VIVA.co.id – Kementerian Keuangan mengungkapkan, sampai dengan 31 Mei 2016, realisasi defisit anggaran sudah mencapai Rp189,1 triliun atau 1,49 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah sendiri menargetkan batas defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016 sebesar 2,15 persen.

“(Defisit) masih jauh dari batas sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu tiga persen dari PDB,” kata Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan dari Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat 10 Juni 2016.

Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah telah menerbitkan surat berharga negara (SBN) atau obligasi mencapai Rp340,1 triliun atau 61,2 persen dari proyeksi  APBN sebesar Rp555,7 triliun.

Luky mengatakan, penerbitan SBN tersebut sudah termasuk penerbitan SBN valuta asing sebesar US$6 miliar atau setara dengan Rp82,1 triliun.

Defisit Anggaran Diperkirakan Melebar 2,5%

“Tingginya persentase realisasi penerbitan SBN ini sejalan dengan strategi front loading untuk memanfaatkan tingginya likuiditas,” katanya.

Selain itu, strategi front loading tersebut juga diperuntukkan untuk membiayai realisasi defisit APBN yang cukup besar sejak awal tahun, serta membiayai utang jatuh tempo. Adapun jumlah SBN jatuh tempo dan dibeli kembali sampai dengan bulan Mei 2016 mencapai Rp118,9 triliun.

(ren)

© VIVA.co.id – Jum’at, 10 Juni 2016

***

Horeeee ngutang lagiiiiii
Duit utang yang kemaren aja ga jelas larinya kemana
Duit pencabutan subsidi juga ga jelas kemana larinya
Enak kali hidup dari ngutang trus rakyat yang bayar


Via FB Alisia Ismael
 – 10 Juni pukul 23:57

***

Tega Nian! Tarif Listrik Naik 140%, “Hadiah” Lebaran dari Pemerintah Jokowi

Sudah Tarif Listrik Naik Mencekik, Akibat Korupsi, Krisis Listrik Diprediksi Segera Terjadi. Itu karena terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di proyek listrik antara perusahaan-perusahaan asing dengan para penguasa Negeri ini.

Para pengkhianat bangsa pegang kuasa main mata dengan asing/ aseng, rakyat jadi korbannya.

Inilah beritanya

***

Kado Lebaran Pemeritah, Tarif Listrik Naik 140%

JAKARTA – Tahun ini, masyarakat akan mendapatkan kado istimewa dari pemerintah Presiden Joko Widodo saat lebaran nanti. Tarif listrik untuk golongan rumah tangga (R1) 900VA akan naik sebesar 140% mulai 1 Juli 2016. Sekitar 18 juta pelanggan dari 22 juta pelanggan  900 VA akan dikenakan tarif baru sebesar Rp1.400 per kWh. Kenaikan tersebut pasca dikuranginya subisidi listrik 2016. Saat ini tarif untuk golongan R1 900VA sebesar Rp565 per kWh.

“Berdasarkan perintah DPR, seharusnya kenaikan itu berlaku mulai 1 Januari 2016. Tapi karena data dari TNP2K belum lengkap, sehingga butuh waktu bagi PLN untuk memverifikasi pelanggan. Selambat-lambatnya 1 Juli diberlakukan (kenaikan tarif),”ujar Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun,Minggu (10/4).

Menurut Benny, kriteria pelanggan yang berhak menerima subsidi dan yang tidak berhak didasarkan pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan (TNP2K). Keputusan penggunaan data masyarakat miskin dari TNP2K dan bukan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) maupun Bappenas dikarenakan hal tersebut sudah disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Sudirman Said. “Jadi penggunaan data TNP2K itu Perintah DPR,” sebutnya.

Saat ini, verifikasi sudah dilakukan kepada 4,1 juta pelanggan. “Masih ada 26 juta pelanggan lagi, dimana 18 juta pelanggan tidak berhak mendapatkan subsidi,”sebut Benny. Dengan demikian 18 juta pelanggan 900 VA tersebut akan membayar trarif listrik per kWh sama dengan pelanggan 1.300 VA. “Ada opsi jika pelanggan ingin menaikkan daya ke 1.300 VA biata tambah daya  digratiskan,” ujarnya.

Anton Chrisbiyanto (ekbis.sindonews.com) – Minggu,  10 April 2016

***

Cerita Rizal Ramli Bongkar KKN Proyek Listrik di Indonesia

Ancaman krisis listrik sistem Jawa-Bali yang sebelumnya diprediksi terjadi pada 2018, kini diproyeksikan terjadi pada 2016. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya,Rizal Ramli membeberkan terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di proyek listrik antara perusahaan-perusahaan asing dengan para penguasa Negeri ini.

Praktis tersebut berdampak buruk terhadap kenaikan jumlah utang PT PLN (Persero) hingga menembus US$ 85 miliar.

Rizal Ramli mengungkapkan, 15 tahun lalu, swasta menjual listrik ke PLN seharga US$ 7-US$ 9 sen per Kwh. Padahal di seluruh dunia, seperti tarif listrik swasta di China, Thailand, dan negara lain hanya US$ 3 per Kwh.

“Kenapa tarif listrik swasta di Indonesia US$ 7-US$ 9 sen, karena asing KKN sama kroni-kroni yang berkuasa pada waktu itu. Mereka diberikan saham gratis semua, tapi imbalannya bisa pasang tarif tinggi. Lalu apa yang terjadi? Utang PLN bertambah jadi US$ 85 miliar,” jelas Rizal di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam acara Pertemuan Koordinasi Masalah dan Solusi Implementasi Program 35 ribu Mw dan Transmisi 46 ribu Km Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Utang tersebut, Ia menuturkan, menjadi beban berat bagi Negara apabila tidak dilakukan negosiasi. Kemudian Rizal memerintahkan PLN melobi utang-utang ini kepada pihak asing, namun ditolak karena adanya konflik kepentingan, sehingga Direktur Utama PLN terpaksa dicopot dari jabatannya.

Negosiasi utang tidak menyerah. Rizal Ramli meminta bantuan kepada Direktur Bank Dunia di Indonesia. Sayangnya, lembaga keuangan internasional itu mundur karena di belakang lingkaran proyek listrik tersebut dimainkan orang-orang yang berkuasa, bank besar.

“Bank Dunia tidak bisa bantu karena pemain kakap semua. Tapi mereka berdoa untuk saya semoga sukses,” ujar dia.

Pantang mundur, akhirnya Rizal memanggil rekan lama, seorang Chief Editor Wall Street Journal dan membongkar kebusukan kroni-kroni asing ini yang melakukan KKN di proyek listrik Indonesia. Kemudian, berita tersebut dimuat secara berseri di media asing itu. Berita ini gempar dan memberikan dampak positif bagi Indonesia.

“Setelah gempar, barulah para bankir dari Eropa, Amerika Serikat (AS), dan negara lainnya datang ke saya minta negosiasi. Dan usaha ini membuahkan hasil utang US$ 85 miliar bisa diturunkan jadi US$ 35 miliar. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia negosiasi utang bisa berkurang US$ 50 miliar. Pernah ada di zaman orde baru, tapi penurunan utangnya tidak sebesar itu. Tapi kita bisa tanpa lawyer, bukan dengan cara konvensional, melainkan lewat terobosan,” jelas Rizal.*/(Fik/Ahm)/bisnis.liputan6.com – 31 Mei 2016

(nahimunkar.com)

 

(Dibaca 221 kali, 1 untuk hari ini)