Derita Lapar Berhias Mobil Mewah Menteri

Gempa yang melanda Jawa Barat dan Jawa Tengah, Rabu 2 September 2009 (12 Ramadhan 1430H) lalu, menggumpalkan derita yang masih menganga. Kemiskinan yang telah mendera selama ini, kini tambah beban sengsara. Sementara itu masyarakat miskin di berbagai daerah makin berwajah pucat, kekurangan makan, bahkan sejumlah mereka dikhabarkan mati kelaparan.

Mati kelaparan, kurang makan, kurang gizi, dan nasib dirundung derita menghiasi kehidupan masyarakat di negeri ini.

Di tengah meringisnya jutaan rakyat kecil itu merengeslah sekian orang yang telah digadang-gadang akan mendapatkan mobil mewah.

Inilah pemandangan kontras dalam kehidupan yang lebih aneh dibanding cerita fiksi karangan belaka.

Lima juta seratus sepuluh ribu orang Indonesia menderita kurang makan. Yang lebih mengiris hati, pemandangan di Bulan Ramadhan 1430H ini, sebagian kaum Muslimin ikut menadahkan tangan ke klenteng-klenteng tempat kebaktian orang Cina untuk antri bahan makan senilai Rp15.000 atau senilai 3 liter beras.

Siapa yang tidak mengelus dada.

kelaparan-dan-mentri

ilustrasi kondisi bocah menderita kelaparan/istimewa/ beritabaru.com

Betapa tidak tersentuhnya hati sebagian kita ini dengan nasehat Utusan Allah Ta’ala:

19338 لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ (البخارى فى الأدب ، وأبو يعلى ، والطبرانى ، والحاكم ، والبيهقى ، والخطيب عن ابن عباس)

أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (1/52 ، رقم 112) ، وأبو يعلى (5/92 ، رقم 2699) ، والطبرانى (12/154 ، رقم 12741) ، قال الهيثمى (8/167) : رجاله ثقات . والحاكم (4/184 ، رقم 7307) ، وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى (10/3 ، رقم 19452) ، والخطيب (10/391) . وأخرجه أيضًا : البيهقى فى شعب الإيمان (3/225 ، رقم 3389) .

Bukanlah mukmin orang yang (perutnya) kenyang sedang tetangganya lapar di sampingnya. (HR Al-Bukhari dalam Al-Adab, Abu Ya’la, At-Thabran, Al-Hakim dengan berkata sanadnya shahih, Al-Baihaqi, dan Al-Khathib dari Ibnu Abbas. Al-Albani mengatakan, shahih karena lainnya dalam riwayat Al-Hakim dari Aisyah).

Pantaslah ada suara sumbang seperti berita berikut ini:

Yahukimo Kelaparan, Menteri Dapat Sedan Mewah

Minggu, 6 September 2009 – 12:16 wib

Lamtiur Kristin Natalia Malau – Okezone

JAKARTA – Rencana pengadaan mobil baru untuk para menteri di tengah suasana duka pascabencana yang meluluhkan sebagian Jawa Barat, dinilai sebagai tindakan amoral.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah menilai, harga mobil yang selangit untuk puluhan pembantu presiden, sangat tidak sebanding dengan bantuan yang diberikan Presiden bagi para korban gempa di Tasikmalaya.

“Menteri itu harusnya empati kepada rakyat. Untuk korban gempa saja Presiden hanya kasih Rp5 miliar. Kok bisa untuk satu mobil saja Rp1,8 miliar? Coba lihat juga kelaparan di Yahukimo,” ujarnya saat berbincang dengan okezone, Minggu (6/9/2009).

Belanja mobil mewah untuk para menteri, menurut dia, juga tidak sebanding dengan kinerja di kabinet.

“Kerja saja belum. Kan seperti dibayar di muka,” pungkasnya.

