usai-dilantik-deddy-mizwar-siap-kurangi-syuting-film

  • Menurut Deddy, kalau acara perhelatan Miss World tersebut tetap dipaksakan nama Indonesia dan Jawa Barat malah membuat citra yang buruk.

Berbeda dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang tidak mau berkomentar tentang perhelatan Miss World 2013 yang akan digelar di Indonesia, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memilih menolak secara bijaksana.

Menurut Deddy, perhelatan Miss World sebaiknya jangan digelar di Indonesia jika hanya membuat pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

“Kalau hanya membuat suasana tidak kondusif sebaiknya pada saat final nanti Miss World jangan digelar di Jabar,” kata wagub dengan nada bicara tenang. Jumat (6/9).

Dikatakan Deddy, sebaiknya perhelatan Miss Wold dilaksanakan di Bali atau dimanapun, yang penting bukan di Jawa Barat. Penyelenggaraan puncak Miss World 2013 dijadwal dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor, Jabar.

“Sebaiknya kita lupakan saja, kan masih ada tempat lain. di tempat lain di indonesia yang bagian dari negara kita, di Bali misalkan atau di mana, tapi kalau di Jabar mengundang pro dan kontra yang malah menimbulkan perpecahan lebih baik dihindari,” paparnya.

Menurut Deddy, kalau acara perhelatan Miss World tersebut tetap dipaksakan nama Indonesia dan Jawa Barat malah membuat citra yang buruk. [rus] Jum’at, 06 September 2013 , 15:02:00 WIB

Laporan: Arief Pratama/ rmol.co

***

Miss World dan Faktor Sabuk Hijau

Editor   –   Sabtu, 07 September 2013, 08:01 WIB

Bisnis.com, JAKARTA— Pernyataan Wakil Gubernur Deddy Mizwar yang terkesan menolak penyelenggaraan kontes Miss World di wilayah Jawa Barat seakan menjadi api bagi kelompok penentang ajang kelas dunia tersebut.

Meski tidak menyampaikannya secara formal dan sangat hati-hati, dengan mengungkapkan prakondisi yang membuat acara itu sebaiknya diselenggarakan di tempat lain di luar Jawa Barat, pernyataan Deddy Mizwar bisa dianggap sebagai mencerminkan suara hati atau bahasa Sunda-nya gerentes hate kelompok yang tak ingin ajang tersebut diselenggarakan di Sentul International Convention Centre.

Di luar kepentingan dan motif lain dari penolakan tersebut, keberatan dari kelompok yang mengedepankan pertimbangan nilai atau norma agama menjadi tak bisa diabaikan.

Bila melakukan pendekatan semacam amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) sosial, yang sampai sekarang belum ada atau belum berlaku secara resmi, peta sosiologis Jawa Barat umumnya, Bogor khususnya, memang cenderung responsif dalam menolak hal-hal yang dianggap menabrak norma atau nilai so sial yang berlaku di sana.

Jika Jawa Barat digambarkan sebagai provinsi dengan banyak pesantren, maka Bogor merupakan salah satu bagian dari ‘sabuk hijau’ yang harus diperhitungkan oleh penyelenggara sebelum memutuskan untuk menggelar acaranya di wilayah itu.

Berdasarkan daftar alamat pondok pesantren tahun 2008-2009 versi Departemen Agama, di Jawa Barat terdapat 3.845 pondok pesantren. Jumlah itu mewakili pesantren skala kecil hingga besar, yang tradisional maupun modern.

Sementara itu, berdasarkan data yang sama, untuk wilayah Kabupaten Bogor saja jumlah pesantren yang terdaftar mencapai 209, tersebar di sejumlah kecamatan.

Dari jumlah itu, yang berada di dekat Sentul Internasional Convention Centre, Kecamatan Babakan Madang, tersebar di beberapa tempat.

Di Babakan Madang sendiri tidak ada pesantren, tetapi di kecamatan yang tidak jauh dari lokasi tersebut terdapat sejumlah pesantren. Misalnya, di Kecamatan Citeureup, Cileungsi, Gunung Putri, Cibinong, dan Bojonggede, yakni 24 pondok pesantren.

Dari wilayah yang lebih jauh lagi, misalnya di Kecamatan Jonggol terdapat 17 pesantren. Sementara itu, 19 pesantren lainnya tersebar di wilayah Parung, Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, Jasinga, dan Kemang

Namun, meski terpisah jarak, solidaritas antarpesantren yang memiliki hubungan persaudaraan, atau hubungan guru murid, merupakan daya ikat emosional yang tidak bisa dinisbikan. Isu di suatu pesantren bisa saja sampai di pesantren yang jaraknya jauh, bahkan yang berada di luar Kabupaten sekalipun.

Satu hal penting yang mestinya dicermati penyelenggara kegiatan di wilayah Bogor, termasuk Kabupaten Bogor di dalamnya, adalah bahwa wilayah ini bisa dikategorikan sebagai ‘sabuk hijau’ yang tersusun dari rantai solidaritas antarpondok pesantren.

Jika pun banyak pihak pesantren lebih memilih merespons kegiatan yang tidak disukainya dengan cara mengedepankan adab dan tidak membuat huru-hara, tetapi ketika ada faktor pemantik eksternal maka gerakan ‘sabuk hijau’ ini pun patut diperhitungkan.

Kini semua terpulang pada penyelenggara Miss World, apakah akan tetap melaksanakan acara puncak di Sentul, wilayah yang sebetulnya rawan penolakan, atau memindahkannya ke tempat lain yang dapat memberikan jaminan bagi kelancaran acara tersebut.

Benar, persoalan biaya, termasuk biaya sosial, selalu menjadi pertimbangan sebuah penyelenggaraan acara. Ketika jaminan keamanan acara terancam, atau memerlukan security cost yang tak terukur, memaksakan acara di tempat yang rawan penolakan pada akhirnya akan membuat sulit banyak pihak.

Tak hanya penyelenggara yang harus berhitung dan menganalisa segala kemungkinan. Pengelola gedung, aparat keamanan setempat, juga pemerintah daerah, tak akan pernah bisa duduk tenang apalagi tidur lelap selama acara yang
berisiko mengundang konflik dipaksakan berlangsung.

Jadi, kita tunggu saja bagaimana pihak penyelenggara melakukan kalkulasi atas segala dampak dan manfaat yang bisa didapat dari acara Miss World itu.

Source : Bisnis Indonesia (7/9/2013)

Editor : Linda Teti Silitonga/ Editorial Bisnis/ bisnis.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 543 kali, 1 untuk hari ini)