Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat menyerahkan berkas hasil penyidikan kasus Siyono kepada Komisi III DPR RI, Selasa (12/4). Foto: Beritaempat.com/Buce


Komnas HAM Menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran HAM:

Pertama adalah hak untuk tidak disiksa oleh siapapun.

Yang kedua, lanjut Ketua Komnas HAM Imdad, pelanggaran terhadap hak hidup yang merupakan hak yang tidak bisa dikurangi atau dicabut dalam kondisi apapun.

Dan pelanggaran HAM ketiga menurutnya adalah adanya kesalahan dalam prosedur penangkapan dan penahanan.

Ketua Komnas HAM, M.Imdadun Rahmat mengungkapkan sejumlah kejanggalan-kejanggalan atas kasus kematian Siyono mulai pemberitahuan kematian Siyono secara tak terus terang, keluarga disodorkan uang Rp 100 juta tanpa kejelasan dan diintimidasi serta adanya upaya menghalangi proses autopsi jenazah Siyono.

Menurut Imdad, ada sebanyak 121 kematian orang tanpa melalui pengadilan, berbagai tindak penyiksaan, penahanan dan penangkapan tanpa disertai dengan surat resmi dan lain sebagainya.

Inilah beritanya.

***

Komnas HAM Menyimpulkan Ada Indikasi Pelanggaran HAM Pada Kasus Kematian Siyono

Jakarta, Beritaempat – Setelah melakukan kajian berdasarkan pada data informasi dan fakta yang dihimpun oleh tim Pemantau dan penyidikan Komnas HAM terhadap kematian Siyono, terduga pelaku terorisme yang ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri dan diketahui wafat dalam proses penyidikan, Komnas HAM Menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran HAM.

Hal itu diutarakan oleh ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat, dalam rapat gabungan Komisi III DPR, Komnas HAM, Kontras dan Muhammadiyah di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/4). “Diduga telah terjadi pelanggaran HAM,” kata Imdad.

Pelanggaran tersebut, kata Imdad, yang pertama adalah hak untuk tidak disiksa oleh siapapun dan dalam keadaan apapun sebagaimana dijamin dalam pasal 28 I ayat 1 Undang-undang dasar 1945 pasal 4 dan pasal 9 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Perppu 8 tahun 1998 tentang ratifikasi kovenan tentang penyiksaan atau hukumnya lain yang tidak manusia dan merendahkan martabat manusia junto pasal 354 KUHP junto pasal 11 ayat 1 huruf a dan d peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2008 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia,” terang Imdad.

Yang kedua, lanjut Imdad, pelanggaran terhadap hak hidup yang merupakan hak yang tidak bisa dikurangi atau dicabut dalam kondisi apapun sebagaimana dijamin dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang dasar 1945 pasal 4 dan pasal 9 UU 39 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 Kovenan International hak sipil dan politik yang telah diratifikasi melalui Undang-undang 12 tahun 2005 junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Dan pelanggaran HAM ketiga menurutnya adalah adanya kesalahan dalam prosedur penangkapan dan penahanan.

“Bahwa peristiwa kematian saudara Siyono merupakan peristiwa pengulangan yang terjadi pada penanganan tindak pidana terorisme yaitu adalah peristiwa kematian di luar proses peradilan extra judicial, tindakan penyiksaan terhadap tahanan, dan pengingkaran terhadap prosedur beracara dalam proses penangkapan dan penahanan,” tegasnya.

Seperti diketahui bahwa, Siyono (39 tahun), warga Dusun Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten, ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri pada Selasa (9/3). Siyono ditangkap atas dugaan terlibat kasus terorisme. Dan diketahui wafat hari sabtu (12/3) dalam proses penyidikan. (NB Thyssen)

Sumber: news.beritaempat.com/2016/04/12  

 

***

Kasus Siyono Pengulangan Penyimpangan Tindak Terduga Terorisme

Saat Kontras

Saat Kontras, Pemuda Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, Komnas HAM menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI Selasa 12 April 2016 (Foto : M.Asari)

JAKARTA – Kematian Siyono sebenarnya pengulangan dari sekian kali penindakan terhadap terduga terorisme. Kasus ini kembali menjadi catatan DPR dan pemerintah dalam rangka merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Penanganan Terorisme.

Ketua Komnas HAM, M.Imdadun Rahmat mengungkapkan sejumlah kejanggalan-kejanggalan atas kasus kematian Siyono mulai pemberitahuan kematian Siyono secara tak terus terang, keluarga disodorkan uang Rp 100 juta tanpa kejelasan dan diintimidasi serta adanya upaya menghalangi proses autopsi jenazah Siyono.

Imdad dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI meminta parlemen untuk melakukan kajian secara komprehensif dan tidak merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengingat masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

Menurut Imdad, sebanyak 121 kematian orang tanpa melalui pengadilan, berbagai tindak penyiksaan, penahanan dan penangkapan tanpa disertai dengan surat resmi dan lain sebagainya. Atas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, hingga kemudian Komnas HAM memutuskan untuk melakukan autopsi hingga akhirnya ditemui fakta penyebab kematian akibat patah tulan dada, patah 5 tulang rusuk bagian kiri, patah tulang rusuk di kanan hingga menembus jantung.

Ketua PP Muhamadiyah, Busyro Muqaddas mengatakan adanya kematian Siyono mencederai keberadaban proses penegakan hukum di Indonesia. Apalagi seperti diketahui dalam UU Tindak Terorisme tercantum bahwa dalam salah satu pasal kewenangan adalah mengatur penegak hukum bisa menahan terduga terorisme hingga 30 hari.

“Ini hanya cukup  2-3 hari Siyono tewas. Ini tragedi kemanusiaan yang merobek hati rakyat yang seharusnya dilindungi,” kata Busyro dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Selasa (12/4/2016).

Waki Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan hal-hal yang disampaikan oleh Muhamadiyah, Komnas HAM dan KontraS akan menjadi masukan dan catatan dalam rapat dengar pendapat selanjutnya dengan BNPT dan Kapolri. Desmon menuturkan permintaan untuk menunda revisi UU Terorisme atas kritikan deretan penyimpangan penindakan terduga terorisme, menjadi catatan Komisi III DPR RI untuk perbaikan ke depan.

Desmond dalam rapat dengan pendapat juga mengungkapkan memahami apa yang disampaikan lapisan masyarakat kepada Komisi III DPR RI sesuai dengan fungsinya dalam rangka mengawasi mitra kerja yakni penegak hukum. Ia menegaskan tentunya  berbagai pelanggaran tak terulang.  Tak hanya itu, Desmond mengaku pernah membicarakan agar ada sanksi dan pidana yang kongkrit ketika terjadi pelanggaran, namun demikian tak sepenuhnya dijawab oleh mitra-mitra Komisi III DPR RI.

Berkaitan keuangan, Desmond mengatakan semestinya kepolisian  melaporkan laporan keuangan itu usai pengesahan APBN ke Komisi III. Namun demikian hingga hari ini, kepolisian belum menyerahkan padahal  banyak hal yang harus diaudit dan tentu patut dipertanyakan peruntukan dana-dana yang bersumber dari rakyat. “Banyak yang akan kita audit,” kata Desmond. (asr)

Sumber: erabaru.net/12/04/2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.113 kali, 1 untuk hari ini)