(lam)

http://news.okezone.com/read/2009/09/06/1/254831/yahukimo-kelaparan-menteri-dapat-sedan-mewah

Yang disoroti itu adalah rencana ini:

Selasa, 01/09/2009 13:23 WIB

Menteri SBY-Boediono Bakal Pakai Crown Majesta

Muhamad Ikhsan

detikOto

JakartaMenteri-menteri kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dikabarkan akan menggunakan mobil yang lebih mewah daripada mobil menteri saat ini.

Kabarnya pada kabinet mendatang akan menggunakan mobil Toyota Crown Majesta yang harganya di Jepang mencapai Rp 659 juta sampai Rp 746 juta saat diluncurkan awal tahun ini di Jepang. Mobil ini memang lebih mahal dari mobil dinas para menteri kabinet SBY sekarang yakni Toyota Camry yang varian paling mahalnya ‘hanya’ mencapai Rp 641 juta.

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Toyota di Indonesia yakni PT Toyota Astra Motor (TAM) selaku pemasok merek Toyota mengakui memang ada rencana menggunakan Crown Majesta sebagai mobil para menteri.

“Iya waktu itu pernah ada, tapi sampai saat ini saya nggak tahu lagi perkembangan itu,” kata GM Marketing Planing Customer Relation Division PT TAM Widyawati Soedigdo kepada detikOto, Selasa (1/9/2009).

Menurutnya, niatan pemerintah itu hingga saat ini belum ada perkembangan dan penjelasan. Dan Widya menegaskan, kemungkinan perkembangan ke arah itu setelah pelantikan menteri pada kabinet baru.

“Dan bisa saja, apa setelah pelantikan kabinet baru, baru pemerintah mengajukan lagi. Semua itu bisa terjadi,” tuturnya.

Jika pergantian itu terealisasi, TAM melalui diler utamanya yakni Auto2000 yang akan menyalurkan mobil itu.

Crown Majesta selama ini memiliki fitur yang hampir sama dengan Mercedes-Benz S-Class dan BMW seri 7. Jadi bisa dibilang dua mobil itu adalah seteru Crown Majesta. ( ikh / ddn )

http://oto.detik.com/read/2009/09/01/132352/1193939/648/menteri-sby-boediono-bakal-pakai-crown-majesta

Kondisi rawan kelaparan di berbagai daerah Indonesia sebagai berikut:

Persediaan Menipis, 36 Desa di Madura Rawan Pangan

Rio

Sabtu, 01 Agustus 2009 16:57

Pamekasan, beritabaru.com – Sebanyak 36 desa yang tersebar di sembilan kecamatan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dinyatakan rawan pangan oleh Kantor Ketahanan Pangan (KKP) setempat.

“Ke-36 desa ini kami nyatakan sebagai desa yang rawan pangan, karena memang ketersediaan pangan di desa tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga yang ada di desa itu,” kata Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Pamekasan, Rajini.

Indikator lainnya, kata dia, rumah tangga miskin (RTM) yang ada lebih dari 30 persen dari total jumlah rumah tangga yang tinggal di desa itu. Demikian juga dengan layanan kesehatan dan tingkat pendidikan, juga belum memadai.

“Jadi selain ketersediaan pangan memang tidak mencukupi, kami juga memasukkan 12 indikator lain seperti tingkat kemiskinan, pendidikan dan layanan kesehatan,” terang Rajini.

Sembilan dari 13 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan yang dinyatakan rawan pangan oleh KKP Pamekasan itu meliputi, Kecamatan Larangan sebanyak dua desa.

Kemudian, Pamekasan empat desa, Proppo enam desa, Tlanakan delapan desa, Galis tiga desa, Pademawu tujuh desa, Pegantenan dua desa, Palengaan satu desa dan di Kecamatan Batumarmar sebanyak tiga desa.

Menurut Rajini, sebenarnya selama ini sudah ada program “Desa Mandiri Pangan” yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi kerawanan pangan. Akan tetapi program tersebut tidak mampu menjangkau semua desa rawan pangan yang ada di Pamekasan.

“Sebab bantuan program Desa Mandiri Pangan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu hanya untuk lima desa saja, bukan kepada semua desa rawan pangan yang ada di Pamekasan,” katanya.

