MAROS, – DPRD Maros menolak rencana pembatalan Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras (Miras). Peraturan itu dinilai terbukti efektif membatasi peredaran miras di kalangan masyarakat.

Perda Nomor 9 Tahun 2001 tentang Larangan Pengedaran, Memproduksi, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika, dan Obat Psikotropika itu adalah satu dari dari sembilan perda yang akan dicabut Kemendagri.

Mereka menilai pembatalan itu tidak memiliki dasar hukum. Hal ini diungkapkan langsung anggota komisi II Bidang Anggaran dan Pembangunan, Andi Patarai Amir kemarin. Menurutnya Perda minuman keras (Miras) telah membawa banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Terbukti adanya pada penurunan angka kriminalitas dan kerawanan sosial lainnya secara signifikan.

“Jadi kita di DPRD tidak setuju kalau Perda Miras di Maros ini dicabut sesuai dengan rencana Kemendagri,” katanya.

Alasannya, kata dia, untuk menjaga keamanan masyarakat di Kabupaten Maros terhadap peredaran miras.

“Karena kalau sampai miras beredar luas, maka bisa rusak pemuda di Kabupaten Maros ini kalau miras bisa beredar dan perdanya dicabut,” terangnya.

Kalau pun, kata dia, alasan Mendagri karena perda tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau di atasnya, seharusnya aturan itu yang diubah.

“Kalau alasannya bertentangan dengan aturan di atasnya, harusnya aturan yang di atasnya yang diubah. Jangan perdanya yang diubah atau dicabut. Apalagi kita di Maros ada Perda Syariah. Dan kalau itu diubah atau dicabut bisa kacau,” tegasnya.

Ditegaskan Patarai, jika Kemendagri tetap bersikeras atau ngotot mencabut perda miras di Maros, maka dia juga akan bersikeras menolak.

“Kita juga akan ngotot menolak rencana pencabutan itu. Kalau perlu kami akan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) agar perda miras di Maros dipertahankan,” tegas Politisi Fraksi Golkar ini.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III, Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Andi Said Patombongi. Menurutnya Perda Miras di Kabupaten Maros ini sama sekali tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

“Selama ini kami melihat Perda Miras di Maros sama sekali tidak betentangan dengan aturan di atasnya dan Balegda akan mengkaji hal ini lebih lanjut,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi II, Akbar Endra mengatakan Perda Miras itu bukanlah satu hal yang kontroversial.

“Perda Miras ini bukanlah perda yang kontroversial, malah harusnya perda ini dipertahankan,” katanya.

Apalagi, kata dia, dengan adanya Perda Miras, kondisi Maros selama ini aman dan angka kriminalitas berkurang.(rin/sap) Senin, 16 Januari 2012 | 18:56:57 WITA (FAJAR -)

Ilustrasi oleh: penajurnalis.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 273 kali, 1 untuk hari ini)