JAKARTA– Muara dari penyebarluasan agama Syiah di Indonesia ada di Kedutaan besar Iran di Jakarta. Oleh karena itu di hadapan anggota DPR Komisi VIII, Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) tegas mendesak pemerintah agar pertama menghentikan kerjasama Indonesia-Iran di bidang pendidikan, kebudayaan, dan agama.

“Kedua, segera menutup Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Iran di Jakarta. Langkah ini sangat strategis untuk membangun martabat dan memperkuat ketahanan bangsa dari ancaman dan ekspansi ideologi transnasional, Syi’ah Iran,” tegas ketua ANNAS KH. Athian Ali Dai, di DPR Rabu (4/2/2015).

Dalam penjelasannya KH Athian memaparkan, perkembangan pesat Syi’ah yang masif, ofensif, dan agresif di Indonesia melalui dua lembaga utama Ahlul Bait Indonesia (ABI) dan Ikatan jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) serta berbagai yayasan, majelis ta’lim, dan lembaga lainnya, tidak dapat dipisahkan dari peran utama Kedutaan Besar Iran di Jakarta.

 

“Melalui Atase Kebudayaan Kedubes Iran gerakan Syi’ah diarahkan, di koordinasikan, dan dibiayai. Kerjasama Iran-Indonesia bukan hanya di bidang politik dan ekonomi, akan tetapi telah melebar ke bidang kebudayaan, pendidikan, dan agama. Disinilah titik rawan itu bermula. Lembaga pendidikan yang berafiliasi ke gerakan Syi’ah ditunjang dan dibiayai. Beasiswa disebar ke berbagai perguruan tinggi. Pembentukan Iranian Corner di beberapa kampus. Ratusan atau ribuan orang dikirim dan di didik di berbagai perguruan tinggi di Qom Teheran. Mereka Inilah kader-kader yang diharapkan akan menjadi “Pengawal Revolusi Syi’ah Iran” di Indonesia di masa mendatang,” bebernya.

 

Menurut ANNAS, perkembangan faham dan gerakan Syi’ah di Indonesia berpotensi menimbukan konflik di masa depan.

“Sampai saat ini saja sudah terjadi konflik, gesekan, atau ketegangan di berbagai daerah di Indonesia seperti yang terjadi di Sampang, Bondowoso, Jember, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Lombok Barat, Puger Kulon, Pekalongan, Bekasi, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar, Yogyakarta,” terang KH. Athian

Pemerintah, lanjut KH. Athian, harusnya tidak menutup mata akan hal ini. Peristiwa konflik Sunni-Syi’ah di Suriah, Irak, Lebanon, atau di Yaman, harus sudah cukup meyakinkan pemerintah bagi kemungkinan terbuka konflik yang lebih besar di Indonesia jika tidak diantisipasi sejak dini.

“Karenanya di Mesir tokoh Syi’ah diusir, di Yordania Syi’ah diberangus, di Tunisia dan Aljazair Syi’ah ditolak, di Sudan disamping menutup atase kebudayaan kedutaan Iran serta mengusir diplomatnya, bahkan dinegara tetangga Malaysia dan Brunei sudah sangat tegas melarang Syi’ah,” tegasnya.

Saat itu dipaparkan pula, Syi’ah di Indonesia sering kali dikesankan oleh para tokohnya sebagai “ajaran Islam” yang menitik beratkan kepada masalah mistik dan sufistik. Padahal, Syi’ah adalah lahir dari rahim konflik politik dan berideologi politik serta berjuang untuk mendapatkan kekuasaan politik. Ideologi Syi’ah adalah makar terhadap kekuasaan di dunia Islam.

“Penipuannya melalui gaung pendekatan mazhab (taqrib), dialog sunni-syi’ah, atau ritual syi’ah yang seolah-olah sama dengan kebanyakan umat Islam di Indonesia, anti Wahabi, serta berpura-pura di front terdepan anti Israel dan Amerika, padahal di belakang bekerjasama dengan Zionis, terang Ketua FUUI ini.

Syiahisasi berjalan masif melalui berbagai lapangan di Indonesia baik melalui pendidikan, budaya, ekonomi maupun politik. Ironisnya,Kementrian Agama RI pun terperdaya sehingga memberi izin organisasi Syiah dapat bermuktamar di gedung “HM Rasyidi” Kementrian Agama beberapa bulan yang lalu.

“Sungguh menyakitkan, karena hal sama tidak pernah diberikan kepada organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia,” kata Kiai.

Ekspansi Syi’ah yang dilakukan melalui gerakan intelektual pemikiran bebas dan kritis, gerakan keagamaan ritual relijius, dan gerakan ideologi progresif membangun pemerintahan Imamah nampaknya masih difahami keliru oleh sebagian kalangan seolah-olah hanya semata diskursus tentang madzhab dalam Islam, padahal kenyataannya jauh lebih dalam dari itu, yakni mengancam keselamatan umat, bangsa, dan negara. Demikian juga Pemerintah Republik Indonesia nampaknya terlalu sederhana melihat Syi’ah dan perkembangannya.