Selain itu, program Desa Mandiri Pangan yang selama ini dijalankan bersifat parsial, yakni berupa bantuan pengadaan pangan saja, sehingga hal itu tidak bisa memberikan solusi yang lebih baik untuk mengatasi kondisi rawan pangan yang terjadi di desa penerima bantuan tersebut.

“Artinya begini, setelah mereka itu menerima bantuan, ya hanya selesai sampai disitu dan tidak ada tindak lanjutnya. Karena programnya hanya bantuan saja dan tidak ada upaya pendampingan oleh pemerintah pusat ataupun Pemprov Jatim lebih lanjut,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Rajini, ke depan pihaknya akan melakukan kegiatan yang integratif yang melibatkan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkab Pamekasan, guna mengatasi persoalan rawan pangan yang terjadi di 36 desa di sembilan kecamatan tersebut.

Hal ini kami lakukan, lanjut Rajini, karena untuk mengatasi persoalan rawan pangan yang terjadi di Pamekasan perlu keterlibatan semua pihak.

Maka, secara otomatis semua SKPD juga harus terlibat dalam persoalan tersebut. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, koperasi, perindustrian dan perdangan, maupun dinas teknis lainnya yang ada di lingkungan Pemkab Pamekasan termasuk kelautan dan perikanan, serta kehutanan dan perkebunan.

“Di tingkat kabupaten, konsep tentang upaya mengatasi persoalan ketahanan pangan secara integratif ini sudah diterima dan tinggal diserahkan ke Pemprov Jawa Timur dan pemerintah pusat,” kata Rajini.(*)

Sumber: http://www.beritabaru.com/persediaan-menipis-36-desa-di-madura-rawan-pangan.html

88 Desa di Jateng Rawan Pangan

Selasa, 28 Juli 2009 20:44 WIB

Semarang (ANTARA News) – Sedikitnya 88 desa yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah rawan pangan, karena penduduk miskinnya rata-rata mencapai lebih dari 30 persen.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Jateng, Gayatri Indah Cahyani, di Semarang Selasa mengatakan, desa rawan pangan paling banyak terdapat di lima kabupaten yakni Purworejo, Brebes, Blora, Wonosobo, dan Kebumen.

Ia menjelaskan, kondisi rawan pangan tersebut bukan karena tidak adanya bahan pangan, tetapi lebih akibat kurangnya akses transportasi dari dan menuju desa tersebut dan diperparah dengan rendahnya daya beli mereka.

“Daerah-daerah tersebut perlu diberdayakan,” katanya.

Pemberdayaan tersebut, lanjut Gayatri, di antaranya dengan menggerakkan program aksi desa mandiri pangan yang merupakan program pemberdayaan masyarakat khususnya rumah tangga miskin.

“Langkah tersebut dimaksudkan agar masyarakat desa dapat memanfaatkan potensi wilayahnya dan kesejahteraannya dapat ditingkatkan,” katanya.

Gayatri mengatakan, Pemprov Jateng akan memberikan bantuan Rp100 juta per desa untuk 88 desa rawan pangan yang dibagi untuk empat kelompok usaha.

Sebelumnya, awal Juni 2009 Gubernur Jateng Bibit Waluyo menyebutkan, dari 7.807 desa yang ada di Jateng, sebanyak 3.300 di antaranya masuk dalam kategori desa miskin.

Desa tersebut tersebar 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah di antaranya, terdapat di Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Banjarnegara, Pati, Kebumen, dan Wonogiri.(*)

http://portal.antara.co.id/berita/1248788680/88-desa-di-jateng-rawan-pangan

4 Kecamatan Rawan Pangan

Jun 05, 2009 at 11:04 AM

SEDIKITNYA ada empat (lihat grafis, red) Kecamatan di Kabupaten Minahasa yang masuk kategori wilayah rawan pangan. “Berdasarkan hasil analisa di lapangan, empat kecamatan tersebut masuk kategori rawan pangan,” ungkap Kepala Kantor Ketahanan Pangan Minahasa, Noldy Runtukahu. Menurutnya, ada beberapa kriteria sehingga tiga kecamatan ini masuk kategori rawan pangan, yakni produksi pertanian berkurang, kesehatan gisi menurun serta sosial ekonomi masyarakat di bawah standar.

