Ilustrasi: Ratusan Umat Islam Demo Anti-Densus 88/ Liputan6.com

  • Fungsi dan kewenangan Tim Anti Bom jauh melebihi Densus sendiri. Fungsi Densus hanya menangani pembinaan dan proses hukum para aktivis Islam yang dicap teroris, setelah ditangkap, dijinakkan dan dianggap tidak membahayakan.
  • Jadi Densus itu proses penyidikannya saja, tapi tim yang nembak, yang nyergap, yang ngintelin, membunuhi dan memonitor itu Tim Anti Bom.
  • Biaya operasi Tim Anti Bom, seratus persen ditanggung oleh Amerika Serikat dan biaya dari narkoba, karena pemerintah RI tidak mampu membiayai. Dalam laporan deradikalisasi bahkan Gories Mere sendiri menyebutkan, ‘Karena pemerintah tidak menyediakan dana yang cukup untuk program deradikalisasi maka saya dan teman-teman polisi lain mencari sumber dana dari non-APBN.
  • Dana non-APBN dalam operasi Tim Anti Bom itu salah satunya adalah penjualan narkoba hasil penangkapan di Badan Narkotika Nasional (BNN). Di situlah sebenarnya permainan-permainan kenapa narkoba tidak hilang-hilang, ditangkap dijual kembali. Bahkan menurut teman-teman yang pernah menangani kasus narkoba, mereka itu dipelihara oleh Gories Mere dan kalau sudah tidak diperlukan lagi maka si Bandar Narkoba itu akan ditembak.

Inilah berita-beritanya.

***

Proyek Densus Dibiayai Amerika dan Dana Narkoba?

Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman SH mengungkapkan, proyek antiterorisme yang dilakukan Densus 88 Antiteror didanai Amerika dan uang panas narkoba. Karenanya, DPR RI harus mengaudit keuangan Densus, dari mana saja sumbernya.

“Kita punya bukti konkret Densus itu dibiayai Amerika, pada awalnya sebesar sebesar $ 12.000.000 atau lebih kurang seratus miliaran lebih. Nah, dana itu kontinyu sampai sekarang,” ungkapnya dalam kuliah umum ilmiah bertema “Memerangi Syariat Islam dengan Deradikalisasi” di Masjid Muhammad Ramadhan, Ahad (9/10/2011).

Salah satu buktinya, papar Munarman, terungkap dalam bocoran kawat diplomatik yang telah dibocorkan Wikileaks baru-baru ini. Salah satu bocorannya telah diberitakan di website bahwa sampai sekarang Densus 88 membagi-bagi hadiah berupa uang yang  salah satunya bersumber dari Amerika Serikat. “Jadi, setiap peristiwa terorisme, setelah penangkapan terhadap para aktivis Islam yang difitnah sebagai teroris itu akan ada bagi-bagi hadiah mereka,” paparnya di hadapan seribuan jamaah kajian yang diadakan oleh Majelis Ilmu Ar-Royyan itu. “Tempat bagi-bagi hadiah itu salah satu tempatnya di pangkalan kontra terorisme mereka. Pangkalan kontra terorisme mereka ini satu ada di Mega Mendung satunya lagi ada di Akpol Semarang.”

Uniknya, kedua pangkalan kontraterorisme itu tak bisa diakses oleh siapapun, bahkan oleh polisi biasa. Kasus ini sama dengan laboratorium Namru di Indonesia. “Namru itu milik Angkatan Laut Amerika Serikat kerjasama dengan Departemen Kesehatan tetapi bahkan Menteri Kesehatan tidak bisa masuk ke laboratorium Namru. Nah sekarang ini kejadian terhadap tubuh kepolisian kita, ada pangkalan-pangkalan mereka yang bahkan polisi sendiri tidak bisa masuk,” jelas Ketua An-Nashr Institute itu.

Munarman menambahkan, peristiwa penangkapan dan pembunuhan aktivis Islam itu diikuti dengan bagi-bagi uang hadiah yang sumbernya dari Amerika Serikat dan dari bisnis narkoba hasil tangkapan Badan Narkotika Nasional (BNN). “Gories Mere kenapa dia ditempatkan jadi kepala BNN? ini sumber uang sebetulnya, karena saat terjadi penangkapan besar-besaran kan barang buktinya ada di BNN itu tidak ada yang tahu kalau barang buktinya dijual kembali untuk biaya-biaya deradikalisasi, itu sumber keuangannya berasal dari situ,” ujarnya.

Menurut Munarman, biaya operasi itu seratus persen ditanggung oleh Amerika Serikat dan biaya dari narkoba, karena pemerintah RI tidak mampu membiayai. “Biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan biaya-biaya dari narkoba. Dalam laporan deradikalisasi itu bahkan Gories Mere sendiri menyebutkan, ‘Karena pemerintah tidak menyediakan dana yang cukup untuk program deradikalisasi maka saya dan teman-teman polisi lain mencari sumber dana dari non-APBN,’” ungkapnya.

Untuk itu, Munarman mendesak DPR RI agar mengaudit keuangan Densus. “Itu yang kita minta bersama ustadz Abu Jibriel ke Komisi III DPR RI supaya itu diaudit Densus itu, dari mana sumber duitnya?” desaknya. [taz/ahmed widad] Senin, 10 Oct 2011, BEKASI (voa-islam.com) 

***

Munarman: Gories Mere adalah DPO Paling Diburu Mujahidin!!

Orang yang paling berbahaya bagi para mujahidin Indonesia adalah Gories Mere. Kalau polisi punya daftar DPO di kalangan mujahidin yang dituduh teroris, maka sebaliknya orang nomor satu yang masuk daftar DPO mujahidin adalah Gories Mere.

