Di Depan Menkes, Anggota DPR RI PDIP Ini Tolak Divaksin: Kalau Dipaksa Pelanggaran HAM!

  • “Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu,” ungkapnya.
  • Pernyataan Ribka sendiri sangat bertolak belakang dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menjadi orang yang disuntik vaksin Sinovac, Rabu 13 Januari 2021 besok

 

Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IX dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, BPOM, dan PT Bio Farma, Selasa 12 Januari 2021 berlangsung heboh.

Pasalnya, dalam rapat tersebut Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP dr. Ribka Tjiptaning menelorkan pernyataan menghebohkan.

Di depan Menkes, Politisi PDIP itu dengan tegas menolak untuk diberi vaksin Covid-19.

Bahkan ia dan keluarganya lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.

Ribka sendiri bahkan menyebut bahwa ia dan keluarganya menolak untuk divaksinasi apapun jenisnya. Dia juga lebih memilih untuk membayar denda yang ditujukan bagi para penolak vaksin.

Dirinya juga menegaskan bahwa dirinya siap untuk menjual mobil demi membayar denda tersebut.

 

Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap, misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek,” kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen Senayan.

Ia beralasan menolak karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga.

Di sisi lain, dirinya juga mempunyai pengalaman saat melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia namun malah memperburuk keadaan.

“Saya ngomong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main,” tutur politisi yang juga seorang dokter ini.

Ribka pun kembali menegaskan kalau ia bakal menolak untuk menerima vaksin.

Kalau misalkan ia dipaksa maka menurutnya hal tersebut sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.

“Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu,” ungkapnya.

Pernyataan Ribka sendiri sangat bertolak belakang dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menjadi orang yang disuntik vaksin Sinovac, Rabu 13 Januari 2021 besok.***

Rudolf Arnaud Soemolang

denpasarupdate.pikiran-rakyat.com- 12 Januari 2021, 20:53 WIB

 

(nahimunkar.org)

 


 

(Dibaca 199 kali, 1 untuk hari ini)