“Solusi terbaik yang bisa dilakukan adalah menggenjot program desa mandiri pangan, yang nota bene akan mampu meredam tingkat rawan pangan tersebut,” tegas Runtukahu. (old) http://mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=23703&Itemid=44

Kabupaten Malang Rawan Pangan

Rabu, 24 Juni 2009 – 19:24 wib

MALANG – Meskipun Kabupaten Malang tanahnya subur, masih ada desa rawan pangan. Bahkan, dua desa dipilih untuk program Desa Mandiri Pangan oleh pemerintah pusat.

Ada dua desa yang dipilih lantaran kriteria pemenuhan pangan sangat memprihatinkan, yaitu Desa Slampakrejo di Kecamatan Jabung dan Desa Ringinkembar di Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Dua desa tersebut dipilih karena kemiskinan diatas 30% dari total jumlah penduduknya.

Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Helijanti K, desa tersebut dipilih untuk program Desa Mandiri Pangan. Di antara desa yang rawan pangan di Kabupaten Malang, desa tersebut yang lebih didahulukan. “Mencapai 40% jumlah masyarakat miskinnya. Ini berdasarkan survei kita di lapangan,” katanya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan enggan menyebutkan berapa angka pastinya desa yang rawan pangan di Kabupaten Malang. Yang pasti, kata dia, program tersebut akan dilakukan sampai selama 4 tahun. Selama 4 tahun program Desa Mandiri Pangan tersebut akan dijalankan pada dua desa ini.

Mengenai anggarannya, ada Rp100 Juta untuk tiap desa. Anggaran tersebut nantinya akan disalurkan kepada tiap kelompok kerja yang anggotanya dari tokoh masyarakat, serta warga biasa di desa tersebut.

“Nanti untuk bibit semacam umbi-umbian tanamannya. Soalnya tanaman tersebut yang sesuai untuk dua desa tersebut,” ujarnya.

Program Desa Mandiri Pangan tersebut berturut-turut akan dilaksanakan pada desa yang rawan pangan di Kabupaten Malang. Untuk 2010 nanti, ada 4 desa rawan pangan yang akan diikutkan program Desa Mandiri Pangan. Kriteria pola hidup, penghasilan, serta pangan warganya yang menjadi indikator diikutkannya desa dalam program Desa Mandiri Pangan.

“Masyarakat miskinnya lebih dari 30%, itu syaratnya,” ucapnya.

Sementara itu, menurut Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Choirul Anam, program Desa Mandiri Pangan harus melandaskan pada potensi desa. Jangan sampai tanaman yang ditawarkan sulit ditanam di desa tersebut.

“Pokoknya jangan hanya bagus di programnya saja, harus bagus dilapangan juga,” terangnya. (Zia Ulhaq/Koran SI/fit)

http://news.okezone.com/read/2009/06/24/1/232619/kabupaten-malang-rawan-pangan

5,11 Juta Jiwa Penduduk Indonesia Kategori Sangat Rawan Pangan

Written by Administrator

Sunday, 05 July 2009 12:17

Diperkirakan sebanyak 5,11 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini berada pada kondisi sangat rawan pangan. Bahkan, dari jumlah itu 3,81 juta jiwa di antaranya balita yang menderita kekurangan gizi dan gizi buruk. Keadaan ini memicu negara ini mengalami lost generation (generasi yang terputus).

Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Pusat, Kaman Nainggolan, mengungkapkan hal itu dalam Rapat Koordinasi DKP, di Gedung Binagraha, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (20/7).

Menurut Kaman Nainggolan, kondisi pangan ini dipicu oleh ketersediaan pangan yang dipengaruhi tiga faktor masing-masing produksi, distribusi dan konsumsi.

