tokoh2 parpol_8326237432

Ranking Terkorup : Anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok masih optimis karena menurutnya partai terkorup ranking pertama Golkar, terkorup ranking kedua PDIP, dan terkorup ketiga adalah PD./ rimanews.com

JAKARTA (voa-islam.com) – Partai Demokrat yang kini dipimpin Anas Urbaningrum dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina kian mendekati kehancuran.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan, publik menilai kader Partai Demokrat sebagai yang paling korup.

“Demokrat tidak mampu mengatasi opini publik bahwa kadernya paling korup,” kata Direktur Riset SMRC Jayadi Hanan dalam pemaparan hasil survei di JakartaAhad, 3 Februari 2013. Padahal tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono mencapai 56 persen pada Desember 2012.

…Demokrat tidak mampu mengatasi opini publik bahwa kadernya paling korup

Jayadi menuturkan, survei dilakukan pada 6-20 Desember 2013 melalui wawancara tatap muka. Jumlah responden mencapai 1.220 orang dengan ambang batas kesalahan sebesar 3 persen dan tingkat kepercayaan sebanyak 95 persen. Pemilihan responden dilakukan dengan metodemultistage random sampling.

 Jayadi menjelaskan, secara teori seharusnya persepsi terhadap Presiden Yudhoyono sejalan dengan Partai Demokrat, partai pendukung pemerintah. Dia mencontohkan pada periode 2004-2009. Semakin baik kinerja presiden, dukungan kepada Demokrat juga semakin kuat. Tetapi dalam kurun waktu 2011-2012, hubungan antara Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat sangat lemah.

Jayadi menjelaskan, anomali ini terjadi sejak bekas Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, berkicau mengenai kasus Hambalang. Pernyataan Nazarudin mengenai keterlibatan Ketua Umum Anas Urbaningrum dalam kasus ini mendapat perhatian besar dari media massa. “Ini yang menjadi awal anomali ini,” kata dia.

 Jayadi menjelaskan, jika masalah korupsi ini tidak tertanggulangi pada 2013, elektabilitas Demokrat akan terus merosot. Menurut dia, kinerja baik pemerintah tidak akan bisa mendongkrak citra partai pemenang Pemilu 2009 ini.

…ia bisa hilang dari peta politik nasional hasil pemilu 2014

Jayadi memaparkan, Demokrat harus patuh terhadap hukum pidana dan politik. Sebab, Demokrat merupakan partai politik.

“Bila tidak, Demokrat tidak punya dasar untuk bertahan hidup,” ujarnya.

Bila Demokrat tidak melakukan bersih-bersih dari opini tentang korupsi, besar kemungkinan Demokrat tidak akan lolos electoral treshold, alias ambang batas partai menempatkan kadernya di DPR.

“Sehingga, ia bisa hilang dari peta politik nasional hasil pemilu 2014,” tutur Jayadi. [Widad/tmp, trb] Senin, 04 Feb 2013

***

Komentar dari Orang Jujur terhadap berita tersebut.

3 BESAR PARTAI TERKORUP INDONESIA.

(tercatat tak terhapuskan)

(Berdasarkan jumlah kader dipemerintahan dan wakil-wakil rakyat yang terlibat kasus korupsi dalam 8 tahun terakhir 2004 s/d 2013 ( Data Sekretaris Kabinet dIitambah Data ICW yang dirilis awal Januari 2013) :

Juara I : Partai Golkar dengan kasus korupsi diatas 60 Kasus.

Juara II: PDIP : dengan kasus korupsi diatas 30 kasus.

Juara III: Partai Demokrat dengan kasus korupsi diatas 20 kasus.

Kecuali Hanura dan Gerindra seluruh partai berbasis Nasionalis tingkat korupsinya sangat tinggi dibanding partai-partai berbasis Islam.

Sangat tingginya tingkat korupsi partai Nasionalis bisa mencapai 10 kali lipat dari tingkat korupsi partai-partai berbasis Islam.

Sebagai contoh PKS misalnya, dari tahun 2004 sampai 2012 kasus korupsinya hanya 2 kasus, bahkan jika dimasukkan kasus terbaru 2013, PKS masih termasuk partai dengan tingkat korupsi yang kecil yaitu hanya 3 kasus selama 8 tahun yaitu dari tahun 2004-2013.

Bandingkan dengan PDIP yang kasus korupsinya 36 kasus (10x lipat lebih besar dari PKS).

Data tersebut diatas baru belum dilihat dari besarnya nominal (Rp.) yang dikorupsi partai-partai berbasis nasionalis, jika dilihat dari nominalnya maka tingkat korupsi partai berbasis nasionalis lebih besar lagi.

Fakta tingginya tingkat korupsi partai-partai berbasis nasinalisme adalah suatu kemunafikan yang besar dan memuakkan.

Sungguh aneh, karena partai nasionalis adalah partai-partai yang mengusung nilai nilai nasionalisme, persatuan dan cinta tanah air, tetapi ternyata secara diam-diam mereka mengkorupsi besar-besaran negrinya sendiri.

Katanya partai nasionalis, cinta tanah air, cinta persatuan, tapi kok negrinya diam-diam dikorup besar besaran.
Merdeka!! Tampaknya pekikan ini bagi partai-partai nasionalis hanyalah retorika basa-basi belaka

Tetapi sebuah konspirasi besar dari pendukung partai-partai Nasionalis termasuk didalamnya media-media sekuler dan media kristen secara massive mencoba membalikkan fakta sehingga partai-partai berbasis Islam seolah-olah adalah partai-partai dengan korupsi yang besar

Pendukung partai-partai berbasis nasionalis ramai-ramai mengecam dan berteriak maling pada partai-partai berbasis Islam, padahal sebenarnya justru partai-partai mereka sendiri itulah maling-maling kelas kakap negri ini.

