Demo PA 212, GNPF dan FPI di Patung Kuda Jakarta, Orasinya Menuntut Jokowi Mundur


Demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat (Diah Ayu W/VOI)

 

JAKARTA – Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK NKRI) berkumpul di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Adapun ormas yang ada dalam aliansi ini adalah Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Tampak dua mobil komando yang terparkir di tengah-tengah massa. Setelah menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, perwakilan massa mulai berorasi menyerukan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Di depan massa, polisi telah memblokade Jalan Medan Merdeka Barat menggunakan pembatas jalan dan kawat berduri. Tampak aparat kepolisian masih memantau dari seberang pembatas yang memisahkan dengan massa. 

Dalam orasinya, pengurus FPI DKI Jakarta, Salman Al Farisi menyerukan tuntutan agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Hal ini disebabkan banyak penolakan akibat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR.

“Hari ini kembali kita turun ke jalan, karena kita melihat di tengah-tengah kita, dipertontonkan sebuah ketidakadilan. Tidak ada pilihan kecuali kita meminta untuk bapak Jokowi mundur. Betul?” ungkap Salman dan disambut seruan massa di lokasi, Selasa, 13 Oktober.

Salman mengatakan beberapa waktu lalu banyak mahasiswa dan kaum buruh yang turut melaksanakan aksi demo dengan tuntutan membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja dan memojokkan DPR.

Menurut dia, semestinya sasaran demo mahasiswa dan buruh beberapa waktu lalu juga harus menyasar pemerintah. “Sebagian masih menyatakan bilang Omnibus Law itu kesalahan DPR. Bukan hanya itu kesalahan legislatif, tetapi biangnya eksekutif,” tutur dia.

voi.id, 13 Okt 2020 14:13 | Tim Editor 

 

 

***

 

 

Muncul Spanduk “Jokowi Mundur” di Demo PA 212 Tolak UU Cipta Kerja


Muncul spanduk “Jokowi Mundur” di demo PA 212 menolak UU Cipta Kerja.(Suara.com/Bagas)

 

Pendemo pakai baju serba putih.

SuaraJakarta.id – Muncul spanduk “Jokowi Mundur” di demo PA 212 menolak UU Cipta Kerja. Spanduk itu mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, PA 212, FPI, hingga GNPF Ulama.

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, pada pukul 12.40 WIB massa mulai menyemut di tepatnya di Area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020).

Massa terlihat datang dari berbagai kalangan mulai dari orang tua hingga remaja, laki-laki hingga perempuan.

Umumnya mereka mengenakan pakaian serba putih.

Tak hanya itu mereka datang dengan berbagai atribut seperti panji-panji bendera hingga poster besar. Salah satu yang menarik yakni spanduk yang terpasang di atas mobil komando.

Spanduk itu bertuliskan 7 tuntutan ANAK NKRI terkait UU Omnibus Ciptaker. Salah satu yang menjadi sorotan yakni meminta agar Presiden Joko Widodo mundur. Berikut tulisan dalam spanduk itu.

  • Mendukung aksi rakyat tolak UU Cilaka di Indonesia
  • Stop Kezaliman Terhadap Rakyat
  • Bebaskan semua pelaku aksi anti UU Cilaka yang ditangkap dan stop penyiksaan terhadap mereka
  • Mendorong semua elemen bangsa untuk bangkit
  • Segera batalkan UU Cilaka
  • Menuntut Jokowi mundur
  • Menuntut semua partai pendukung UU Cilaka untuk segera membubarkan diri

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bakmumin, mengatakan, aksi kali ini sebenarnya merupakan aksi lanjutan dari sebelumnya. Mereka menuntut agar Presiden menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Omnibus Law Ciptaker.

“Aksi ini kan dari aksi lanjutan dari tolak RUU OBL (Omnibus Law) dan RUU HIP yang sebelumnya pernah dilaksanakan pada Februari jauh sebelum demo buruh kemaren dan aksi kali ini pun sama selain menyerukan untuk dikeluarkan Perppu untuk pembatalan UU OBL (Omnibus Law) dan juga penolakan RUU HIP/PIP/BPIP,” tuturnya saat dihubungi.

jakarta.suara.com, Pebriansyah Ariefana Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:17 WIB

***

Ini 7 Tuntutan Keras FPI, GNPF, & PA 212 Terkait UU Cipta Kerja Jokowi

Jakarta, – Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI), GNPF, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 akhirnya menyampaikan pernyataan resmi terkait disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR. Menurut FPI dan kawan-kawan, disahkannya UU tersebut bertujuan untuk memuluskan kepentingan asing dan China.

Oleh karena itu, mereka menolak UU yang diusulakn oleh pemerintahan Jokowi tersebut.

“Tidak dapat dipungkiri kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk

dominasi oligarki ekonomi Asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal (buruh),” kata Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis dalam rilis persnya, Jumat (9/10/2020).

Menurut dia disahkannya UU yang diprotes oleh buruh dan sejumlah elemen masyarakat itu meunjukkan pemerintah ingin menzalimi rakyatnya. UU tersebut juga dinilai menghancurkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

“Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang zalim,

yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang,” lanjutnya.

Berikut adala 7 poin penting tuntutan FPI, GNPF, dan PA 212 terkait UU Cipta Kerja:

1. Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat.

2. Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezdaliman terhadap rakyat sendiri.

3. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan.

4. Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezdaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini.

5. Mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.

6. Menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur/berhenti sebagai Presiden karena

ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan.

7. Menuntut Partai Partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong Aseng dan Asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat.

(Nikolaus Tolen\Editor)

law-justice.co, Sabtu, 10/10/2020 07:48 WIB

(nahimunkar.org)

(Dibaca 570 kali, 1 untuk hari ini)