsudi dilansir Republika pada senin (8/3/2021).

Kiai Abdullah Jaidi mengatakan, agama merupakan tiang bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang didasarkan pada agama dan menjalankan syariatnya menurut agama masing-masing. Tanpa adanya agama, bangunan atau pendidikan yang sudah berjalan akan jatuh dan roboh.Kiai Abdullah mengatakan frasa ‘agama’ tidak cukup diwakilkan dengan frasa ‘akhlak’ dan ‘budaya

Dihilangkannya frasa “Agama” ini, sangat sensitif dan sangat rawan melebar kemana-mana. Oleh karena itu seyogianya, terkait penghapusan frasa Agama ini dalam Road Map Pendidikan Nasional jangan dianggap remeh dan diabaikan, Pemerintah harus duduk bersama lagi, melibatkan pihak terkaitnya yang berkompeten, bagaimana baiknya terkait penghapusan frasa “Agama” ini agar tidak menimbulkan masalah

Sitha

hajinews.id, 09/03/2021

***

Menghilangkan Agama dalam Pendidikan Nasional Tindakan Inkonstitusional

  • Pembahasan PJPN tidak kalah hebohnya dan tidak kalah bahayanya dengan legalisasi miras bagi masa depan bangsa, karena itu sangat bijak jika PJPN dicabut, seperti halnya legalisasi miras

Kegaduhan masyarakat terkait perpres legalisasi miras belum hilang dari ingatan, walau Presiden Joko Widodo telah mencabut Perpresnya yang bernomor 10 Tahun 2021.

Setelah menerima masukan dan protes dari berbagai elemen masyarakat, terutama para ulama, kyai, ormas Islam dll.

Kini masyarakat dibuat gaduh lagi setelah mengetahui hilangnya Frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035 yang sedang disusun oleh Kemendikbud.

Dalam Draft PJPN itu frasa Agama diganti dengan kata akhlak dan budaya.


Saya heran, sedih dan prihatin atas hilangnya frasa agama dalam rumusan PJPN itu.

Bagaimana tidak sedih, selama ini MUI, para Kyai dan asatidz tihothat ikut serta membina kehidupan beragama kepada masyarakat, apalagi di era milenial yang tantangannya cukup berat, tiba-tiba Pendidikan Nasional menghilangkan frasa agama.

Ini bisa jadi preseden buruk bagi generasi bangsa ke depan, kelak anak cucu kita tidak lagi mengenal agama, karena pendidikan nasional tidak menyebut agama….naudzu billahi min dzalik.

ADVERTISEMENT. SCROLL TO CONTINUE READING.

 

Agama merupakan dasar (pondasi dalam kehidupan) sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan suatu dasar yang tanpa penjagaan akan hilang.

Karena itu keduanya harus beriringan, saling mengisi dan saling bersinergi. Imam Abu Hamid al-Ghazali mengatakan “Agama dan Negara Laksana Dua Orang Bersaudara”.

Berdasar konstitusi, Pendidikan Nasional harus sejalan dengan dasar Negara yaitu UUD 45 dan Pancasila.

Agama merupakan bagian dari UUD 45 Pasal 31 ayat 5 yang berbunyi “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi degan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 31 ayat 3 berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Sudah sangat terang benderang dalam undang-undang tentang konstitusi agama dalam pendidikan nasional. Makanya menghilangkan frasa agama dalam pendidikan nasional adalah tindakan inkonstitusinal, hanya saja kita tidak tahu apakah ada unsur kesengajaan atau kealfaan di balik hilangnya frasa agama. Wallahu a’lam.

Makanya ketika prasa agama hilang dari PJPN, saya bertanya-tanya; Kenapa frasa agama harus dihilangkan ? apakah pendidikan agama sudah tidak diperlukan lagi dalam Pendidikan Nasional ?

Pembahasan PJPN tidak kalah hebohnya dan tidak kalah bahayanya dengan legalisasi miras bagi masa depan bangsa, karena itu sangat bijak jika PJPN dicabut, seperti halnya legalisasi miras.***

ADVERTISEMENT. SCROLL TO CONTINUE READING.

 

Kuningan, 10 Maret 2021

Drs.K.H.Dodo Syarif Hidayatullah, MA
Ketua Umum MUI Kabupaten Kuningan

KUNINGAN (MASS) – By Agus Mustawan Published 17 jam ago

(nahimunkar.org)

(Dibaca 383 kali, 1 untuk hari ini)