Ia menambahkan, dari 36 juta penduduk miskin di tanah air, sekitar 68% berada di pedesaan, yang umumnya bekerja di sektor pertanian dan berbasis pertanian. “Data ini tidak berbeda dengan data dunia yang menggambarkan setengah dari kelompok miskin adalah petani kecil dan seperlima dari kaum miskin tersebut adalah buruh tani yang tidak mampu memproduksi bahan pangan untuk kebutuhan keluarganya sendiri,” jelasnya.

DKP sendiri, lanjutnya, melalui kerja sama dengan Wood Food Programe (WFP) telah menghasilkan peta kerawanan pangan terhadap 165 kabupaten di Indonesia. Dari 165 kabupaten tersebut, 30 kabupaten termasuk dalam kategori sangat rawan pangan termasuk di dalamnya Kabupaten Nias di Sumut. Kemudian 30 kabupaten lagi masuk dalam kategori rawan pangan termasuk di antaranya Kabupaten Madina.

Karena itu, salah satu program DKP untuk mengatasi kemiskinan ini, menurut Kaman, di antaranya melalui pembangunan Desa Mandiri Pangan.

Ia menegaskan, bupati/walikota selaku ketua badan ketahanan (BKP) pangan di kabupaten/kota agar memanfaatkan dana alokasi khusus, terutama untuk daerah yang rawan pangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Imbauan lainnya adalah pemberdayaan terhadap penyuluh pertanian serta memaksimalkan peran lembaga ketahanan pangan untuk mengkoordinasikan seluruh program ketahanan pangan.

Kepala BKP Sumut, Ir Effendi Lubis MMA, dalam kesempatan tersebut mengatakan, tahun 2006 merupakan tahun pertama program Desa Mandiri Pangan yang melibatkan enam kabupaten/kota di Sumut, yaitu Desa Tetego Naai dan Hilindundra di Kabupaten Nias, Desa Pegagan Julu III dan Lae Markelang di Kabupaten Dairi, Desa Pematang dan Tj Haloban di Kabupaten Labuhanbatu, Desa Simatohir dan Partihaman di Kota Padang Sidempuan, Desa Namo Gajah dan Terjun di Kota Medan, serta Desa Bakti dan Jati Utomo di Kota Binjai.

Gubsu yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Kasim Siyo, dalam sambutannya mengatakan, kondisi ketahanan pangan tahun 2005 berbasis pada keragaman potensi sumber daya yang ada, secara umum cukup baik sesuai dengan yang direncanakan.

“Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan beras yang bersumber dari produksi Sumut mencapai 2,1 juta ton. Produksi ini mengalami peningkatan 0,3% per tahun dalam tiga tahun terakhir sedangkan kebutuhan konsumi hanya 1,7 ton per tahun. Artinya, kita masih surplus,” jelasnya.

Ia mengatakan, harga gabah di tingkat petani selama tahun 2005 relatif stabil dan berada di atas harga pembelian pemerintah. Meski demikian, program untuk mengantisipasi anjloknya harga tetap dilakukan, misalnya melalui program DPM LUEP.

Berkenaan dengan kebijakan ketahanan pangan, lebih difokuskan pada penanganan masalah kerawanan pangan dan kemiskinan dengan jalan meningkatkan ketahanan pangan.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu rencana aksi ketahanan pangan masyarakat adalah penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan dan pemenuhan kebutuhan pangan hingga tingkat rumah tangga melalui program Desa Mandiri Pangan.

sumber: medan bisnis (21/07/06)

http://www.bitra.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=121:511-juta-jiwa-penduduk-indonesia-kategori-sangat-rawan-pangan&catid=35:community-development-&Itemid=79

Sekali lagi, lima juta seratus sepuluh ribu orang Indonesia menderita kurang makan. Yang lebih mengiris hati, pemandangan di Bulan Ramadhan 1430H ini, sebagian kaum Muslimin ikut menadahkan tangan ke klenteng-klenteng tempat kebaktian orang Cina untuk antri bahan makan senilai Rp15.000 atau senilai 3 liter beras.

Siapa yang tidak mengelus dada. (Redaksi nahimunkar.com).

(Dibaca 525 kali, 1 untuk hari ini)