Pernyataan itu disampaikan Munarman SH dalam kuliah umum ilmiah bertema “Memerangi Syariat Islam dengan Deradikalisasi” di Masjid Muhammad Ramadhan Bekasi, Ahad (9/10/2011).

Dalam forum kajian yang diselenggarakan oleh Majelis Ilmu Ar-Royyan itu, Munarman memetakan kekuatan polisi Kristen di tubuh Detaseman Khusus (Densus) 88 Antiteror yang sangat berperan dalam memerangi para aktivis Islam.

“Di dalam Densus itu sebenarnya ada unit yang diistimewakan betul daripada unit lainnya, yaitu unit Tim Anti Bom. Tim Anti Bom ini dikomandani langsung oleh Gories Mere. Kuncinya itu merekrut polisi-polisi Kristen dan polisi-polisi kafir lainnya,” papar Ketua An-Nashr Institute itu di hadapan seribuan jamaah.

Uniknya, jelas Munarman, meski Tim Anti Bom ini memiliki tugas buru sergap yang boleh melakukan tembak di tempat, tapi unit Densus ini hanya bisa diakses oleh Gories Mere. “Tugasnya buru dan sergap. Jadi tugas yang nembak-nembak di lapangan itu langsung keluar komando polisinya dulu. Itu yang tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali oleh Gories Mere yang memberikan laporannya kepada kedutaan Amerika,” jelas Munarman yang juga Ketua Front Pembela Islam (FPI) Pusat itu.

Fungsi dan kewenangan Tim Anti Bom ini, lanjut Munarman, jauh melebihi Densus sendiri. Fungsi Densus hanya menangani pembinaan dan proses hukum para aktivis Islam yang dicap teroris, setelah ditangkap, dijinakkan dan dianggap tidak membahayakan.

“Jadi Densus itu proses penyidikannya saja, tapi tim yang nembak, yang nyergap, yang ngintelin, membunuhi dan memonitor itu Tim Anti Bom,” ujarnya.

Biaya operasi Tim Anti Bom, ungkap Munarman, seratus persen ditanggung oleh Amerika Serikat dan biaya dari narkoba, karena pemerintah RI tidak mampu membiayai. “Biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan biaya-biaya dari narkoba. Dalam laporan deradikalisasi itu bahkan Gories Mere sendiri menyebutkan, ‘Karena pemerintah tidak menyediakan dana yang cukup untuk program deradikalisasi maka saya dan teman-teman polisi lain mencari sumber dana dari non-APBN,’” ungkapnya.

Menurut Munarman, dana non-APBN dalam operasi Tim Anti Bom itu salah satunya adalah penjualan narkoba hasil penangkapan di Badan Narkotika Nasional (BNN). “Kita tahu lah sumber dana non-APBN seperti apa. Di situlah sebenarnya permainan-permainan kenapa narkoba tidak hilang-hilang, ditangkap dijual kembali. Bahkan menurut teman-teman yang pernah menangani kasus narkoba, mereka itu dipelihara oleh Gories Mere dan kalau sudah tidak diperlukan lagi maka si Bandar Narkoba itu akan ditembak,” jelasnya.

Sedemikian bahayanya peran Gories Mere dalam memusuhi para mujahidin, sehingga Munarman mengibaratkan mantan Kadensus ini sebagai DPO nomor satu bagi mujahidin.

“Jadi permainan-permainan ini sudah biasa, dan otak utamanya proyek-proyek ini sekarang adalah Gories Mere seorang polisi Nashara. Saya kira kalau polisi punya daftar DPO maka seharusnya mujahidin juga punya daftar DPO. The Most Wanted of Mujahidin  adalah Gories Mere,” pungkasnya. [taz/ahmed widad]        Senin, 10 Oct 2011, BEKASI (voa-islam.com) 

***

Ratusan Umat Islam Demo Anti-Densus 88

21/05/2010 18:46

Liputan6.com, Solo: Ratusan umat Islam yang tergabung dalam Solidaritas Umat Islam Surakarta (SUIS) berunjuk rasa di markas Kepolisian Kota Besar Solo, Jawa Tengah, menuntut pembubaran Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri, Jumat (21/5). Aksi dilakukan terkait penangkapan terhadap sejumlah tersangka teroris di Sukoharjo dan Solo oleh tim tersebut, beberapa hari terakhir.

Dalam aksinya, mereka mengecam keberadaan tim Densus 88 yang kerap melakukan penangkapan terhadap para aktivis Islam, tanpa bukti kuat dan melalui prosedur hukum. Mereka menilai, tindakan itu hanyalah titipan suara dari Amerika Serikat dan sekutunya.

“Isu terorisme sengaja disebarluaskan dalam rangka melemahkan kekuatan muslim,” kata pengunjuk rasa.

Sejumlah tindakan Densus 88 yang dianggap menyalahi prosedur, kata mereka, di antaranya tidak adanya surat penangkapan saat menangkap tersangka teroris. Bahkan, kata mereka, tersangka teroris langsung melakukan eksekusi tembakan.

“Padahal, kesalahan dan keterlibatan mereka yang menjadi korban belum jelas,” tegas mereka. “Karena itu, kami menuntut pemerintah membubarkan Densus 88 Antiteror, karena telah menimbulkan rasa tidak simpati di kalangan masyarakat.”

Sebagai upaya mengawasi Densus 88, para pengunjuk rasa mendukung Komnas HAM untuk segera membentuk tim kecil guna mengevaluasi kinerja Densus 88. Mereka pun mendesak Komisi III DPR RI, untuk membentuk tim Pansus Densus 88 terkait aliran dana asing dan operasi militeristik di lapangan.(IDS/SHA) Wiwik Susilo/ berita.liputan6.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 776 kali, 1 untuk hari ini)