Jadi sebenarnya siapa yang munafik dan jualan kebohongan?

***

Pelaporan Pajak Presiden SBY dan Keluarga Menimbulkan Tanda Tanya

(Ilustrasi oleh thejakartapost.com)

dakwatuna.com – Pelaporan pajak tahunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta kedua anaknya, Agus Harimurti dan Edhie “Ibas” Baskoro, menimbulkan tanda tanya. Dalam dokumen yang menunjukkan Surat Pemberitahuan (SPT) SBY dan kedua anaknya, yang berhasil didapatkan The Jakarta Post, tidak menyebutkan detail sejumlah penghasilan yang didapatkan sepanjang tahun 2011.

Keaslian dokumen itu dibenarkan oleh sejumlah sumber yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. SPT tahun 2011 yang dimasukkan pada kuartal pertama tahun 2012 tertulis, SBY disebutkan memperoleh penghasilan Rp 1,37 miliar selama setahun sebagai presiden dan tambahan Rp 107 juta dari sejumlah royalti.

Dalam dokumen itu juga terungkap pada tahun 2011, SBY membuka sejumlah rekening bank yang total nilainya mencapai Rp 4,98 miliar dan 589.188 dollar AS atau sekitar Rp 5,7 miliar (kurs Rp 9.600 per dollar AS). Dalam SPT itu tak disebutkan detail dari mana sumber keuangan itu. Juru bicara presiden,Julian Pasha, tidak memberikan respon atas pertanyaan The Jakarta Post, Selasa (29/1/2013).

The Jakarta Post juga tak berhasil mendapatkan SPT SBY tahun sebelumnya dan juga tak tahu di mana dana-dana itu tersimpan, apakah berasal dari harta sebelumnya atau merupakan akumulasi terbaru.

SBY selama ini selalu menekankan tentang pentingnya warga untuk memenuhi kewajiban pajak mereka termasuk keinginan untuk tranparansi bagi para pejabat publik. “Mari kita ciptakan kultur pajak berbudaya, menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” demikian kata SBY di depan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2009 ketika ia memasukkan SPT tahunan.

Sementara, Agus (34), dalam SPT tahun 2011 ia menyebutkan memperoleh penghasilan tahunan Rp 70,2 juta. Agus adalah seorang perwira di Kostrad di Jakarta. Dokumen pajak itu juga memperlihatkan, Agus membuka empat rekening bank berbeda dan sebuah akun deposito dengan total Rp 1,63 miliar. Tak ada informasi di dokumen mengenai sumber-sumber dana tersebut dan pada bagian pendapatan tambahan, termasuk istri Agus, Annisa Pohan, dibiarkan kosong.

Agus terdaftar sebagai pembayar pajak sejak tahun 2007 namun baru memasukkan SPT pada tahun 2011. Ibas memberikan penjelasan, berdasarkan undang-undang, hanya perwira tinggi militer yang wajib melaporkan sumber kekayaan mereka. “Mas Agus sekarang hanya seorang mayor,” katanya, dalam email.

Ibas, yang menggambarkan dirinya sebagai pejabat publik dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR, mengaku selalu konsisten memasukkan pelaporan pajak ke KPK sejak tahun 2009. “Saya selalu memenuhi kewajiban saya untuk memasukkan pelaporan pajak tahunan sesuai dengan aturan,” katanya.

Berdasarkan SPT tahun 2011, Ibas memperoleh pengasilan Rp 183 juta sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat. Ia juga memiliki investasi sebesar Rp 900 juta di PT Yastra Capital, deposito sebesar Rp 1,59 miliar, dan uang tunai totalnya mencapai Rp 1,57 miliar.

Ibas tidak menyebutkan dalam SPT pendapatan lainnya seperti pembayaran dividen, donasi, saham ataupun jenis investasi lain. Ia memiliki total aset sebesar Rp 6 miliar seperti yang tertulis dalam SPT tahun 2010 termasuk sebuah Audi Q5 SUV dengan harga Rp 1,16 miliar.

Sebagai seorang anggota DPR, Ibas diharuskan melaporkan kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana ia menyebutkan total aset pada tahun 2009 sebesar Rp 4,42 miliar. Dalam SPT tahun 2009, aset Ibas senilai Rp 5,18 miliar. Ia tidak menyebutkan adanya sumber pendapatan lain.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang juga mertua Ibas, memberikan penegasan. “Sebagai ayah dari mereka (Ibas dan Agus), saya memberikan kepastian kepada Anda jika tak ada perbedaan dari pelaporan pajak mereka,” katanya.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany  mengatakan seharusnya ada penjelasan rasional jika ada perbedaan data yang mencurigakan dari pembayaran pajak yang dilakukan keluarga presiden. “Mustahil jika keluarga presiden tidak mengisi SPT dengan benar. Mereka memiliki tim khusus yang menghitung semua kewajiban pajak mereka untuk memastikan akurasi,” katanya.

Fuad menambahkan, direktorat juga tak punya otoritas mempertanyakan ke pembayar pajak jika terdapat perbedaan antara akun bank dan penghasilan tahunan mereka. (tribunnews)

Redaktur: Hendratno

Topik: Kasus Pajak Keluarga SBY

Rubrik: Nasional | Kontributor: Tim dakwatuna.com – 31/01/13 | 01:37 | 17 Rabbi al-Awwal 1434 H

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/01/27419/pelaporan-pajak-presiden-sby-dan-keluarga-menimbulkan-tanda-tanya/#ixzz2Jh11kZoL

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.141 kali, 1 untuk hari ini)