“Oleh karena itu melalui penyampaian aspirasi ini kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dapat lebih responsif terhadap apa yang sedang dirasakan oleh umat Islam ini khususnya tentang penyimpangan dan ancaman dari gerakan Syi’ah di Indonesia. DPR RI kiranya dapat memulai melakukan dengar pendapat dengan MUI, Kementrian Agama, Ormas-Ormas Islam, bahkan dengan Kedutaan Besar Iran untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dari ancaman gerakan Syi’ah di Indonesia,” pungkasnya. (azmuttaqin/arrahmah.com) A. Z. MuttaqinJum’at, 16 Rabiul Akhir 1436 H / 6 Februari 2015 08:00

***

Yang dikeluhkan itu tadi adalah yang terlihat di masyarakat di Indonesia. Sementara itu, justru yang lewat pemerintahan tidak kalah mengancamnya. Dan inilah beritanya.

***

RABU, 16 RABI`UL AWWAL 1436H / JANUARY 7, 2015

 

Awas!! Negara Syi’ah Iran & Kemenag Jalin Kerjasama Kelola Wakaf & Masjid di Indonesia

 

JAKARTA (Panjimas.com) – Kedutaan Besar (Kedubes) Negara Syi’ah Iran yang diwakili Konselor Bidang Kebudayaan Besar, Dr Hujjatollah Ebrahimian mendatangi Direktorat Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), di Kantor Kemenag Thamrin, pada Selasa (30/12/2014).

Kedatangan wakil negara Syi’ah Iran tersebut untuk membina kerja sama dalam bidang wakaf dan pengelolaan masjid di Indonesia. Kedatangan Ebrahimian beserta tim disambut Direktur Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kemenag, Hamka beserta jajarannya.

“Iran mempunyai pengalaman puluhan tahun dalam mengelola wakaf. Dan kami, mempunyai peradaban yang baik dalam wakaf. Karenanya, Kami, Konsul Kebudayaan Iran, mewakili Rakyat Iran hendak menyampaikan usulan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, dalam pengembangan wakaf di Indonesia,” kata Ebrahimian.

“Kami juga akan melaporkan berbagai hal berkaitan dengan informasi pemberdayaan wakaf di Indonesia, ke Kementerian Kebudayaan Iran,” tambahnya.

Ebrahimian juga menyampaikan bahwa salah satu pekerjaan Badan Wakaf di negaranya adalah mengelola pemakaman dan membangun masjid­-masjid besar. Untuk itu, Ebrahimian juga menawarkan kerjasama di bidang pengelolaan masjid juga.

Dalam kesempatan itu, Konselor Kebudayaan Kedubes Negara Syi’ah Iran menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama dengan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Bimas Islam dalam beberapa hal, seperti pelaksanaan Konferensi Besar tentang sejarah dan perjalanan dakwah Wali Songo di Nusantara, agar dunia memahami Islam, khususnya di Indonesia.

Ebrahimian juga menyampaikan bahwa Iran siap dan bersedia membantu pembangunan masjid besar di makam para Wali Songo. Selain itu, Kementerian Kebudayaan Negara Syi’ah Iran juga siap bekerjasama dengan Kemenag dalam pengembangan wakaf.

Menanggapi hal itu, Hamka menyambut baik dan seolah-olah pasrah saja dengan usulan negara Syi’ah Iran tersebut. Hamka juga menjelaskan sedikit tentang tanah wakaf di Indonesia yang tersebar di 400 ribu lebih lokasi.

“Pada 2014, di seluruh Tanah Air, tercatat ada 435.395 lokasi tanah wakaf, dengan luas mencapai 4.142.464.287.906 meter persegi. Dari banyaknya tanah wakaf tersebut, sekitar 66,25 % telah bersertifikat, tepatnya yakni sebanyak 288.429. Sedang sisanya, 146.966 lokasi (32, 75%) belum bersertifikat,” ungkapnya.

“Dari segi lokasi, ada sekitar 10% tanah wakaf, berlokasi strategis dan potensial untuk dikembangkan secara ekonomis. Dan, dengan adanya kerjasama dengan Konselor Kebudayaan Kedutaan Besar di Republik Iran ini, Insya Allah sangat positif bagi Pemberdayaan Wakaf di Indonesia,” jelas Hamka. [GA/Ant/okz]

***

Pantas saja Kementerian Agama disoroti tajam oleh para ulama, karena adanya bukti-bukti mencolok pembelaannya terhadap aliran sesat syiah dan lainnya. Sehingga dalam pertemuan dengan DPR Komisi VIII itu ANNAS banyak menyoroti tajam Kemenag. Lebih-lebih pihak Kemenag pernah mengabarkan akan mencabut UU tentang Penodaan Agama dengan dalih akan disempurnakan dengan apa yang mereka sebut UU PUB (Perlindungan Umat Beragama) yang kini sedang dibuat RUUnya oleh Kemenag. Para Ulama dan Umat Islam mengisyaratkan untuk menolak RUU PUB itu karena dinilai berbau pesanan asing dan dikhawatirkan untuk melindungi aliran-aliran sesat.

 

Dalam pertemun ANNAS dengan DPR itu di antaranya telah diberitakan, ANNAS Soroti Tajam Menag dan Dirjen Bimas Islam yang Bela Aliran Sesat  https://www.nahimunkar.org/aliran-sesat-syiah-sering-gagalkan-pengajian-umat-islam-annas-soroti-tajam-menag-dan-dirjen-bimas-islam-yang-bela-aliran

Ulama Kecewa Dirjen Bimas Islam Kerap Bela Aliran Sesat https://www.nahimunkar.org/ulama-kecewa-dirjen-bimas-islam-kerap-bela-aliran-sesat/

 

 

 (nahimunkar.com)