Aturan KPU tentang penyandang disabilitas mental bisa ikut mencoblos di pemilu 2019 menambah heboh peristiwa politk di negeri ini. Aturan itu merujuk pada putusan MK bernomor 135/PUU-XIII/2015, warga yang mengidap gangguan jiwa bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat khusus. Syarat khusus agar penderita gangguan jiwa bisa memilih adalah ia harus mengantongi surat keterangan sehat dari dokter. Putusan tersebut menyatakan pemilih disabilitas mental, sepanjang tidak mengalami gangguan jiwa atau ingatan yang permanen maka masih memiliki hak pilih.

Mengutip dari laman jawapos.com, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki sejumlah kategori yang bergantung pada tingkat gangguan jiwanya. Ada yang memang benar-benar sampai hilang ingatan, tapi ada yang stres berat. Beberapa jenis gangguan jiwa masih mungkin untuk diupayakan kesembuhannya. Menurut dia, nama ODGJ juga dicantumkan dalam DPT untuk mengantisipasi kesembuhan mereka. Sebab, tidak semua gangguan jiwa itu bersifat permanen. “Kalau tidak didaftar di DPT, nanti saat hari pemungutan suara ternyata sembuh, berarti pemilih ini kehilangan hak pilih.”

Data Kementerian Kesehatan tahun 2017 menunjukkan, sekitar 14 juta orang di Indonesia yang berusia di atas 15 tahun mengalami gejala depresi dan gangguan kejiwaan. Sementara jumlah penyandang disablitas mental menurut data KPU sekitar 400.000 orang. Angka yang cukup besar memengaruhi jumlah suara pemilih.

Dikutip dari mediadiabilitas.org, penyandang disabilitas mental adalah ODMK atau Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Dari penjelasan di atas, ODGJ memiliki hambatan menjalankan fungsinya sebagai manusia normal. Lalu yang menjadi pertanyaan besar adalah bisakah orang gila memilih? Pasalnya, untuk berpikir dengan nalar sehat dan pemikiran yang matang saja belum tentu bisa. Sebagian kalangan menilai aturan ini bisa menurunkan kualitas hasil pemilu. Selain itu, hal ini memiliki peluang terjadinya manipulasi. “Bisa saja orang gila tersebut diarahkan atau diwakili untuk memilih partai atau paslon tertentu,” kata Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Memang, Pasal 198 dalam UU Pemilu tidak menyebutkan secara eksplisit larangan ODGJ ikut memilih. Sehingga KPU menganggap tak ada yang perlu dipermasalahkan. Justru akan menjadi masalah jika KPU menghambat hak konstitusional tiap warganegara. Hukum buatan manusia memang aneh. Apa jadinya bila seseorang dengan gangguan jiwa diberi kebebasan memilih calon pemimpin negeri?

Dalam kamus demokrasi, suara ulama, profesor, intelektual, kaum terpelajar sama sahnya dengan suara ODGJ. Sistem politik demokrasi yang menitikberatan pada jargon ‘suara rakyat suara Tuhan’ meniscayakan suara penderita jiwa sama pentingnya dengan suara orang sehat. Intelektualitas seseorang memilih pemimpin tak begitu berarti dalam pemilu. Kualitas pemimpin tak menjadi perhatian penting. Lawong suara orang gila disetarakan dengan suara profesor atau ulama. Yang penting memenangkan suara sebanyak-banyaknya.

Dalam Islam, posisi ODGJ terbebas dari beban hukum termasuk dalam perkara memilih pemimpin. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Aisyah ra, “Diangkat (lah) pena dari tiga orang yakni dari orang yang tidur sampai orang tersebut kembali bangun, dan dari anak kecil sampai anak tersebut bermimpi (baligh), dan dari orang yang gila sampai dirinya menjadi berakal kembali”.

Kepemimpinan adalah perkara utama dalam Islam. Sebab, pemimpin adalah pemutus kebijakan dan penanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Begitu besarnya tanggungjawab seorang pemimpin, Islam sangat memperhatikan bagaimana Islam memillih pemimpin. Sabda Nabi SAW berikut menjadi salah satu bukti betapa pentingnya sebuah kepemimpinan, “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Memilih pemimpin bukanlah perkara main-main. Memilih pemimpin juga bukan sekedar rebutan suara. Bukan pula tentang siapa pemenangnya. Memilih pemimpin itu memilih seseorang dengan apa ia memimpin dan bagaimana dia mengelola dan mengatur negara. Jadi, kepemimpinan bukanlah perkara main-main. Masa depan negeri ini sedang dipertaruhkan. Dan lagi-lagi, politik demokrasi menunjukkan kecacatannya. Salah dan benar tak menjadi ukuran. Masihkah kita berharap pada aturan manusia yang sudah banyak cacatnya? Wallahu a’lam.

Chusnatul Jannah
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Sumber: suara-islam.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 666 kali, 1 untuk hari ini)